Intervensi pejabat politik terhadap penempatan jabatan struktural birokrasi :: Studi analisis penempatan jabatan eselon II dan eselon III di lingkungan Pemerintahan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah

AWALUDDIN, Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si

2010 | Tesis | S2 Administrasi Negara

Sejak era otonomi daerah Kepala pemerintahan dijabat oleh kepala daerah yang pencalonannya melalui partai politik, dengan demikian birokrasi pemerintah daerah dipimpin oleh pejabat politik dari partai politik tertentu. Kedudukan birokrasi pemerintahan secara organisiatoris berada dibawah kekuasaan kepala daerah pemenang pilkada sehingga dalam penempatan jabatan struktural birokrasi khususnya pejabat eselon II dan eselon III tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, sehingga mengakibatkan pejabat birokrasi tidak lagi profesional dalam bekerja dan netral dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat karena hanya melayani kepentingan para pejabat politik. Berdasarkan hal tersebut sehingga sangat menarik melakukan penelitian dengan judul “INTERVENSI PEJABAT POLITIK TERHADAP PENEMPATAN JABATAN STRUKTURAL BIROKRASI (Studi Analisis Penempatan Jabatan Eselon II dan Eselon III Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah), dengan rumusan masalah: Mengapa terjadi Intervensi pejabat politik terhadap rekrutmen dan penempatan jabatan Struktural (Eselon II dan Eselon III ) di Kantor Pemerintahan Propinsi Sulawesi Tengah? Bagaimana bentuk Intervensi pejabat politik pada Baperjakat terhadap rekrutmen dan penempatan jabatan Struktural (Eselon II dan Eselon III) di Kantor Pemerintahan Propinsi Sulawesi Tengah? Siapa pejabat politik yang berperan dalam intervensi dan Apa kepentingan pejabat politik tersebut terhadap rekrutmen dan penempatan jabatan struktural (Eselon II dan Eselon III) di Kantor Pemerintahan Propinsi Sulawesi Tengah? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan atau menggambarkan subyek/obyek penelitian saat ini, Berdasarkan fakta-fakta sebagai mana adanya. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yakni teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Sebagai responden dalam penelitian ini adalah Sekretaris daerah Propinsi Sulawesi Tengah selaku pembina kepegawaian, Anggota Badan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), Asisten III selaku Asisten Administrasi umum sekretariat daerah Propinsi Sulawesi Tengah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, Kepala Bidang Pengembangan dan kesdisiplinan Kepegawaian Propinsi Sulawesi Tengah, Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian Propinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intervensi Pejabat Politik Terhadap Penempatan Jabatan Struktural Birokrasi khususnya jabatan eselon II dan eselon III di lingkungan Pemerintahan Propinsi Sulawesi Tengah masih sangat kuat. Alasan mengapa intervensi terjadi karena: Lemahnya aturan yang ada, adanya Pengaruh kekuatan-kekuatan politik terhadap pejabat Politik (partai politik dan DPRD), pengaruh masyarakat elit, economic society (pengusaha). Bentuk Intervensi yang dilakukan adalah melalui: penetapan pejabat struktural secara tertulis dan secara hirarki kewenangan gubernur mempunyai otoritas posisi yang kuat dalam proses pengangkatan jabatan eselon II dan eselon III di lingkungan pemerintahan Propinsi Sulawesi Tengah. Jadi dapat diketahui bahwa yang melakukan Intervensi dalam penempatan jabatan structural birokrasi adalah Gubernur sebagai pejabat politik dan Kepentingan pejabat politik adalah untuk mendapat dukungan dalam setiap pengambilan kebijakan dan loyalitas dari pejabat eselon II dan eselon III. pejabat eselon II dan eselon III.

Since local autonomy era, Government Leader is hold by individual who proposed by political party, as consequence local government bureaucracy managed by political representative from particular political party. Local government bureaucracy, in structural organization, is under the winner of local Government Leader election, hence for structural position within organization as echelon II and echelon III frequently assigned to incapable individual. This make government administrator do not professionally operate and being neutral when they had obligation to serve society as political representative. Those situations above are the fundament to perform this research with titled “POLITICAL REPRESENTATIVE INTERVENTIONS OVER POSITIONING IN BUREAUCRACY STRUCTURAL FUNCTION (Analysis study on Echelon II and Echelon III positioning in Local Government of Centre Sulawesi”. Issues formulations are: Why political bureaucrat intervenes over recruitment and positioning structural function (echelon II and echelon III) in Provincial Government of Central Sulawesi exists? In what from are political executive intervention took place within Committees of Function and Position Considerations on recruitment and structural function positioning (Echelon II and Echelon III) at Provincial Government of Central Sulawesi? Which political bureaucrat that took part within intervention and what are his/her interests over recruitment and structural function positioning (Echelon II and Echelon III) at Provincial Government of Central Sulawesi? To answer those formulation issues above, descriptive qualitative is employed as research method, through problem solving procedure that investigated by depicting or illustrate research subjects, according to the real facts. Data was gathered using documentation, observation and interview. Participating as respondents were Provincial Secretary of Central Sulawesi as official instructor, member of Committees of Function and Position Considerations (Baperjakat), Assistance III as assistance of general administrator of Central Sulawesi secretariat, Director of Official Affair Committee of Central Sulawesi, Director of Development and Discipline Sector of Central Sulawesi Official, Director of Official Transmutation of Central Sulawesi. The results show that Political Representative Intervention on Bureaucracy Structural Function especially on Echelon II and III within provincial Government of Central Sulawesi remain solid. These situations happen caused by: the weakness of regulations, the existence of political powers over political representative (political parties and DPRD), pressure from elite society, Economic society (businessperson). Interventions took forms: formal structural assignment, and structurally Governor hold high authority on process assignment for Echelon II and III in Provincial Authority of Central Sulawesi. This emphasized that Governor had strong power to perform intervention for echelon II and echelon III and interests of political officials is to get support in every policy decision and the loyalty of echelon echelon II and III.

Kata Kunci : Intervensi pejabat politik,Jabatan eselon II,Jabatan eselon III,Political Representative Intervention on Bureaucracy Positioning Of Echelon II and Echelon III