Hubungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan masyarakat Pekon Sukapura dalam pengelolaan sumber daya hutan

CHAHYADI, Andy, Drs. Haryanto, MA

2010 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pola Hubungan yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan Masyarakat Pekon Sukapura dalam Pengelolaan Kawasan Hutan. Pola hubungan tersebut diukur dari tersedia atau tidaknya arena komunikasi yang disediakan oleh pemerintah dan tingkat partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dan informasi dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua pola hubungan yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan masyarakat Pekon Sukapura dalam pengelolaan kawasan hutan yaitu Pola Otoritarian yaitu pada periode Orde Lama dan Orde Baru, dimana terjadi kebijakan yang cenderung represif dan tidak tersedianya sama sekali ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah dalam menyampaikan keinginan-keinginannya dan Pola demokratis yaitu mulai tahun 2003, dimana aspirasi dan tuntutan masyarakat mulai didengar dan diakomodir oleh pemerintah dengan memfasilitasi pemetaan partisipatif, studi kelayakan pelepasan pekon sukapura dari kawasan hutan yang dilakukan bersama-sama dengan Watala dan ICRAF. Berbagai upaya yang dilakukan tersebut bukan saja mencerminkan terbukanya ruang bagi interaksi yang positif bagi pihak-pihak akan tetapi juga membuka secara luas peran serta masyarakat. Hal-hal yang mendasari hubungan tersebut adalah mempertimbangkan kenyataan yang ada di Pekon Sukapura, bahwa untuk menjaga kawasan hutan agar lestari dengan melibatkan masyarakat sangat efektif membuat ekosistem dalam kawasan hutan maupun disekitar kawasan hutan tetap terjaga akan tetapi juga memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena masyarakat menyadari sepenuhnya apa yang mereka lakukan terhadap lingkungan mereka berdampak langsung terhadap kehidupan mereka. Selain itu dari Hasil studi kelayakan yang dilakukan ICRAF, Watala dan bersama-sama unsur Pemerintah Kabupaten menyimpulkan bahwa pekon tersebut layak untuk dilepaskan dari kawasan hutan. Pertimbangan lain adalah secara historis kebijakan represif yang pernah dilakukan oleh pemerintah bukan saja tidak menyelesaikan permasalahan yang ada akan tetapi cenderung menimbulkan permasalahan baru.

This research aimed to understand pattern of relationship between the Government of West Lampung District and the Society of Pekon Sukapura in managing forest area. The relationship pattern was measured from presence of absence of communication arena provided by the government and level of societal participation. Methode used in this research was descriptive-qualitative methode. Data and information were collected by techniques of observation, interview and documentation. Result of research indicated that there were two pattern of resulting relationship between the government of west Lampung District and the society of Pekon Sukapura in managing forest area, namely, Authoritarian Pattern, in periode of Old and New Orders, where policy tended to be represive and total absence of space for society to interact with the government in presenting desires and democratic pattern, namely from 2003, where aspiration and demand of society started to be heard and accomodated by the government by facilitating participative mapping, feasebility study to extricate Pekon Sukapura from forest area which was conducted in coorperation with Watala and ICRAF. Such various effort did not only reflect open space to interact positively for parties, but also open societal participation widely possible. The motives as relationship basis considered axisting reality in Pekon Sukapura, to conserve the forest area by involving society, were effective to make ecosystem in forest area and surrounding to be kept, but it also had potential to increase social prosperity, because the society realized fully what they did for environment having direct impact on their life. In addition, from result of feasebility study of ICRAF, Watala and elements of the District Government, it was concluded that Pekon was feasible to be extricated from the forest area. Historically, other considerations were represive policy ever implemented by the government did not only solve existing problems, but also tended to result in new problems.

Kata Kunci : Pola hubungan,Pengelolan kawasan hutan,relationship pattern, management of forest area