Akibat hukum pembatalan akta kelahiran di Pengadilan Negeri Yogyakarta :: Studi kasus Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2008/PN.Yk

LESTARININGSIH, Dian, Sularto, S.H., C.N., M.H

2010 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian mengenai Akibat Hukum Pembatalan Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Yogyakarta ini bertujuan untuk mengetahui apa dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim untuk membatalkan Akta Kelahiran, serta untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap pembatalan Akta Kelahiran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris, karena mengutamakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian lapangan maka dilakukan penelitian kepustakaan guna mendapatkan data sekunder. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang bersifat deskriptif analitis. Sehingga berdasarkan gambaran, fakta, dan uraian yang diperoleh diharapkan dapat mendeskripsikan (menggambarkan) secara menyeluruh dan sistematis berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan Penetapan Pembatalan Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian, dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim untuk membatalkan Akta Kelahiran adalah adanya/ditemukannya bukti baru bahwa apa yang termuat di dalam Akta Kelahiran itu tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Putusan Hakim itu sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 49 Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Catatan Sipil untuk Orang Indonesia, Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Akibat hukum yang timbul dengan adanya Pembatalan Akta Kelahiran itu, bagi status dan kedudukan anak maka kedudukan anak dikembalikan kepada keadaan semula yaitu sebagai anak luar kawin; terhadap orang tua maka hubungan ”ayah” dengan anak luar kawin menjadi putus, dan anak luar kawin tidak dapat mewaris dari ayahnya; terhadap Instansi Pencatatan Sipil, maka tidak bisa dituntut secara hukum, karena Instansi Pelaksana hanya berwenang untuk menerima laporan atas peristiwaperistiwa penting kependudukan, mendaftar dan mencatat peristiwa penting, menerbitkan dokumen kependudukan, serta mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tersebut sesuai dengan data yang ada/yang diberikan oleh pemohon akta

The objective of the research on the Legal Aspect of Birth Certificate Revocation in Yogyakarta District Court is to find out what are the basis of Judge consideration revoked Birth Certificate and to determine the legal consequences arising out from the revocation. The nature of this research is empirical juridical, focusing on primary data obtained from field research. To complete the data obtained from the field research, literature research was also conducted to obtain secondary data. It is expected that the research will give descriptive analytical result, and based on the illustrations, facts, and explanation, a comprehensive and systematic description of the legal aspect related to the Birth Certificate Revocation Decision in District Court of Yogyakarta can be derived. Based on research, the basis of Judge consideration revoked Birth Certificate, was found the new evidence in Birth Certificate contains was invalid with the real fact. This Judge consideration had been in accordance with the provisions contained in Article 49 Staatsblad Year 1927 Number 564 of the Civil Registry for the People of Indonesia, Article 42 of Law No. 1 Year 1974 on Marriage and Article 102 of Government Regulation Number 25 Year 2008 on Requirements and the Population Registration Procedure and the Civil Registry. Legal consequences that arise with the cancellation of the Birth Certificate, for the status and position of the child so the child be returned to the position of its original state as a child that is outside marriage; the parent relationships "father" to children outside of marriage be broken, and the children outside marriage can not be inherited from his father; the Civil Registry Agency, it can not be sued, because the Executing Agency is only authorized to receive reports on significant events of residence, register and record important events, issuing civil documents, and document the results of registration of citizens and the civil registry accordance with the existing data provided by the applicant deed.

Kata Kunci : Pembatalan akta kelahiran,Anak luar kawin,Penetapan pengadilan, Birth Certificate Revocation, Illegitimate Child, Determination of the Court