Implementasi program BOS dalam rangka pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kecamatan Kulon Progo Yogyakarta

DINATA, Nasocha Surya, Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si

2010 | Tesis | S2 Magister Studi Kebijakan

Program BOS bertujuan memberikan bantuan untuk membebaskan iuran kepada seluruh siswa di jenjang sekolah SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB yang menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Hasil penelitian mengenai analisis konteks program BOS, untuk sekolahsekolah di Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo dapat disimpulkan sebagai berikut: (1). Bahwa implementasi program BOS, telah dijalankan berdasarkan juklak dan juknis dari Depdiknas, namun masih ditemukan adanya kendalakendala dalam mengimplementasikan program BOS, sehingga kotribusinya terhadap program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun belum melihatkan hasil yang siginifikan, (2). Pengimplementasi program BOS dapat dilihat dari dua hal yaitu: Dari segi isi (content) dan segi konteks (context) atau tingkat lingkungan kebijakan, implementasi program BOS dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menggambarkan kendala sekolah dalam melaksanakan juklak dan juknis yang digariskan dalam kebijakan program BOS. Implementasikan program BOS dipengaruhi beberapa faktor antara lain: (1) Dari pihak sekolah, permasalahan yang dihadapi pada intinya berkenaan dengan keterbatasan tenaga administrasi yang membantu kepala sekolah dalam mengelola dana dan pembuatan laporan pertanggungjawaban. Disamping keterbatasan sarana kerja seperti komputer dan prasarana lain masih perlu perbaikan. Kendala lain yang prinsip adalah transparansi penggunaan dana BOS. Dalam beberapa kasus, Kepala Sekolah tidak melakukan koordinasi dengan Komite Sekolah. (2) Dana BOS pendistribusiannya bertahap, dan dapat diambil sesuai kebutuhan, akibatnya sekolah merasakan kesulitan ketika membutuhkan dana (3) Dari pihak masyarakat, persoalan yang dirasakan ketika dihadapkan dengan sekolah, adalah posisinya sebagai walimurid. Persoalan yang muncul, pada dasarnya bermuara pada masalah transparansi, tidak ada papan pengumuman untuk menempelkan pemaparan penggunaan dana BOS. (4) Dari unsur komite sekolah, juga dihadapkan pada persoalan keberadaan Komite Sekolah yang kurang koordinasi dengan sekolah, padahal pengelolaan dana BOS membutuhkan kontrol dari masyarakat. (5) Dari unsur strategi yang dikembangkan dalam implementasi program BOS, bahwa program BOS yang penggunaannya telah diatur dalam juklak dan juknis dari Depdiknas tidak memberi peluang untuk melakukan improvisasi di lapangan. Akibatnya pada tahap implementasi kriteria dan prosedur yang ditetapkan ditemui tidak sesuai kondisi di lapangan. (6) Kepatuhan dan daya dukung berupa kegiatan dan kontribusi dari setiap elemen stakeholders yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, menumbuhkan kepatuhan dalam implementasi program BOS, sehingga diperlukan sistem kontrol dan komunikasi yang terbuka dan transparan.

BOS Program (School Operating Free Charge) is aimed to give help to free the charge to all students in Elementary School and Junior High School that hold nine years study program. The research about contexh analysis of BOS program, of the schools in Wates, Kulon Progo, can be concluded as ; (1) the implementation of BOS program, has been done based on the standard operating procedure (SOP) from Education Departement, but there are still some problems in implementing BOS program, so the result in nine years study program has not been significant. (2) The implementation of BOS program can be seen from two sides : Content and context or in the policy side, the implementation of BOS program faces some problems that show school’s problem in doing SOP that written in BOS Policy Program. The implementation of BOS program is affected by same factors : (1) From the school side the real problems that are faced are related with the limited administration staff who help the headmaster in roling the fund and ini making recponsibility papu, in other side, the facility of working tools such as computer and others still needs to repair. The onother principal problem is the transparancy in using BOS fund. In same caces, the headmaster do not do the communication with school committee. (2) The distribution of BOS fund is stepped and can bi taken based on the need, so the school finds the problem when it needs the fund. (3) From the society side the problem that acures when they meet the school is the position of student’s parents. Basically, the problem that appear is about the transpaarancy. There is on announcement wall to stick the using of BOS fund. (4) From the school committee side also faces the problems of coordination with the school Otherwise, the use of BOS fund needs the society control. (5) From the strategy in implementing BOS side, the problem is there is no improvitation because the rule of BOS has been written in SOP that given by Education Department. So, in implementing step on criteria and procedure that is given does not match with the real condition. ((6) The loyally and support of action and contribution from the stakeholders that is directly or underectly belongs to belongs to give the effect of loyalty and implementation of BOS program so it needs controlling system and communication that is realley opened and transparant.

Kata Kunci : Transparansi,Tenaga administrasi,Keterlibatan komite sekolah, transparancy, administration staff, school committee belonging and stakeholder