Penyelenggaraan Pengadilan Militer tindak pidana dalam rangka penegakan supremasi hukum dan implikasinya terhadap ketahanan prajurit TNI :: Studi di Pengadilan Militer II-11 Daerah Istimewa Yogyakarta

SUGIARTO, Bambang, Noegroho Amien Soetiarto, SH., M.Si

2010 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional

Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui penyelenggaraan peradilan militer tindak pidana dalam rangka penegakkan supremasi hukum dan implikasinya terhadap ketahanan prajurit, khususnya bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang data-datanya diperoleh melalui wawancara dengan para hakim, oditur militer, panitera serta prajurit yang didakwa melakukan tindak pidana, dan termasuk jenis penelitian deskritif kualitatif. Data-data dari hasil wawancara didukung oleh data-data kepustakaan yang merupakan data sekunder.Langkah -langkah dalam menganalisa data penelitian ini adalah reduksi data, klasifikasi data, pemahaman dan interprestasi atau penafsiran serta mengambil kesimpulan. Berdasarkan rekapitulasi data perkara kejahatan/ biasa pada tri wulan I (satu) dan II (dua) tahun anggaran 2009 yang masuk di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta masih ada tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI di wilayah Kodam IV Diponegoro. Pemberian ganjaran hukum berat bagi prajurit yang melakukan tindak pidana diharapkan tidak saja memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan tetapi juga memberikan rasa takut bagi prajurit lain untuk tidak melakukan tindak pidana. Jika rasa takut memiliki sifat menular dan disiplin juga memiliki sifat yang menular sehingga tanpa disadari disiplin menjadi nafas prajurit. Prajurit TNI yang disiplin akan membentuk prajurit sejati yang memiliki implikasi positip terhadap ketahanan prajurit.Ketahanan prajurit TNI yang dipelihara dengan baik kan memberikan sumbangan terhadap ketahanan nasional. Berkaitan dengan independensi peradilan pada hakikatnya UU Npo 31 tahun 1997 tentang peradilan militer telah dipedomani dan diterapkan sebagaimana mestinya. Namun dalam praktik masih didapati adanya intervensi dari komandan satuan terhadap jalannya persidangan dengan membuat surat rekomendasi yang ditujukkan kepada kepala pengadilan militer agar menjatuhkan ataupun kepala oditur agar menuntut hukuman yang berat atau ringan terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana. Keadaan ini justru menyebabkan independensi pengadilan tidak dapat sepenuhnya dapat dilakukan. Untuk menjaga agar independensi pengadilan militer tetap terjaga seharusnya para hakim dan oditur senatiasa tetap berpedoman pada fakta di persidangan, tanpa harus terikat dengan adanya rekomendasi tersebut karena sifat dari rekomendasi adalah permohonan yang mengandung arti bisa diterima atau tidak bisa di terima.

The goal of this research is to find out the operation of criminal military court to establish the law supremacy. The goal is also to find out the implication on soldier resilience especially Indonesia National Army soldier who comdemn a criminal act in jurisdiction of Military Court II-11 Yogyakarta. The research methodology uses in research is fiel research methodology. The data is collected through interview with the judges military, judge advocate, cler and soldier who charges with criminal act. This research is descriptive qualitative research. The data of interview support with bibliography data as secondary data. The research data analiysis steps are reduction, data classification, understanding interpretation and conclusion. Base on common criminal case data recapitulation in first three monthband second three months in 2009 at Military Court II-11 Yogyakarta there are criminal cases did bay the member of Indonesia Nationa Army in Regional Militarry Commmand IV Diponegoro. Severe punishment for soldier who condemn criminal act will discouraged to the one who did criminal act, and will bring fear to other soldier not to act against the law. The fear is contagious and so is discipline with time the discipline will be the air soldier with positive implication on solder resilience. The well kept resilience of Indonesia National Army is a contribution for the national resilience. The cour independensi related to the Act No 31 year 1997 on military court has been followed and applied well. Therefore, in practicing there is intervention of the union commanders. The intervention is in recommendation letter gives the military court chief or to the judge advocate to give severe or light sentence to the soldier condemn with criminal act. This condition destroys the full militarycourt independency. The military court dependency should be kept throught the military jujdge or judge advocates following the fact on the cour before deciding a sentence . The recommendation letter is in an inclination witch could be approved or rejected.

Kata Kunci : Pengadilan Militer,Prajurit TNI,Penegakan Tindak Pidana, Military law supremacy , Indonesian National Army