Partisipasi publik dalam proses penyusunan APBD di Kota Ambon

LATUCONSINA, Zahrudin, Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP

2010 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan cermin nyata dalam pembangunan yang berorientasi partisipatif. Instrumen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon adalah melalui Forum Musyawarah Pencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan tujuan Pemerintah dan Masyarakat membahas kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian ditopang oleh DPRD Kota Ambon melalui kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat dengan memanfaatkan massa reses persidangan. Rumusan penelitian ini adalah bagaimana tingkat partisipasi publik dalam proses penyusunan APBD di Kota Ambon?. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat partisipasi publik dalam proses penyusunan APBD Kota Ambon Kerangka teori yang digunakan adalah tipologi partisipasi publik berdasarkan jenis partisipasi dan tingkat keterwakilan serta delapan tangga partisipasi publik terdiri dari tidak ada partisipasi (manipulasi dan terapi), partisipasi simbolik (pemberian informasi, konsultasi dan konsesi) dan partisipasi penuh (kemitraan, pendelegasian wewenang dan kontrol oleh warga). Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dengan maksud untuk menggambarkan secara sestematis, faktual dan akurat terhadap obyek yang diteliti. Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa tingkat partisipasi publik dalam proses penyusunan APBD di Kota Ambon masih sangat parsial dan simbolik. Artinya bahwa proses penyusunan APBD di Kota Ambon yang melibatkan masyarakat hanya pada forum Musrenbang. Selanjutnya kegiatan pasca Musrenbang yakni pembahahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan RAPBD tidak diberikan ruang penuh kepada masyarakat. Sedangkan Faktor-Faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi publik dalam proses penyusunan APBD di kota Ambon adalah lemahnya komitmen politik lembaga legislatif, sempitnya ruang publik, dan rendahnya pendikan politik masyarakat.

People involvement in the local government budgeting process is the realization of participatory development, in which one of the mechanisms is using Musrenbang Forum. It has a purpose to discuss the community needs, supported by Ambon Local parliament which compile society’s aspiration (Jaring asmara) in the recess of parliament. The research questions in this research are: How is the level of public participation in the local government budgeting process?. This research is aimed at describing public participation level in the local government budgeting process. Theoretical framework applied in this research is public participation typology based on the kind participation and level that represents it, and eight (8) points of public participation consisting of zero participation (manipulation and therapy), symbolic participation (information giving, consultation and concession) and full participation (partnership, authority delegation and citizen’s control) This research uses qualitative descriptive method to describe research object systematically, factually and accurately. Based on this research result it is found that public participation in local government budgeting process in Ambon is still partial and symbolic. It means that local government budgeting process which involves the society is only in the Musrenbang forum. In the next step, namely the discussion of Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritan dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Kegiatan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), and RAPD do not provide a chance for the society to take participation. Factors that influence the level of public participation in local government budgeting process are: the weakness of DPRD’s commintment, public space limitation and the low level of society political education

Kata Kunci : Penyusunan APBD, Kota Ambon