Laporkan Masalah

Konflik elit tradisional :: Studi tentang konflik Tua Golo dengan Tua Teno di Desa Rana Mbeling Kabupaten Manggarai Timur

JEHAMAT, Lasarus, Dr. Suharko

2010 | Tesis | S2 Sosiologi

Perubahan sosial yang terjadi di lokasi penelitian baik karena kontradiksi internal maupun karena intervensi negara memberi implikasi pada perubahan struktur sosial masyarakat. Akibatnya, terjadi delegitimasi wewenang dan otoritas elit tradisional. Selanjutnya, konflik dua kelompok elit tradisional (tua golo dan tua teno) tidak dapat dihindari. Penelitian ini berupaya menganalisis akar dan penyebab konflik antara tua golo versus tua teno, dinamika dan dampak konflik tua golo versus tua teno, dan mekanisme penyelesaian konflik kedua elit tradisional tersebut antara tahun 1998-2009. Hal-hal seperti perubahan sosial, konflik sosial, status, wewenang dan otoritas menjadi beberapa konsep penting dalam penelitian ini. Dalam konteks itu, maka peneliti menggunakan teori konflik Dahrendorf, teori elit Paretto dan Keller, serta teori otoritas/wewenang Weber sebagai pisau analisis. Penelitian yang dilakukan di Desa Rana Mbeling Kabupaten Manggarai Timur ini menggunakan metode kualitatif. Informan dipilih berdasarkan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman tentang tema penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah tua golo, tua teno dan beberapa tokoh masyarakat. Data diambil dengan metode observasi, studi dokumentasi, wawancara berkelompok dan wawancara mendalam (indepth interview). Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa konflik berakar pada delegitimasi peran elit tradisional dalam relasinya dengan negara dalam ruang politik yang semakin terbuka. Hal ini berhubungan erat dengan struktur sosial masyarakat Rana Mbeling yang bersifat subordinatif. Konflik disebabkan karena perebutan sumber daya politik lokal, klaim hak ulayat, dan bergesernya makna ata kraeng (kaum elit). Aktor-aktor yang berkonflik, selain Tua golo dan Tua teno, juga para pendukung masing-masing kelompok, negara/pemerintah dan pemilik modal (PNS dan Pengusaha di desa). Konflik Tua golo dengan Tua teno pada tahun 1998- 2009 mengalami dinamika yang menarik sebab berhubungan dengan peristiwa politik tingkat nasional (reformasi). Pada periode ini, konflik dua elit tradisional ini menunjukan intensitas yang semakin tinggi. Meskipun demikian di akhir periode ini konflik mulai menurun, sebab kedua elit tradisional diberi ruang yang cukup dalam berbagai kehidupan sosial. Konflik berdampak pada hancurnya struktur sosial masyarakat, Sak (hukuman adat), polarisasi masyarakat dalam pembangunan, kegagalan orang Rana Mbeling menjadi anggota legislatif. Mekanisme penyelesaian konflik dilakukan melalui jalur adat dan jalur formal. Penyelesaian konflik melalui jalur adat jauh lebih efektif dibandingkan melalui jalur formal. Berkaitan dengan hasil penelitian tersebut beberapa hal perlu diperhatikan sebagai rekomendasi. Konflik sosial, terutama konflik menyangkut sumber daya(tanah), sulit diselesaikan jika tidak diikuti dengan upaya revitalisasi dan resosialisasi peran tua golo dan tua teno. Menghidupkan kembali kebiasaan-kebiasaan adat menjadi alternatif, sebab dianggap sebagai proses sosialisasi berbagai nilai-nilai lokal. Pemberian otonomi kepada daerah tidak hanya dalam konteks otonomi pengelolahan pemerintahan formal. Model pemerintahan tradisional ternyata jauh lebih efektif dalam mengelola konflik. Itu berarti, otonomisasi desa perlu diberi variasi etis dengan kembali menggunakan dan menerapkan model pemerintahan tradisional agar hak-hak masyarakat lokal, elit lokal, dan elit tradisional mendapat penghargaan.

Social Change that happened in research location either due internal contradiction and the state intervention give implication on changing of social structure on local society. As a result, happened authority delegitimation traditional elite. Hereinafter, conflict of two traditional elite group ( tua golo and tua teno) cannot avoid. This research cope to analyse root and cause of conflict among tua golo versus tua teno, the impact and dynamics of conflict and the mechanism of conflict resolution between traditional elite. In that context, hence researcher use conflict theory of Dahrendorf, elite theory of Paretto and Keller, and also authority theory of Weber as a guidance of analysis. This research is done in Rana Mbeling village Sub-Province of East Manggarai. The research done qualitatively. Informan selected pursuant to knowledge, experience and understanding about research theme. Informan in this research are tua golo, tua teno and some elite figure. In this context, data taken with observation method, documentation study, interview team and circumstantial interview ( interview indepth). Data analysed by using method of kualitative deskriptive. The findings of this research reveals that conflict takes root on the delegitimation of role and authority of traditional elite by state in open political room progressively. This matter closely related with social structure of Rana Mbeling society having the character of subordinatif. Conflict caused by struggling of local political resource, customary right for land rights claim (lodok), and shifting it meaning of ata kraeng ( elite clan). Conflict in 1998 until 2009 show an interesting dynamics because of political event of national storey level (reformasi). In this period, intensity of conflict tends to excelsior. Conflict affects on destruction of social structure of society, sak ( custom penalization), society polarization in development, failure of people of Rana Mbeling become legislative member. Mechanism of conflict resolution trough custom band and formal band. Result of the research indicated that resolution by passing custom band much more effective compared to the formal band. Relate to the result of research, several things require to be paid attention as recommendation. It is difficult to finish the social conflict, especially conflict concerning resource, otherwise followed with effort of revitalization and of resosialization the role of tua golo and tua teno. In broader context, social-culture autonomy is more urgent than area or administrative autonomy. Traditional governance model in the reality much more effective in managing conflict. That mean, countryside autonomy require gived the ethical variation in using and applying traditional governance model; so that local society rights, local elite, and traditional elite get appreciation.

Kata Kunci : Social change,Conflct,Authority,Traditional elit, social change, conflict, authority, traditional elit


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.