Analisis pembiayaan kesehatan daerah program kesehatan ibu dan anak (KIA) berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas

WIJAYA, Hendy, drg. Intriyati Yudatiningsih, M.Kes

2010 | Tesis | S2 IKM-Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi

Latar Belakang : Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2003 di Kabupaten Sambas masih tinggi. AKI mencapai 399,66/100.000 dan AKB 43,01/1000 kelahiran hidup masih diatas target Millennium Development Goals (MDGs) dan nasional . Kebijakan menurunkan AKI dan AKB sebenarnya merupakan kesepakatan secara global, regional, nasional bahkan lokal. Sayangnya kebijakan tersebut tidak sejalan dengan realisasi pembiayaan kesehatan. Anggaran pembiayaan program KIA bersumber APBD cenderung menurun. Pencapaian indikator KIA berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga rendah, dibawah target kabupaten dan nasional. Rendahnya alokasi anggaran untuk program KIA tentu membawa dampak terhadap pencapaian tujuan program. Namun seberapa besar anggaran yang dibutuhkan masih menjadi tanda tanya besar saat ini. Pilihan pendekatan melalui Standar Pelayanan Minimal cukup rasional untuk menilai kecukupan alokasi anggaran program KIA pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas. Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi anggaran program dan kegiatan KIA berdasarkan SPM dan mengetahui persepsi pengelola program KIA dan tim perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan terhadap anggaran program dan kegiatan KIA berdasarkan SPM. Metode Penelitian : Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif menilai kecukupan anggaran berdasarkan SPM. Selanjutnya analisis kualitatif melalui wawancara mendalam untuk mengetahui persepsi . Hasil Penelitian : Anggaran program KIA tahun 2008 sebesar Rp.292.999.980 dengan sumber pembiayaan berasal dari APBD Kabupaten Sambas. Identifikasi terhadap relevansi program dalam sub kegiatan memberikan hasil sekitar 71% sub kegiatan yang relevan dengan SPM (kuadran C), dan 29% sub kegiatan lainnya tidak relevan dengan indikator SPM dan tidak sesuai kode rekening anggaran (kuadran D). Pemetaan tersebut menunjukkan in-konsistensi dalam menjabarkan program dan kegiatan KIA menjadi sub kegiatan. Alokasi anggaran yang relevan dengan SPM sebesar Rp.219.775.780 (75%) sedangkan yang tidak relevan dengan SPM sebesar Rp.73.224.200 (mis-alokasi anggaran sebesar 25%). Rancangan perhitungan biaya program KIA tahun 2010 yang disusun berdasarkan SPM menghasilkan asumsi anggaran program sebagai berikut: program pelayanan kesehatan ibu hamil (Rp.212.310.000), program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak (Rp.297.490.000), program pelayanan kesehatan ibu nifas (Rp.184.300.000), program peningkatan kesehatan neonatus dan bayi (Rp.248.930.000) dan program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita (Rp.88.220.000). Perbandingan asumsi anggaran tahun 2010 dengan anggaran KIA tahun 2008 menunjukkan selisih (gap) sebesar Rp.73.224.300 atau terjadi kenaikkan anggaran sebesar 4 kali dari semula. Melalui wawancara terungkap anggaran untuk pelaksanaan SPM tidak cukup, kinerja SDM yang rendah, anggaran masih terfragmentasi, kurang advokasi Dinas Kesehatan kepada pemerintah daerah. Kesimpulan : Implementasi kegiatan KIA yang relevan dengan indikator SPM sebesar 71% dengan anggaran Rp.219.775.780. Asumsi anggaran berdasarkan SPM tahun 2010 sebesar Rp.1.031.250.000, jika dibandingkan dengan anggaran program KIA tahun 2008 (Rp.292.999.980) terdapat gap sebesar Rp.73.224.500. Menurut persepsi, alokasi anggaran tidak mencukupi untuk melaksanakan SPM, kompetensi SDM perlu ditingkatkan dan upaya meningkatkan anggaran melalui advokasi kepada para pemangku kepentingan di Kabupaten Sambas.

Background: Maternal mortality and infant mortality in 2003 at District of Sambas were still relatively high. Maternal mortality reached 399.66/100,000 and infant mortality reached 43.01/1000 births alive; these were still above the target of Millennium Development Goals (MDGs) and national target. The policy to minimize maternal and infant mortality had been agreed globally, regionally, nationally and even locally. However, the policy did not go in line with the realization of health financing. Budget for Mother and Child Health (MCH) program finance from local revenue and expenditure budget tended to deline. Achievement of MCH indicator based on Minimum Service Standard (MSS) was low, under the district and national target. Low budget allocation for MCH program consequently affects achievement of program objectives. But how much budget is needed is still a big question. Approach through MSS is reasonable to assess sufficiency of budget allocation for MCH programs at Sambas District Health Office. Objective: The study aimed to identify budget of programs and activities of MCH based on MSS and find out perception of MCH program managers and planning and budgeting team of the health office. Method: This descriptive study used a case study design. Data were obtained quantitatively and qualitatively. Quantitative analysis assessed budget sufficiency based on MSS; whereas qualitative analysis through interview identified perception of MCH program managers and planning and budgeting team of the health office about budget of MCH programs based on MSS. Result: The result of the study showed identification of sub-activity MCH programs provides about 71% of which are relevant to MSS (quadrant C), and 29% did not have connections with MSS indicators and budget account code (quadrant D). Mapping shows in-consistency in describing the program and MCH activities into sub-activities. Budget allocations relevant to the MSS for Rp.219.775.780 (equal of 75%) whereas that is not relevant to the MSS for Rp.73.224.200 (misallocation of the budget as much as 25%). The design calculations MCH program costs in 2010 are compiled based on the MSS budget assumptions to produce the following programs: Health service for pregnant mothers (Rp.212,310,000), maternal and fetal safety improvement (Rp.297.490.000), health service program for mothers during parturition (Rp.184.300.000), neonate and infant health improvement program (Rp.248.930.000) and health improvement program under-fives (Rp.88.220.000). Comparison of budget assumptions with MCH year of 2008 shows the difference occurs Rp.73.224.300 or budget increase by 4 times from the beginning. Perception revealed through interview included insufficient budget for the implementation of MSS, low performance and limited quantity of human resources, fragmented budget, lack of socialization of the health office to local government. Conclusion: Implementation of MCH activities relevant to MSS for 71% with budget was as much as Rp.219.775.780. Whereas the amount of budget based on projection relevant to MSS for 2010 was Rp.1.031.250.000, when compared with MCH program budget gap for 2008 is Rp.73.224.500. According to perception of program managers, budget allocation was insufficient for the implementation of MSS, competence of human resources needed improvement, and budget should be increased through advocacy with the interested parties.

Kata Kunci : Program KIA,Standar pelayanan minimal,Anggaran,MCH programs,Minimum Service Standard,Budget