Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang eksekusi hak tanggungan dalam hal obyek lelang diblokir oleh Badan Pertanahan Nasional

DAISHIAPUTRI, Galuh Pramesti, Dwi Haryati, S.H., M.H

2010 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemenang lelang eksekusi hak tanggungan dalam hal objek lelang diblokir oleh Badan Pertanahan Nasional juga untuk mengetahui pertimbangan yang menyebabkan BPN Sleman bersedia atas permohonan pihak ketiga melakukan pemblokiran atas objek lelang selama lebih dari 30 hari. Penelitian merupakan jenis Penelitian bersifat yuridis empiris yang merupakan penelitian terhadap data primer/data dasar, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Hal ini berarti bahwa penelitian tersebut lebih ditekankan pada penelitian lapangan dalam memperoleh data primer tersebut. Data utama yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data primer yang dilengkapi dengan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang dilakukan terhadap responden , sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data primer dan data sekunder tersebut dianalisis secara kualitatif. Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang eksekusi Hak Tanggungan dalam hal obyek lelang diblokir oleh Badan Pertanahan Nasional masih kurang, karena pemenang lelang sudah melaksanakan semua kewajibannya, tetapi haknya untuk melakukan balik nama tidak dapat dilakukan karena blokir yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan gugatan untuk memenuhi haknya atau melakukan mediasi dengan dasar Petunjuk Teknis Nomor 05/JuknisD.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi. Alasan pemblokiran dikarenakan adanya pihak ketiga yang melakukan permohonan pada Badan Pertanahan Nasional , dan dengan adanya permohonan tersebut maka BPN menganggap bahwa obyek tanah tersebut bermasalah. Pertimbangan dari BPN Sleman untuk memblokir tanah lebih dari 30 hari adalah karena adanya tindakan kehati hatian, dimana Kepala Kantor Pertanahan mempunyai hak prerogatif yang tidak tertulis untuk memblokir. Prinsip kehati hatian tidak ada konsepnya yang jelas. Dengan adanya pihak ketiga yang mengajukan permohonan supaya Kantor Pertanahan Sleman memblokir tanah objek lelang, maka dianggaplah oleh BPN bahwa tanah tersebut termasuk obyek sengketa sehingga diblokir dengan jangka waktu lebih dari 30 hari, melebihi ketentuan dalam Pasal 126 Peraturan menteri Agraria No 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

This study aims to find out the legal protection against the winning bidder dependent executable rights in the auction object is blocked by the National Land Agency is also to determine the cause consideration National Land Agency of Sleman willing the request of a third party objects to the auction block for more than 30 days. Research is a juridical nature of empirical research which is of primary data research / data base, the data obtained directly from the community. This means that research is more emphasis on field research in the primary data obtained. The main data used in empirical legal research is the primary data with secondary data. Primary data obtained through interviews based on interview guidelines of respondents, while the secondary data obtained from the research literature. Primary data and secondary data are analyzed qualitatively. Legal protection against the winning bidder in the execution of this Rights object Liability auction blocked by the National Land Agency is still lacking, because the winning bidder had already implemented all its obligations, but his right to perform under the name can not be done because the block is performed by the National Land Agency. Efforts that can be done is to prosecute to fulfill its rights or perform basic mediation with 05/JuknisD.V/2007 Tax Technical Guidelines on Mediation Implementation Mechanism. Reasons blocking due to third-party applications on the National Land Agency, and with the petition is then considered that the object of BPN land problems. Consideration of National Land Agency of Sleman to block the land more than 30 days is because of the precautionary measures attention, where the Head of Land Office has prerogatives that are not written to block. Attention principle there is no clear concept. With a third party who filed the petition to block the National Land Agency of Sleman land auction object, then by National Land Agency of Sleman made an opinion that the land dispute which includes the object is blocked by a period of more than 30 days, exceeding the provisions in Article 126 Agricultural Ministers Regulation No. 3 of 1997 on the provisions Implementation of Government Regulation Number 24 Year 1997 on Land Registration.

Kata Kunci : Perlindungan hukum,Lelang eksekusi hak tanggungan, Legal Protection, Right Execution auction Liability