Implementasi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Tanggungjawab dan Kedudukan Direksi dan Komisaris Perusahaan :: Studi kasus PT. Bank Mandiri Tbk

FIRDAOZI, Mohammad Iqbal, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tanggung jawab direksi dan komisaris sebagai organ perseroan terbatas dalam tubuh Badan Usaha Milik Negara memiliki peranan yang penting dimana direksi, tidak semata-mata melakukan fungsi keperdataan tetapi juga fungsi publik yang menjalankan tugas pemerintahan sebagai Badan Usaha Milik Negara. Hal tersebut secara hukum mengandung arti bahwa direksi atau setiap orang yang bekerja pada Badan Usaha Milik Negara, berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, karena itu kepada mereka dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggara pemerintahan seperti ketentuan tentang pemberantasan korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif dimana fokus dari penelitian ini mengarah kepada tindak pidana korupsi dan akibat kerugian keuangan negara yang terjadi pada tubuh Badan Usaha Milik Negara khusunya di sektor Perbankan dengan adanya kasus Bank Mandiri Tbk, sehingga dapat ditentukan suatu landasan untuk membuat suatu kerangka penanganan korupsi pada tubuh Badan Usaha Milik Negara Pada kasus korupsi di tubuh PT. Bank Mandiri Tbk terdapat beberapa unsur penting, yaitu unsur melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dan unsur merugikan keuangan negara, dimana unsur memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara memang sangat erat kaitannya dengan masalah keperdatan, tetapi unsur melawan hukum menunjukkan perbuatan pidana yang bertentangan dengan kepentigan publik. Oleh karena itu, walaupun ada sifat perdatanya, tetapi sebuah kasus korupsi tidak dapat dialihkan menjadi kasus perdata karena perbuatan korupsi tidak hanya menyangkut kekayaan negara yang sifatnya perdata, tetapi juga menyangkut perbuatan pidana, dimana ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Responsibilities of directors and commissioners as a limited liability company organs in the body of state-owned enterprises have an important role where directors, not merely perform civil functions but also perform public functions of government duties as State Owned Enterprises. This legally means that the directors or any person acting on the state-owned enterprises, based as organizer element of government, therefore they may be subjected to the provisions of the organizers of government such as provision of anti-corruption The method used in this study is to use normative juridical method where the focus of this investigation leads to criminal acts of corruption and financial losses that occurred in the state bodies of State Owned Enterprises in the sector especially in the case of Banking Bank Mandiri Tbk, which can be determined a foundation to create a framework handling of corruption in the body of State Owned Enterprises In the case of corruption in the body of PT. Bank Mandiri Tbk there are several important elements, namely the element against the law, the elements enrich themselves or others and the financial harm element of the state, where the elements enrich themselves at the expense of the state's finances are closely linked with keperdatan problem, but the elements of the law against crime shows kepentigan contrary to the public. Therefore, despite the civil nature, but a corruption case can not be transferred to a civil case because the acts of corruption does not only concern its property under civil law, but also about crime, which is regulated in the provisions of Act No. 31 of 1999 jo . Law Number 20 Year 2001 on Eradication of Corruption.

Kata Kunci : Tanggung jawab direksi dan komisaris sebagai organ Perseroan Terbatas dalam Badan Usaha Milik Negara, Tindak Pidana Korupsi, Responsibility of directors and commissioners as an organ of limited liability company in State Owned Enterprises, Corruption