Persepsi dan respon stakeholders di daerah penyangga kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK)

JIMMY J, C, Ir. Leksono Probo Subanu, MURP., Ph.D

2010 | Tesis | S2 Magister Perencanaan Kota dan Daerah

Masalah penetapan kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) di Kabupaten Kapuas Hulu, tidak hanya menyangkut tata ruang, pertumbuhan ekonomi dan penataan suatu kawasan/daerah, akan tetapi pelaksanaan kawasan taman nasional juga menyangkut masalah persepsi dan respon stakeholders. Seperti diketahui stakeholders sudah biasa memanfaatkan sumberdaya yang ada di kawasan taman nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan respon stakeholders di daerah penyangga terhadap penetapan kawasan TNBK. Stakeholders ini meliputi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun, DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, lembaga swadaya masyarakat (WWF Indonesia), dan masyarakat di daerah penyangga kawasan TNBK khususnya masyarakat di Kecamatan Putussibau Utara dan Kecamatan Embaloh Hulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif melalui proses ekploratif dengan analisis data secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa persepsi dan respon stakeholders di daerah penyangga beraneka ragam. Perbedaan persepsi stakeholders dapat dilihat dari beberapa aspek yakni lingkungan kawasan TNBK, kegiatan yang mereka lakukan dan aturan -aturan taman nasional yang berlaku. Respon stakeholders di daerah penyangga juga berbeda-beda, ada yang menerima, menolak dan netral. Respon stakeholders yang netral dan bahkan menolak akan berubah menerima apabila penetapan kawasan taman nasional memberikan nilai manfaat terutama peningkatan pendapatan (sektor ekonomi). Penelitian ini merekomendasikan perlunya kerjasama yang bersifat simbiosis mutualisme antar stakeholders di daerah penyangga. Hal ini sangat penting dilakukan karena penetapan kawasan taman nasional akan mengakibatkan perubahan pemanfaatan kawasan dan hal ini memerlu kan penanganan yang terpadu dan seksama. Untuk mengantisifasi konflik yang terjadi antar stakeholders di daerah penyangga maka diperlukan langkah -langkah antisifasi diantaranya adalah pelaksanaan resolusi konflik. Resolusi konflik dapat dilaksanakan melalui sosialisasi, kompensasi/kontribusi, kerjasama yang saling menguntungkan antar stakeholders di daerah penyangga dan penegakan hukum.

The issued of determination area Betung Kerihun National Park (TNBK) in Kapuas Hulu is complex, not only spatial, economic growth and structuring of an area/region, but also concerned about perception and response to stakeholders. As we know, stakeholders are utilizes existing resources at the national park. The aims of this research are to determine the perception and response of stakeholders on the establishment of buffer zones TNBK area. These stakeholders include the Government of Kapuas Hulu District, Central Betung Kerihun National Park, Kapuas Hulu Parliament, non gover nmental organizations (WWF Indonesia), and the communities in buffer zone areas in TNBK especially communities in Subdistrict Putussibau Utara and Subdistrict Embaloh Hulu. The method used in this study is a qualitative descriptive method with ekploratif through deductive data analysis. The research concluded that the perception of response from stakeholders on a wide range of buffer zones, there are ifference of perceptions of stakeholders can be viewed from several aspects environment TNBK area, the act ivities the people in there and the rules of national parks that is applicable. The response of stakeholders at buffer zone are different, there are accepting, rejecting and neutral. The stakeholders of neutral and rejecting response, will be accepting if a determination of national park have a high benefit in economic sector. The research recommends to streng then the symbiotic mutualism between stakeholders at the buffer zone. This is important to do, because the determination of the national park will le ad to changes in the utilization of this area and require an integrated and thorough. To anticipate conflicts between stakeholders at the buffer zone is needing steps of anticipation include the implementation of conflict resolution. Conflict resolution ca n be implemented through informatio n dissemination, compensation/ contribution, mutually beneficial cooperation between stakeholders in the buffer zone and law enforcement.

Kata Kunci : Persepsi,Respon,Stakeholders,Taman Nasional Betung Kerihun ; perception, response, stakeholders, Betung Kerihun National Park