Sikap Indonesia terhadap International Criminal Court :: Sebuah pendekatan konstruktivis

ROUSHON F, M. Zaki, Drs. Usmar Salam, MIS

2010 | Tesis | S2 Hubungan Internasional

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses-proses pewacanaan Statuta Romadi Indonesia dan siapa saja aktor yang berperan di dalamnya, serta untuk mengetahui alasan atau pertimbangan yang membuat pemerintah Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma. Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktivis mengenai bagaimana identitas suatu aktor menentukan kepentingan aktor tersebut, sehingga mempengaruhi tindakannya. Alasan atau pertimbangan dari tindakan yang dilakukan oleh aktor dapat dijelaskan melalui empat hal, yaitu: Idiographic: siapa saya, hal ini berkaitan dengan identitas; kedua, Purposive: apa yang saya inginkan, hal ini berkaitan dengan proses pembentukan kepentingan; ketiga, Ethical: bagaimana saya harus bertindak, hal ini berhubungan dengan adanya norma sosial; dan terakhir Instrumental: bagaimana saya bisa mendapat apa yang saya inginkan (cara). Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pewacanaan Statuta Roma di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perdebatan nilai universalitas HAM. Sehingga, proses pewacanaan Statuta Roma masih menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Aktor yang terlibat dalam proses pewacanaan Statuta Roma terdiri dari organisasi internasional, institusi negara, dan organisasi non pemerintahan seperti ELSAM, Human Rights Watch, dan Coalition for the International Criminal Court. Indonesia merupakan negara berdaulat yang menjaga kedaulatannya dari campur tangan masyarakat internasional. Meskipun Indonesia pernah diduga melakukan pelanggaran berat terhadap HAM, namun pemerintah Indonesia lebih memilih untuk menyelesaikan sendiri isu tersebut tanpa dicampuri oleh masyarakat internasional. Tindakan Indonesia yang mampu menyelesaikan isu HAM tersebut membawa Indonesia kepada identitas sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM. Selain itu, pemerintah Indonesia menilai bahwa Statuta Roma merupakan perjanjian internasional yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga sampai saat ini pemerintah Indonesia tampak enggan untuk meratifikasinya.

This research aimed to study what discoursing process of Rome Statute in Indonesia an dactors playing role in the discourseand to identify reasons or considerations that make Indonesia government have not yetratified Rome Statute. This research used constructiv ist approach on the wayactor’s identity determines the actor interest, which affecth is action. Reasons or consideration sofactor’s action canbe explained through four things; first Idiographic: whoamI, related t i dentity; second, Purposive: what do I want, related to interest formulation process; third, Ethical: how should I do, related to social norms; and the last is Instrumental: how can I get what I want(method). ThisresearchconcludedthatdiscoursingprocessofRomeStatuteinIndonesiacannotbeseparatedfromdebateofhumanright’suniversalityvalue.So,discoursingprocessofRomeStatutestillleadtoproandcontraviewinIndonesiasociety.ActorsinvolvedindiscoursingprocessofRomeStatuteconsistofInternationalOrganizations,StateInstitutions,andNon-governmentalOrganizationssuchas:ELSAM,HumanRightsWatch,andCoalitionfortheInternationalCriminalCourt.Indonesiaisasovereigncountrythatkeepsitssovereigntyfrominternationalintervention.AlthoughIndonesiahasbeeneverpresumedmakinggravebreachesagainsthumanright,Indonesiagovernmentprefertoresolveitself,withoutinternationalsocietyintervention.IndonesianactionsthatabletosolvehumanrightsissuebringIndonesiatoanewidentityasastatethatrespectshumanrights.Inaddition,Indonesia’sgovernmentconsidersthatRomeStatuteisaninternationalconventionthatcontradictedwithPancasilaandconstitutions,sountilnowIndonesia’sgovernmentisreluctanttoratifyRomeStatute.K eyWords:Sovereignty,Humanrights,Identity

Kata Kunci : Kedaulatan,Hak asasi manusia,Identitas,Sovereignty,Humanrights,Identity