Birokrasi representasi berbasis etnik, agama dan gender dalam birokrasi Pemerintahan Propinsi Nusa Tenggara Timur

SAYRANI, Laurensius Petrus, Dr. Phil. Gabriel Lele, M.Si

2010 | Tesis | S2 Administrasi Negara

Masyarakat Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT) dicirikan oleh tingkat heterogenitas yang tinggi baik yang bersifat given seperti, etnik, bahasa, ras maupun sebagai sebuah hasil perubahan sosial seperti agama, kelas sosial dan ekonomi, kelompok politik, dan gender. Dalam konteks ini, birokrasi representasi sebagai model birokrasi pluralis yang mampu mengakomodir keberagaman ekologisnya menjadi isu strategis. Fokus penelitian ini yaitu passive representation dengan tujuan mengidentifikasi tingkat representasi dalam birokrasi Pemerintahan NTT berdasarkan kategori etnik, agama dan gender dalam jabatan struktural serta menjelaskan format atau mekanisme yang dikembangkan oleh birokrasi Pemerintahan NTT dalam mengelaborasi aspek profesionalitas (merit system) dan prinsip representasi dalam pengisian jabatan struktural. Pendekatan utama penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang mengandalkan wawancara mendalam sebagai instrumen penting dalam mengelaborasi berbagai kecenderungan representasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi antar kelompok kategori yang menjadi fokus penelitian ini yaitu etnik, agama, dan gender masih dicirikan oleh pola dominasi yang melahirkan skema etnokrasi dalam birokrasi di NTT. Etnik dan agama menjadi faktor yang membentuk pola distribusi pejabat dalam jabatan struktural. Pertautan antara etnik Flores dengan Agama Katolik dan etnik non Flores (Timor, Sabu, Rote, Sumba) dengan Agama Protestan menjadi ciri yang mewarnai dinamika birokrasi NTT saat ini. Etnik dan agama kemudian mencair secara pragmatis dalam skema klik politik dalam birokrasi. Etnokrasi kemudian melahirkan revalitas antar klik (etnik/agama) dalam birokrasi yang bermuara pada kepentingan utama dari semua itu yaitu jabatan struktural. Jabatan menjadi sesuatu yang penting bagi orang NTT karena jabatan bukan sesuatu yang bersifat formal birokrasi semata, tetapi memiliki nilai sosiologis sebagai simbol status sosial. Dalam skala yang lebih luas, jabatan kemudian menjadi aset ekonomi dan bahkan aset yang bersifat politis. Dalam skema etnokrasi ini, pejabat perempuan kemudian termarginalkan dalam mengakses jabatan birokrasi. Konstruksi patriarki dalam birokrasi menyebabkan pejabat perempuan merasa bahwa jabatan birokrasi menjadi sesuatu yang bukan miliknya yang harus dikejar tetapi hanya diberikan oleh pejabat lakilaki. Saran utama dari hasil penelitian ini yaitu birokrasi pemerintah mesti mulai mengembangkan karakter birokrasi plural yang tidak bersifat formal dan netral semata dalam menanggapi realitas masyarakat yang beragam. Pengembangan organisasi khususnya pengembangan sumber daya manusia (aparat birokrasi) perlu sejak dini menggunakan perspektif representasi. Dengan demikian setiap kelompok kategori yang berbeda potensi, kemampuan, orientasi, dll dapat terakomodir dan dimanfaatkan secara optimal sebagai sesuatu yang produktif dalam organisasi birokrasi.

Indonesian society, included in East Nusa Tenggara (NTT) distinguished by storey; high level of heterogenity both for having the character of given like ethnic, language, race and also as a result of the social change like religion, social and economic class, political group, and gender. In this context, the strategic issue is how to accomodate the ecological diverse in the representative bureaucracy as a model of pluralis bureaucracy. The focus of this research is passive representation with a purpose to identify storey; level of representation in the bureaucracy of NTT Governance pursuant to ethnic, religion and gender category in structural service and also explain the mechanism or the format of NTT governance bureaucracy to ellaborate professionalism (merit system) and the principle of representation in admission filling of structural occupation. Especial approach of this research is qualitative approach reliing on circumstantial interview as important instrument in ellaborating various tendency of representation. The result of this research indicates that relationship between category group becoming focus of this research still distinguished by domination pattern bearing ethnocracy scheme in NTT governance bureaucracy. Ethnic and religion become the main factor which forming structural functionary distribution pattern in service. The relation between the Flores ethnics with Roman Chatolic and the non Flores ( Timor, Sabu, Rote, Sumba) with Protestant become dynamics characteristic of NTT bureaucracy in this time. Ethnic and religion later melt pragmaticly in political click scheme in bureaucracy. Then ethnocracy bears rivalry between click (ethnic/religion) in bureaucracy which have estuary to main interest at all that is structural occupation. Occupation become something that is necessary for NTT people not only because of its role in formal formal bureaucracy but also owning sociological value as social status symbol. In broader scale, position or occupation become economic asset and even asset having the political character. In this ethnocracy scheme, woman maginalized in accessing bureaucracy position or occupation. The construction of patriarki in bureaucracy cause the functionary woman feel that bureaucracy position become something that is not its property which must be pursued but only given by functionary of men. Especial suggestion from the result of this research is governmental bureaucracy must start to develop plural bureaucracy character which not only have the neutral and formal character but also catching the plural reality in answering to immeasurable society reality. Development of organization specially development of human resource ( bureaucracy government officer) need early on use in representation perpective. Thereby, every different category group that have potency, ability, orientation, etc can be accomodated and exploited in an optimal fashion as something productive in the bureaucracy organization.

Kata Kunci : Birokrasi representasi,Birokrasi pemerintahan propinsi,representative bureaucracy