Perluasan kewenangan pengadilan niaga sebagai Ius constituendum kekuasaan kehakiman di bidang hukum ekonomi

DEWANTORO, Dr.Sutanto, S.H., M.S

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini membahas kewenangan ideal bagi Pengadilan Niaga sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di bidang hukum ekonomi dan usaha Mahkamah Agung dalam mewujudkan Pengadilan yang modern. Permasalahan yang terjadi dalam mewujudkan hal tersebut adalah persinggungan kewenangan antara Pengadilan Niaga dan lembaga peradilan lain serta mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, pembuktian sederhana dan pembuktian tidak sederhana, sampai dengan ketersediaan sumber daya Pengadilan Niaga. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Populasi adalah seluruh obyek yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengatasi permasalahan diatas, maka Mahkamah Agung menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Niaga yang mengatur kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Niaga secara jelas. Selain itu, Cetak Biru dan Rencana Aksi Pengadilan Niaga tahun 2004 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mulai diimplemetasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta bantuan lembaga swadaya masyarakat baik nasional maupun internasional. Kebijakan-kebijakan tersebut ditempuh dalam rangka merevitalisasi fungsi Pengadilan Niaga dalam memberikan produk-produk pengadilan yang berkualitas dan adil bagi para pencari keadilan di bidang hukum ekonomi

This research analyzes proper competency for the commercial court as one of the executors of judicial power in the economic law and the effort of the Indonesian Supreme Court in creating the modern court. The problems that happened in accordance with promoting it are overlapping among the commercial court and the other court divisions and the alternative dispute settlement mechanism competency, the simple and complicated proof system until availability of the commercial court resources. The method approach used in this research is the combination of normative yuridis and empirical yuridis. Population are the entire objects researched. Data used in this research are the primary data and the secondary data. In order to overcome problems above, firstly, the Indonesian Supreme Court plans the bill regarding the commercial court that regulates the absolute and relative competency of the commercial court distinctively, secondly, the blue print and action plan of the commercial court 2004 which is issued by the Supreme Court and the National Development Planning Board has been implemented through the income and expenditure state budgetary and both national and international non-governmental organization fund. These policies have been taken to revitalize the commercial court role in providing the qualified and impartial commercial court outcome for the justice seekers in the economic law regime.

Kata Kunci : Pengadilan Niaga,Kewenangan,Hukum Ekonomi, commercial court, legal competency, economic law