Sengketa tanah ulayat :: Studi kasus konflik masyarakat adat dengan PT. Peputra Masterindo dalam pengelolaan kebun kelapa sawit pola KKPA lahan MJ.2 di Kabupaten Kampar Riau
YUZA, Ahmad Fitra, Dr. Purwo Santoso, MA
2010 | Tesis | S2 Ilmu PolitikPenelitian ini membahas tentang sengketa tanah ulayat (studi kasus konflik masyarakat adat dengan PT. Peputera Masterindo dalam pengelolaan kebun kelapa sawit pola KKPA di kabupaten Kampar, Riau). Studi ini menyuguhkan telaah tentang kehandalan atau keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola konflik yang terjadi di wilayah kerjanya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa pemerintah daerah gagal dalam melakukan resolusi konflik, melihat akar konflik dan mengetahui transformasi yang terjadi. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif riset yaitu: Mengexsploirasi keyakinan dan sikap yang dapat menjelaskan mengapa dan bagaimana, bukan sekedar apa dan lebih mengandalkan pada tindakan dan pikiran responden. Konflik yang terjadi sangat sulit untuk di atasi, maka penulis mencoba melakukan analisis dengan menemukan akar konfliknya terlebih dahulu dengan menggunakan pohon konflik dan transformasi sosial dalam menemukan akar permasalahan sesungguhnya. pada pembahasan awal di deskrifsikan bagaimana kehidupan sosial masyarakat suku domo dengan tanah ulayatnya, kemudian membahas perubahan-perubahan yang terjadi pada corak produksi masyarakat, maka ditemukan banyak terjadi perubahan yang dihasilkan, seperti: hilangnya mata pencaharian masyarakat pasca kehadiran perusahaan, rancunya kepemilikan lahan dan timpangnya pendapatan hasil kebun yang mengakibatkan pada minimnya pendapatan masyarakat. Hal ini akhirnya menyebabkan terjadinya pertentangan antara pihak seperti, masyarakat suku domo untuk melakukan penguasaan kebun kelapa sawit secara sepihak, namun hal ini sangat di tentang oleh pihak perusahaan yang pada akhirnya memunculkan konflik. Terjadinya ledakan konflik ini membuat sebuah dinamika yang amat kompleks yang akhirnya menyebabkan terjadinya transformasi konflik. Munculnya konflik di permukaan memaksa pemerintah daerah untuk melakukan resolusi konflik, namun berbagai upaya tidak berhasil meredam konflik. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: Kegagalan Pemerintah Daerah dalam resolusi konflik antara masyarakat dan PT.Peputera Mastrindo disebabkan oleh 4 hal yaitu: Pertama, pola resolusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah mengesampingkan aspriasi masyarakat adat suku domo, hal ini juga diperkuat oleh tidak terlaksananya amanat dari Perda no 6 tahun 1999 tentang tanah ulayat. Kedua, Pemerintah daera gagal membaca anotomi konflik, ini dilihat dari rumusan yang dihasilkan tidak sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Ketiga, pemahaman konflik hanya pada permukaan saja, hal ini dibuktikan kebijakan yang diambil tidak menyentuh akar permasalahan sesungguhnya seperti, perubahan corak produksi dan hilangnya mata pencaharian masyarakat suku domo. Keempat, aspek politik yang melihat enggan pemerintah daerah dalam melakukan resolusi di sebabkan oleh adanya konstribusi dari direktur PT. Peputera Masterindo dalam memberikan uang dalam pemenangan bupati kampar yang terpilih. Hal ini juga diperkuat oleh direktur perusahaan dan Bupati kampar berasal dari etnik yang sama.
This study is about ulayat land lawsuit (a case study on custom community conflict with PT. Peputera Masterindo in oil palm field management by means of KPPA pattern in Kampar Regency, Riau). This study deals with an analysis of local government reliability and seriousness in managing any conflicts in its workplace. The objective of this study is to find out why the local government fails performing conflict resolution, examining conflict source, and knowing transformation. This study employs research qualitative approach: exploring belief and attitudes which can explain why and how, not simply what, and rely more on respondents’ action and thought. In fact, the conflict is hard to overcome that the writer tries to analyze by initially finding out the conflict source using conflict tree and social transformation. In the initial explanation, it describes about how social life of domo ethnic and its ulayat land. Moreover, it also tells about changes in society production pattern. Thus, there are many changes occur, i.e. lost mean of support after some companies exists, ambiguity of land ownership, and minimum income from crops. In fact, it causes conflicts of inter-party. One of the conflicts is that when domo ethnic wants to have one-party oil palm field ownership. Unfortunately, the company opposes it that emerges any conflicts. The conflict explosion makes a quite complex dynamics which eventually leads to conflict transformation occurrence. The conflict somehow insists the local government to get conflict resolution but many attempts fail to overcome the conflict. In this sense, the findings of this study show that: Local Government failure to get conflict resolution between the society and PT. Peputera Mastrindo is caused by 4 factors: 1) The resolution pattern overrides the people aspiration of domo ethnic. It is reinforced by the actualization failure of Local Regulation Number 6 Year 1999 about ulayat land; 2) Local Government fails to read the conflict anatomy. It can be seen from the resulted formulation which is not according to the problem occurs; 3) Conflict comprehension is still quite superficial. Therefore, the taken policy cannot reach the problem source like production pattern change and the lost mean of support of domo ethnic people; 4) Political aspect is reluctant to see the local government in conducting resolution because of contribution of the director of PT Peputera Masterindo – giving money in regent election. It can be reinforced by a proof that the company director and Kampar Regent are from the same ethnic.
Kata Kunci : Transformasi sosial, transformasi konflik, resolusi konflik, Social transformation, conflict transformation, conflict resolution