Liberalisasi sektor pertanian pangan di Indonesia pasca orde baru

RINI, Komala, Prof. Dr. Budi Wianrno, MA

2010 | Tesis | S2 Hubungan Internasional

Sektor pertanian merupakan tulang punggung eksistensi sebuah bangsa. Dalam banyak kasus, meskipun suatu negara atau bangsa telah mengalami industrialisasi lanjut, tetapi sektor pertaniannya tidak mengalami kehancuran. Indonesia, sejak Orde Baru hingga sekarang, perkembangan sektor pertanian tidak begitu menggembirakan. Dibandingkan dengan negara lain, sektor pertanian di Indonesia masih jauh tertinggal. Padahal, Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup dari bertani. Kondisi ini tampaknya menjadi semakin parah ketika terjadi krisis ekonomi yang hebat pada pertengahan 1998. Kondisi tersebut akhirnya mengharuskan pemerintah meminta bantuan International Monetary Fund (IMF) guna membantu menyelesaikan krisis yang pada akhirnya dituangkan dalam Letter of Intent (LoI) yang isinya sebenarnya mengandung tiga mantra neoliberal, yakni privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi yang lebih sering disebut Structural Adjusment Programs (SAPs), maka dengan kondisi tersebut mulailah Liberalisasi Pertanian dijalankan di Indonesia. Dengan penerapan liberalisasi pertanian melalui SAPs, maka pola pertanian yang semula berorientasi untuk pemenuhan kebutuhan pangan setiap orang dalam keluarga menjadi pangan untuk kepentingan ekspor yang pada akhirnya tidak berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani dan buruh tani di Indonesia karena kurangnya campur tangan negara. Sebagai institusi yang paling berpengaruh, IMF mempunyai banyak kekuatan untuk memaksakan agenda liberalisasi neoliberal sebagai prasyarat mencairkan dana pinjaman, sehingga perlu dikaji bahwa apakah sesungguhnya implikasi SAPs IMF di bidang pertanian mendorong liberalisasi di sektor pertanian, memperlemah kedaulatan pangan?, dan upaya atau mekanisme apa yang harus diusahakan Indonesia dalam rangka memperkuat posisi tawar petani untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Liberalisasi yang luas di sektor pertanian di tengah belum siapnya unsur kelembagaan justru akan menghancurkan petani. SAPs yang didesakkan IMF bukannya menciptakan efisiensi, tetapi justru kehancuran di sektor pertanian, yang dapat dilihat dari semakin menurunnya produktivitas sektor pertanian dan menurunnya kesejahteraan petani. Liberalisasi juga akan menciptakan ketergantungan pangan Indonesia terhadap bahan pangan impor sehingga dalam jangka panjang akan menciptakan kerawanan ketahanan pangan di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan mengandalkan studi kepustakaan, melalui penelusuran berbagai publikasi ilmiah, baik dalam bentuk jurnal, buku, analisis koran, majalah, maupun sumber-sumber pustaka lain yang relevan. Penelitian dibatasi dari mulai LoI ditandatangani hingga era pemerintahan SBY-JK dengan menggunakan analisis dan pengkategorian yang hasilnya akan dipaparkan dalam suatu uraian deskriptif analitis yang koheren berdasarkan tema besar penelitian.

The agricultural sector is the backbone of a nation's existence. In many cases, even if a country or nation has experienced continued industrialization, but its agricultural sector not doomed. Indonesia, since the New Order until now, the development of the agricultural sector is not so encouraging. Compared with other countries, the agricultural sector in Indonesia is still far behind. In fact, Indonesia is an agrarian country, most people from farming livelihood. This condition seems to be getting worse when there is a great economic crisis in mid-1998. The condition was eventually require the government to ask for help the International Monetary Fund (IMF) to help resolve the crisis that ultimately put into Letter of Intent (LoI) that it actually contains three neoliberal mantra, namely privatization, liberalization, and deregulation are more often called Structural Adjustment Programs (SAPs), then with the condition begin running Agricultural Liberalization in Indonesia. With the liberalization of agriculture through the implementation of SAPs, the original pattern-oriented agriculture for food needs of everyone in the family become food for export purposes which are not ultimately oriented to improving the welfare of farmers and farm laborers in Indonesia because of the lack of state intervention. As the most influential institution, the IMF has a lot of power to impose neo-liberal agenda of liberalization as a prerequisite for withdrawing loan funds, so that should be examined that whether the real implications of IMF SAPs encourage agricultural liberalization in the agricultural sector, undermining food sovereignty?, And the effort or what mechanisms Indonesia should be sought in order to strengthen the bargaining position of farmers to improve their welfare. Broad liberalization in the agricultural sector in the middle of unprepared institutional elements will destroy the farmers instead. IMF SAPs are imposed instead of creating efficiencies, but rather the destruction of the agricultural sector, which can be seen from the decline in agricultural productivity and farmers' welfare decreasing. Liberalization will also create Indonesia food dependency to imported food, so in the long time will create food security crisis in Indonesia. Research carried out by relying on literature study, through a search of scientific publications, both in the form of journals, books, analysis of newspapers, magazines, as well as sources other relevant literature. The study is limited from the start LoI signed up to the era of SBY-JK government by using the analysis and the results will category presented in a descriptive analytical description based on a coherent research theme.

Kata Kunci : Letter of intent,SAPs,Privatisasi,Deregulasi dan liberalisasi,Liberalisasi pertanian,Liberalisasi pangan,Kedaulatan pangan, Letter of Intent, SAPs, Privatization, Deregulation and Liberalization, Liberalization of Agriculture, Food Sovereignty, Welfare Fa