Laporkan Masalah

Tinjauan yuridis perjanjian kredit angsuran sistem fidusia (kreasi) pada Perum Pegadaian Cabang Wonokromo (Surabaya)

PARAMITHA, Ditha Yustisia, Ninik Darmini, S.H., M.Hum

2010 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian Tentang Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) Pada Perum Pegadaian Cabang Wonokromo (Surabaya) bertujuan untuk mengetahui proses pendaftaran jaminan fidusia ya ng dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Wonokromo (Surabaya) dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan mengetahui perlindungan hukum bagi Perum Pegadaian Cabang Wonokromo (Surabaya) apabila debitur wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat empiris, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk memperoleh data primer yang diperoleh langsung dari para responden dengan cara pengumpulan data berupa wawancara dan alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara dan digital recorder. Penelitian ini juga merupakan penelitian yang bersifat normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang digunakan untuk menunjang dan melengkapi data primer. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif dan disusun dengan metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : 1) Perum Pegadaian Cabang Wonokromo tidak mendaftarkan semua jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Jaminan fidusia yang didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu jaminan fidusia dengan pemberian kredit antara Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000,- yang berindikasi kredit macet lebih dari tiga bulan dan pemberian kredit diatas Rp. 25.000.000,- sehingga Perum Pegadaian Cabang Wonokromo tidak menaati ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa setiap benda yang dibebani jaminan fidusia “wajib” didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, meskipun demikian secara empiris Perum Pegadaian Cabang Wonokromo tetap memberlakukan ketentuan tersebut karena pada pelaksanaannya tidak menimbulkan banyak kendala; 2) Perum Pegadaian Cabang Wonokromo telah melakukan upaya perlindungan hukum preventif berupa analisis kredit yang meliputi penilaian kelayakan usaha dan penaksiran benda jaminan calon debitur sebelum KREASI disalurkan pada debitur dan perlindungan hukum represif berupa upaya persuasif dan upaya memberikan surat peringatan atau teguran (somatie) pada debitur setelah kredit bermasalah dan kredit macet terjadi atau debitur wanprestasi dilanjutkan dengan penarikan benda jaminan dan penjualan benda jaminan secara dibawah tangan untuk menarik kembali piutang yang telah diberikan pada debitur.

The research aims at identifying the registration process of fiduciary security performed by State-Owned Pawnshop Branch of Wonokromo (Surabaya) in regard to the prevailing stipulations as subsisted in The Act No. 42 Year 1999 on Fiduciary Security and identifying legal protection for State-Owned Pawnshop Branch of Wonokromo Surabaya when the debtor fails to perform (wanprestasi). The research belongs to empirical research, which focuses on field research, aiming at obtaining primary data gained from the respondents through interview and list of questions and digital recorder used in interview guidance as the means for collecting the data. It also belongs to normative research which focuses on library study aiming at obtaining secondary data used to support and complete the primary data. Legal materials used in library study are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data obtained from both library study and field study are analyzed qualitatively and presented descriptively. The research concludes that: 1) State-owned Pawnshop Branch of Wonokromo does not register all the fiduciary security to Fiducia Registration Office. Fiduc iary Securities registered are those on credit grant between Rp. 10.000.000,- up to Rp. 25.000.000,- which have the indications of non performing loan for more than three months and those on credit grant over Rp. 25.000.000,-. These indicate that the Stateowned Pawnshop Branch of Wonokromo does not follow the stipulation subsisted in Clause 11 Article (1) The Act No. 42 Year 1999 on Fiduciary Security which stated that every object on which fiduciary security is placed must be registered to the Fiducia Registration Office, nevertheless empirically State-Owned Pawnshop Branch Of Wonokromo enforce these provisions because the implementation does not cause many problems; 2) State-owned Pawnshop Branch of Wonokromo has conducted preventive legal protection in the form of credit ana lysis covering the appraisal of both the business pertinence and the debtor's security before KREASI was transferred to the debtors as well as repressive legal protection in the form of persuasive efforts and the distribution of notifications or warnings (somatie) to the debtors after non performing loans occurred or when the debtors fail to perform (wanprestasi) followed by the withdrawal of security objects and guarantees the sale of items under the counter to take back the receivables that have been given to the debtor

Kata Kunci : Perjanjian kredit,Jaminan fidusia,Pendaftaran jaminan fidusia,Perlindungan hukum,credit agreement,fiduciary security,fiduciary security registration and legal protection


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.