Dampak desentralisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBPP) pada penerimaan daerah (PD) studi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) :: Simulasi data APBD, PBBPP tahun 2002 sampai dengan 2008

YAMIN, Much, Dr. Akhmad Makhfatih, MA

2010 | Tesis | S2 Magister Ekonomika Pembangunan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk melihat dampak desentralisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBPP) pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota se-Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder (Panel) yang bersumber dari Dirjen Perimbangan Departemen Keuangan Republik Indonesia (DJPK-RI) dan Dirjen Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia (DJP-RI)selama kurun waktu 7 tahun dari periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2008. 306 daerah kabupaten/kota di Indonesia yang dapat digunakan sebagai populasi serta 31 kabupaten/kota yang digunakan sebagai sampel. Pengambilan sampel penelitian menggunakan metode proportionnal stratified random sampling. sampel selanjutnya dikelompokkan menjadi tiga kelompok berdasarkan kategori tinggi (di atas 9,9 persen), sedang (di atas 4,9 persen sampai dengan 9,9 persen), dan rendah (di bawah 5 persen) dilihat dari persentase penerimaan PAD terhadap Total Penerimaan daerah (TPD). Desentralisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBPP) oleh Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penelitian (simulasi 1, 2, dan 3) berdampak menambah penerimaan PAD yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan PAD sebelum dilakukannya desentralisasi PBBPP kecuali hasil simulasi 4. Untuk penerimaan DAU hasil simulasi 1 dan 2 berdampak pada pengurangan DAU sedangkan hasil simulasi 3 dan 4 berdampak pada penambahan DAU.

The purpose of this research is to to analyze the impact of decentralization of land and building tax urban and rural sector (PBBPP) on Regional Revenue (PAD) and the acceptance of the General Allocation Fund (DAU) regency/municipal in Indonesia. This study uses secondary data (panel) that derived from the Directorate General of Fiscal Balance Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (DJPK-RI) and the Directorate General of Taxation Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (DJP-RI) over a period of 7 years from the period 2002 until 2008. 306 districts in Indonesia that can be used as the population and 31 districts/cities which are used as a sample. Research sampling method proportional stratified random sampling. The next samples are grouped into three groups based on the high category (above 9.9 per cent), moderate (above 4.9 percent to 9.9 percent), and low (below 5 percent) seen from the percentage of Regional Revenues to Total Revenue (TPD). PBBPP decentralization by the central government to local government district/city based on research results, increasing revenue impact of PAD is greater than the acceptance of the PAD prior to decentralization PBBPP (simulations 1,2 and 3) except simulation 4, while for the acceptance of DAU, the results (simulations 1 and 2) impact on the reduction of the DAU, while the results (simulation 3 and 4) impact on the addition of DAU.

Kata Kunci : Dampak Desentralisasi PBBPP Terhadap Penerimaan Daerah, Impact of Decentralization land and building tax in Rural and Urban (PBBPP) Against Regional Acceptance