Analisis pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah berdasarkan district health account (DHA) di Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat

WIKRAMA, Lalu Bagus, drg. Julita Hendrartini, M.Kes

2010 | Tesis | S2 IKM-Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi

Latar Belakang : Kebijakan desentralisasi (otonomi daerah) memicu pengkajian mengenai peran pemerintah termasuk pemerintah daerah pada sektor kesehatan, terutama perbaikan sistem pembiayaan. Faktor pembiayaan kesehatan merupakan faktor krusial yang dapat menentukan jalan atau tidaknya suatu action dalam mewujudkan visi pembangunan kesehatan dimasa yang akan datang. Daerah harus mampu melakukan penyusunan suatu sistem pembiayaan kesehatan mulai dari penyediaan data dari berbagai sumber hingga mobilisasi dana yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Informasi yang lengkap dan akurat mengenai sistem pembiayaan kesehatan akan sangat mendukung penetapan kebijakan penyusunan rencana anggaran kesehatan di tahun berikutnya. Tujuan Penelitian : Mendeskripsikan pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah, menganalisis kecukupan dan ketepatan penggunaan biaya kesehatan serta mendeskripsikan peran pemerintah daerah dalam pembiayaan kesehatan. Metode Penelitian : Penelitian deskriptif dengan menggunakan data kuantitatif yang dikumpulkan mulai tahun 2006 sampai 2008. Diolah dan dianalisis dengan menggunakan dummy tabel DHA. Analisis kecukupan dan ketepatan penggunaan biaya kesehatan dilakukan dengan membandingkan kebutuhan normatif menurut perhitungan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap realisasi berdasarkan District Health Account (DHA). Hasil Penelitian : Anggaran kesehatan meningkat rata-rata 4,89% dari tahun 2006 sampai 2008, biaya kesehatan per kapita tahun 2006 sebesar Rp. 50.404,- menjadi Rp. 72.001,- tahun 2008. Instansi kesehatan memiliki peran yang sangat besar sebagai agen pembiayaan dan pemberi pelayanan kesehatan, penerima manfaat biaya kesehatan lebih banyak kembali ke aparat dibanding yang diterima masyarakat. Pembiayaan kesehatan lebih banyak untuk pelayanan kesehatan perorangan dan pembangunan fisik, sedangkan upaya kesehatan masyarakat memperoleh alokasi yang kecil. Pemerintah daerah masih tergantung dari sumber pembiayaan lainnya sehingga dapat mengganggu sustainability pelaksanaan program kesehatan. Kesimpulan : Alokasi biaya kesehatan belum mencukupi untuk membiayai pelayanan minimal kepada masyarakat, penggunaan biaya kesehatan belum sesuai dengan program prioritas yang telah ditetapkan, komitmen dan peran pemerintah daerah pada pembiayaan sektor kesehatan masih rendah

Background : The policy of decentralization (local autonomy) trigger the assessment of the role of government including local government in the health sector, particularly finance system improvement. Health financing is a crucial factor that can establish whether or not the action in realizing the vision of health development in the future. Region must be able to arrange a health finance system from various sources up to mobilize of funds that needed to provide optimal health services. A complete and accurate information of health finance system will greatly support the decision of health budget planning in next year. Objective : Describe health financing from government, analyze the sufficiency and appropriateness allocation of health finance and describe the role of local government in health financing. Research Method : This study was descriptive that used quantitative data collected from 2006 until 2008. Processed and analyzed by dummy tables DHA. Analysis of sufficiency and appropriatness allocation of health finance by comparing the calculated normative requirement Minimum Service Standard (MSS) to the realization by District Health Account (DHA). Research Result : Health budget increased in 2006 to 2008 at average 4.89% annually, health cost in 2006 was Rp. 50,404,- increased to Rp. 72,001,- per capita in 2008. Health sector have big role as finance intermediary and provider of health services, beneficiaries of health finance largely for officer (government) than the community received. More of health financing for personal health and physical development, and the proportion of public health was relative low. The local government still depend on other funding sources that can interfere the sustainability of health program implementation. Conclusion : Allocation of health finance insufficient to implementation minimum health services. The health finance allocation was not appropriate with priorities program, commitment and role of local government in health financing was still low.

Kata Kunci : Pembiayaan kesehatan,District health account,Kecukupan dan ketepatan, health financing, District Health Account, sufficiency and appropriateness.