Tinjauan hukum sumber daya alam terhadap pemberdayaan masyarakat untuk konsevasi terumbu karang di Taman Nasional Wakatobi

SAFIUDDIN, Sahrina, Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si

2010 | Tesis | S2 Magister Ilmu Hukum

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia mengacu pada ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) oleh negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pelaksanaan ideologi ini untuk menjamin agar penggunaan dan pemanfaatan SDA benar-benar untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kebijakan hukum hendaknya mendukung kegiatan ekonomi masyarakat sehingga tidak termaginalisasi dalam proses pembangunan secara keseluruhan yang akan berpengaruh pada pola perilaku masyarakat terhadap sumber daya alamnya. Terumbu karang sebagai sumber daya kelautan yang strategis rentan terhadap kerusakan oleh karena itu dibutuhkan usaha konservasi demi kelestarian fungsinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat untuk konservasi terumbu karang di Taman Nasional Wakatobi (TNW) termasuk faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat untuk konservasi terumbu karang di TNW. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait dengan sample yang ditetapkan secara Purposive sampling. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pemaparannya bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberdayaan masyarakat untuk konservasi terumbu karang di TNW dilakukan dengan menggunakan pendekatan PRA (Parcipatory Rural Appraisal) dengan manajemen pengelolaan kolaboratif antara Balai Taman Nasional Wakatobi (BTNW) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Pemda Kab. Wakatobi) dengan prosedur penyusunan kebijakan dengan cara Bottom Up, meliputi bottom up dengan rencana global pihak pembina yang dilakukan oleh BTNW dan Pemda Kab. Wakatobi juga dengan bottom up tanpa rencana global pihak pembina yang dilakukan oleh TNC-WWF dan Program Coremap II. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat untuk konservasi terumbu karang di TNW adalah: (1) kesesuaian antara kondisi masyarakat sasaran dengan jenis kegiatannya, (2) pemilihan pemimpin masyarakat, (3) ketepatan penentuan cara dan materi pemberdayaan, (4) jangka waktu dan efektifitas pembinaan, (5) Penggunaan instrumen hukum.

Policies of natural resource management in Indonesia refers to the ideology mastery and utilization of natural resources (SDA) by the state as stated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Implementation of this ideology to ensure that the use and utilization of natural resources really to attain the prosperity of the people. Legal policy should support economic activities of society so that no marginalized the overall development process that will have an impact on people's attitudes toward natural resources. Coral reefs as marine resources are strategically vulnerable to damage therefore needed conservation efforts for the preservation function. The purpose of this study to determine how the implementation of community empowerment for coral reefs conservation in the Wakatobi National Park (TNW), including what factors are affecting the implementation of community empowerment for coral reefs conservation in TNW. This research is a normative empirical research using primary and secondary data. Primary data collection is done by observation and direct interviews with relevant parties with a defined sample purposive sampling. Secondary data obtained through the document and literature study. Data analysis is done qualitatively by qualitative descriptive presentation. The results showed that the empowerment of communities to the conservation of coral reefs in the TNW performed using the PRA approach (Parcipatory Rural Appraisal) with collaborative management of Wakatobi National Park Center (BTNW) and the Government of Wakatobi Regency with policy-making procedures by Bottom Up, including bottom-up with the global plan by the coaches and administration BTNW Kab. Wakatobi is also a bottom-up without a global plan of the builder by WWF and TNC-Coremap Program II. Factors affecting implementation of community empowerment for conservation of coral reefs in the TNW are: (1) correspondence between the conditions of the target communities with the type of activities, (2) election of community leaders, (3) the accuracy of determining how and material empowerment, (4) period of time and effectiveness of coaching, (5) The use of legal instruments.

Kata Kunci : Pemberdayaan masyarakat, Konservasi Terumbu Karang, Taman Nasional Wakatobi, Community Empowerment, Coral Reef Conservation, Wakatobi National Park