Implementasi sistem akuntansi keuangan daerah :: Studi di BPKAD Kabupaten Pohuwato
DJAFAR, Isnawaty, Dr. Eko Suwardi, M.Sc., Akt
2010 | Tesis | S2 Magister Ekonomika PembangunanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi akuntansi berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Permedagri Nomor 59 Tahun 2007 dalam pengelolaan keuangan daerah dan mendiskripsikan sistem akuntansi keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang diimplementasikaj di Kabupaten Pohuwato. Dalam penelitian ini ada beberapa faktor yang diambil yaitu Sumber daya manusia, Peran asistensi, Pemahaman aturan, Ketersediaan fasilitas, Sistem aturan, dan kesiapan pelaksanaan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang bersifat kualitatif dengan metofe eksploratif dekriptif yang diambil dari data sekunder dan data primer melalui wawancara dan interview terhadap indikator sumber daya manusia, peran asistensi, pemahaman aturan, ketersediaan fasilitas, sistem aturan dan kesiapan pelaksanaan. Dari hasil analisis terhadap data sekunder dan primer tersebut, maka penulis menemukan bahwa secara keseluruhan ke enam faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah, dengan urutan sebagai berikut : yaitu faktor peran asistensi mempunyai pengaruh sebesar 95,67 persen, termasuk dalam kategori sangat tinggi/ sangat kuat. Faktor sumber daya manusia mempunyai pengaruh sebesar 74,86 persen , termasuk dalam kategori tinggi. Faktor ketersediaan fasilitas mempunyai pengaruh sebesar 74,86 persen, termasuk dalam kategori tinggi. Faktor pemahaman aturan mempunyai pengaruh sebesar 75,67 persen, termasuk dalam kategori tinggi. Faktor kesiapan pelaksanaan mempunyai pengaruh sebesar 74,05 persen, termasuk dalam kategori tinggi. Faktor sistem aturan mempunyai pengaruh sebesar 63,91 persen, termasuk dalam kategori tinggi. Dari keenam faktor tersebut, faktor peran asistensi yang mempunyai pengaruh lebih besar. Hal ini membuktikan masih besar peran asistensi dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu dalam pembuatan pembuatan laporan keuangan. Peran asistensi yang dimaksud dalam hal ini adalah BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Dan faktor sistem aturan yang mempunyai pengaruh sangat kecil dalam hal menunjang sistem akuntansi keuangan daerah. Untuk diharapkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah perlu menyempurnakan peraturan – peraturan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penerapan akuntansi keuangan daerah. Dan juga segera menerbitkan sistem dan prosedur akuntansi sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan daerah
The study aims at analyzing the impeding factors of the implementation of accounting based on Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 as amended by the Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 in the management of local finance and at describing the accounting system of the local finance in the management of the local finance as implemented in Pahuwato district. It examines some factors such as human resources, assisting role, rule understanding, facility availability, rule system, and implementation readiness. It employs qualitative analysis with descriptive and explorative method to analyze primary and secondary data that are collected using interview of the indicators of the human resources, the assisting role, the rule understanding, the facility availability, the rule system and the implementation readiness. Based on the analysis of the primary and the secondary data it is found that the six factors collectively have significant impact on the implementation of the accounting system of the local finance with the following sequence: the assisting role has 95.67 percent impact and is classified in the category high/very strong; the human resources factor has 74.86 percent impact and is classified in the category high; the facility availability has 74.86 percent impact and is classified in the category high; the rule understanding factor has 75.67 percent impact and is classified in the category high; the implementation readiness factor has 74.5 percent impact and is classified in the category high; and the rule system factor has 63.91 percent impact and is classified in the category high. The assisting role has more significant impact of the six factors and is proves that the assisting role still plays an important part in the management of the local finance, especially in the preparation of the local finance statement. The assisting role as intended here is the role of BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). The rule system factor has the least significant impact in supporting the accounting system of the local finance. It is therefore expected that the local government of Pahuwato district, especially Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah improves the existing rules that have significant impact on the implementation of the local finance accounting. Additionally, it is also necessary to bring the existing accounting sys
Kata Kunci : Sistem akuntansi,Pengelolaan keuangan daerah,Prosedur akuntansi, Accounting system, local finance management and local finance management.