Implementasi program keluarga harapan (PKH) dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara

RAMADHAN, Tri, Dr. Anna Marie Wattie, M.A

2010 | Tesis | S2 Magister Studi Kebijakan

Tesis berjudul ”Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara” ini merupakan hasil penelitian berkenaan dengan implementasi sebuah program yang belum lama digulirkan oleh Pemerintah Indonesia melalui berbagai macam departemen, khususnya Departemen Sosial. Hal ini dilatarbelakangi oleh usaha menurunkan tingkat kemiskinan yang mencapai lebih dari 37 juta jiwa (BPS, 2007). Dengan PKH dan bermacam-macam program penanggulangan kemiskinan lainnya, angka kemiskinan di Indonesia pada awal 2009 dapat diturunkan menjadi 33,7 juta jiwa (BPS, 2009). Program PKH sebagai program eksperimental di tahun 2007 memiliki sasaran mencakup 500 ribu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang tersebar di 7 propinsi. Khusus di Provinsi DKI Jakarta, PKH dilaksanakan hanya di Kotamadya Jakarta Utara yang meliputi 6 kecamatan, yaitu Penjaringan, Pademangan, Koja, Tanjung Priok, Cilincing, dan Kelapa Gading. Di Kelapa Gading sendiri, ada sekitar 6,3% dari jumlah penduduk sebesar 109.053 jiwa di kecamatan tersebut dikategorikan kurang mampu atau miskin, namun RTSM yang terdaftar sebagai peserta PKH kurang lebih 325 RTSM. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan FGD. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan-laporan hasil pelaksanaan PKH serta data pemerintah. Tesis ini membahas antara lain jalannya implementasi PKH dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi PKH. Ada beberapa indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan implementasi PKH, yakni indikator tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran. Sementara itu indikator tambahan juga digunakan untuk menilai keberhasilan PKH sebagai program pemberdayaan masyarakat, yakni pemberdayaan dengan kebijakan dan perencanaan, pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik, serta pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadartahuan. Semua indikator itu dilekatkan pada sub-bab masing-masing pada bab inti pembahasan. Kemudian, tidak lupa disertakan juga persepsi warga miskin di Kelapa Gading dalam menilai kinerja implementasi PKH. Alasan dalam pemilihan lokasi di Kelapa Gading karena kecamatan tersebut merupakan salah satu kecamatan di Jakarta yang memiliki tingkat kesenjangan (disparitas) sosial yang tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH membawa dampak yang cukup berarti bagi peningkatan kapabilitas sumber daya manusia pada golongan RTSM di Kelapa Gading. Intervensi PKH berupa pemberian pelayanan kesehatan gratis di puskesmas, posyandu, maupun rumah sakit dan pembayaran dana bantuan untuk sekolah anak-anak RTSM membangkitkan harapan agar warga miskin dapat melepaskan diri dari jerat kemiskinan di masa depan. PKH yang sudah bergulir di Kelapa Gading telah memenuhi kriteria penilaian implementasi, seperti tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran. Inilah bukti keberhasilan PKH. Meskipun demikian dalam PKH masih ada sejumlah kelemahan, yakni: 1) Sasaran PKH sudah tepat namun hanya untuk warga miskin yang mempunyai KTP, 2) Kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang kurang memadai di beberapa tempat, dan 3) PKH hanya mencakup pendidikan anak warga miskin hingga jenjang SMP saja sehingga warga masih sulit melakukan mobilitas vertikal karena zaman sekarang warga dituntut memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi dalam mencari kerja. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PKH sekiranya diambil dari teori Van Meter dan Van Horn (1975) yang paling menonjol ada dua faktor, yaitu faktor organisasi dan faktor lingkungan implementasi program. Kedua faktor itu sangat menentukan dalam proses implementasi PKH di Kelapa Gading. Hal-hal yang direkomendasikan untuk implementor PKH (Depsos dan pemerintah daerah) antara lain: 1) Dari aspek keadilan sosial, maka dalam implementasi PKH di Kelapa Gading perlu ada transformasi kualifikasi dalam penentuan anggota penerima bantuan tidak hanya yang punya KTP saja, tetapi juga warga lainnya sehingga dapat mencegah kecemburuan sosial, 2) Perlu ada pembentukan kesadaran dan perbaikan kinerja bagi pemberi pelayanan kesehatan dan pendidikan, 3) Konsep pemberdayaan masyarakat melalui PKH dalam bidang pendidikan harus ditingkatkan ke jenjang yang lebih tinggi dari SMP agar mobilitas vertikal untuk lepas dari kemiskinan bagi warga jadi lebih cepat tercapai, 4) Peran PKH sebagai garda depan pemberdayaan masyarakat harus ditingkatkan lagi dari sekedar charity menjadi program yang bisa mewujudkan kemandirian bagi warga miskin di Kelapa Gading.

Thesis titled "Implementation of the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan/PKH) on Community Development in Sub Kelapa Gading, North Jakarta Municipality". This is a public policy research related to the implementation of a program recently launched by the Government of Indonesia through a variety of departments, especially the Ministry of Social Affairs. This is motivated by efforts to reduce poverty levels reaching more than 37 million people (BPS, 2007). With PKH and a variety of other poverty reduction programs, poverty rate in Indonesia in early 2009 can be reduced to 33.7 million people (BPS, 2009). PKH program as an experimental program in 2007 has a target of covering 500 thousand Very Poor Households (RTSM) spread in 7 provinces. Specifically in the province of DKI Jakarta, PKH conducted only in the North Jakarta municipality which includes 6 districts, namely Penjaringan, Pademangan, Koja, Tanjung Priok, Cilincing, and Kelapa Gading. In Kelapa Gading itself, there are approximately 6.3% of the total population of 109,053 inhabitants in the district is considered less able or poor, but RTSM listed as PKH participants approximately 325 RTSM. This thesis research used qualitative research methods to primary data collection through in-depth interviews and FGDs. While secondary data obtained from the reports of the implementation of PKH and government data. This thesis describes the course of implementation include PKH and the factors that influence implementation performance of PKH, namely indicators of on time, usefulness, and well targeted. Meanwhile, additional indicators are also used to evaluate the success of PKH as community empowerment programs, namely the empowerment with planning, empowerment through social and political action, and empowerment through education and awareness. All indicators were attached to the sub-chapters on each of the core chapters discussion. Then, do not forget to include also the perception of poor people in Kelapa Gading in assessing the performance of PKH implementation. The reason in choosing a location in Kelapa Gading because the district is one district in Jakarta which have high levels of inequality (disparities) high socioeconomic districts than others. The results showed that PKH carry significant impact for the improvement of human resource capabilities in category RTSM in Kelapa Gading. PKH intervention for the provision of free health services at health centers, posyandu, as well as hospitals and aid payments to school children raised the hope that RTSM poor people can escape the poverty trap in the future. PKH is already rolling in Kelapa Gading has met the assessment criteria for implementation, such as on time, usefulness, and well targeted. This is evidence of success PKH. Nevertheless, there are still some weaknesses, such as: 1) the target of PKH is right but only for poor citizens who have ID cards, 2) quality education and health services are inadequate in some places, and 3) PKH only covers the poorest children's education up to junior high school level so that residents are still difficult to perform vertical mobility for today's citizens have the qualifications required of higher education in search of work. Then, the factors that influence the implementation of PKH if taken from the theory of Van Meter and Van Horn (1975). The most notable were two factors, namely organizational factors and environmental factors of program implementation. The two factors were crucial in the implementation process of PKH in Kelapa Gading. The things that are recommended for Implementor PKH (Ministry of Social Affair and local governments) are: 1) From the aspect of social justice, the implementation of PKH in Kelapa Gading necessary qualifications in determining the transformation of not only the beneficiaries who have IDs, but also citizens thus preventing other social jealousy, 2) there should be awareness creation and improvement the performance of health and educational providers, 3) The concept of community empowerment through PKH in education should be increased to a level higher than junior high school vertical mobility in order to escape from poverty for citizens become more quickly achieved, 4) PKH role as the vanguard of community empowerment should be enhanced more than just charity into a program that can realize self-sufficiency for the poor people in Kelapa Gading.

Kata Kunci : Kemiskinan,Program keluarga harapan (PKH),Kelapa Gading,Pemberdayaan masyarakat,Poverty,Family Hope Program (PKH), Kelapa Gading,and Community Development