Kontestasi wacana golput pada Islam :: Analisis praktik kewacanaan pada Majalah Sabili dan Risalah Mujahidin pasca fatwa haram golput Majelis Ulama Indonesia

WICAKSONO, Denison, Prof. Dr. Heru Nugroho

2010 | Tesis | S2 Sosiologi

Menjelang Pemilu 2009, wacana mengenai Golongan Putih (Golput) menjadi sorotan media massa di Indonesia. Terlebih ketika Majelis Ulama Indonesia merilis fatwa bahwa haram hukumnya apabila umat Islam tidak berpartisipasi dalam Pemilu dan memilih calon pemimpin yang sesuai kriteria, atau tidak memilih sama sekali. Fatwa ini dikenal dengan sebutan Fatwa Haram Golput yang menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam sendiri, ada kelompok yang mendukung dan ada pula kelompok yang menolak fatwa tersebut. Kontroversi tersebut juga menjadi sorotan media Islam yang juga berpeluang mengkonstruksi wacana melalui teks pemberitaan yang memiliki kecenderungan menolak atau mendukung fatwa tersebut. Penelitian ini bermaksud melihat dan memetakan kecenderungan 2 (dua) media Islam, yakni Sabili dan Risalah Mujahidin dalam mengkonstruksi wacana Golput pasca fatwa MUI. Kemudian setelah bisa dilihat posisi kedua media tersebut, maka dilihat pula alasan dan faktor apa saja yang membuat mereka berposisi dalam ranah wacana Golput. Karena penelitian ini bertujuan melihat praktik kewacanaan yang dilakukan oleh media Islam, maka pendekatan Analisis Wacana Kritis tiga dimensi Fairclough (teks, praktik diskursif, praktik sosio-kultural) dipadukan dengan Teori Praktik dari Pierre Bourdieu untuk menghasilkan analisis wacana kritis yang lebih komprehensif. Karena teori Praktik Bourdieu menyediakan perangkat analisis yang terutama bermanfaat dalam menjelaskan mengapa Sabili dan Risalah Mujahidin menempati posisi sebagai orthodoxa (pendukung wacana Golput haram) atau heterodoxa (penentang wacana Golput haram) terhadap doxa (wacana Golput versi MUI) dengan memetakan modal-modal (modal ekonomi, modal sosial, modal kultural, modal simbolik) dan habitus mereka untuk berpraktik kewacanaan dalam ranah wacana Golput pasca fatwa MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sabili adalah media yang berbasis industri, sehingga mereka berusaha untuk memperoleh pembaca sebanyakbanyaknya dengan mengkonstruksi wacana yang mendukung wacana dominan (bahwa Golput itu haram). Selain itu, faktor kedekatan Sabili dengan PKS (Pertai Keadilan Sejahtera) juga mempengaruhi konstruksi wacana-nya, karena dengan mengkonstruksi wacana yang menganjurkan pembaca untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu bisa semakin membuka peluang bagi PKS untuk meraih lebih banyak suara, oleh karena itu PKS selalu memasang iklan di Sabili. Temuan menarik lainnya adalah bahwa ternyata sebagian awak redaksi Sabili juga bersikap Golput karena alasan ideologis, namun tetap mengkonstruksi wacana dalam teks pemberitaan untuk tidak Golput dalam pemilu 2009. Hal tersebut menegaskan bahwa Sabili tetap mengukuhkan diri sebagai media yang berbasis industri dengan mengutamakan kebutuhan pembacanya yang sebagian besar adalah pendukung PKS. Sedangkan Risalah Mujahidin adalah media yang menjadi “corong” bagi Majelis Mujahidin untuk mensosialisasikan penegakan syariat Islam, dan diposisikan sebagai “media perjuangan”. Risalah Mujahidin cenderung tidak dikelola secara profesional karena awak redaksi yang juga pemegang jabatan di Majelis Mujahidin kurang bisa maksimal dalam mengelola Risalah Mujahidin, sehingga colaps pada Juli 2009. Dalam mengkonstruksi wacana mengenai Golput, Risalah Mujahidin dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran aktivis Majelis Mujahidin (yang beberapa diantaranya pernah dihukum karena tuduhan subversif oleh pemerintah) yang lebih mengutamakan kebenaran yang berkenaan dengan syariat Islam, sehingga Risalah Mujahidin menilai fatwa haram Golput sebagai fatwa yang menyesatkan, karena dalam ajaran Islam tidak ada dalil yang mengharuskan umat untuk memilih pemimpin sebagaimana yang difatwakan oleh MUI.

By the 2009 National Election of Indonesia, the discourse of the Non-voters Group (Golput) became hot issues in Indonesian mass media. Especially when the Indonesian Ulama Council released a fatwa that is Haram (unlawful) if the Muslims do not participate in elections and choosing the appropriate candidate leader criteria, or not vote at all. This fatwa known as Fatwa Haram Golput (Suggestion that not participating in the national election is unlawfull). This Fatwa causes controversy among Muslims themselves, there are support groups and there are also groups that reject the fatwa. The controversy is also not abandoned by Islamic media, they are also have an opportunity to construct a discourse through the text that has a tendency to reject or support the fatwa. This study intended to see and map out the 2 (two) trends of Islamic media, Sabili and Risalah Mujahidin in constructing a text after the released of fatwa. Then after the position can be seen at the media, it can be revealed the reason and what factors make them contest at the discourse of Golput. This study is intended to see discourse practices committed by the Islamic media, the Fairclough's Critical Discourse Analysis approach need to combined with Pierre Bourdieu's theory of Practice to produce more comprehensive critical discourse analysis. Since Bourdieu's practice theory provides an analysis tool that is particularly helpful in explaining why Sabili’s and Risalah Mujahidin’s position as orthodoxa (supporting “Golput is haram” discourse) or heterodoxa (“opposing Golput is haram” discourse) against doxa (MUI version of Golput discourse) by mapping the capitals (economic capital, social capital, cultural capital, symbolic capital) and their habitus to practice in the field of discourse after Fatwa Haram Golput is released. The results showed that Sabili is industry-based media, so they try to get as many readers to construct a discourse that supports the dominant discourse (that Golput is forbidden). In addition, the proximity factor Sabili with PKS (Prosperous Justice Party) also affects the construction of his discourse, as a construct of discourse that promotes the readers to use their right to vote in the election could be more opportunity for PKS to gain more votes, therefore PKS always put an ad in Sabili. Other interesting findings is that the editorial was part of the crew was being Golput for ideological reasons, but it remains to construct a discourse in the text Golput not preaching to the 2009 election. It is asserted that Sabili still consolidating as the industry-based media, with the priority needs of the majority of readers who are supporters of PKS. Meanwhile, Risalah Mujahidin is a medium which becomes "mouthpiece" to socialize Majelis Mujahidin’s enforcement of Islamic Shari'a, and positioned as a "media of struggle". Risalah Mujahidin tend not professionally managed for editorial crew who are also holders in Majelis Mujahidin and this media being colaps in July 2009. By constructing the discourse on Golput, Risalah Mujahidin influenced by the ideas of Majelis Mujahidin’s activists (some of which are never punished for alleged subversive by the government) to prioritize the truth with regard to Islamic law, so the Risalah Mujahidin argues that Golput as illegitimate is a misleading fatwas, because in Islam there is no commands that requires people to choose leaders as suggested by the Indonesian Ulama Council. 1

Kata Kunci : Golput,Media Islam,Analisis wacana kritis,Teori praktik,Golput,Islamic Media,Critical Discourse Analysis,Theory of Practice