Efektivitas kebijakan Pemerintah Provinsi DIY dalam mengatasi permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) sebagai dampak dari krisis ekonomi global

NADJAMUDDIN, Prof. Dr. Warsito Utomo

2010 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Program untuk mengatasi permasalahan pengiriman TKI seperti pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) masih perlu terus diperbaiki dan disempurnakan agar TKI dapat bekerja dengan baik, terlindungi hak asasinya, dan bisa menikmati hasil jerih payahnya secara penuh. Permasalahannya adalah apakah kebijakan pemerintah provinsi DIY dalam mengatasi permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) sebagai dampak dari krisis ekonomi global sudah efektif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang memfokuskan pada pengkajian efektifitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tenaga kerja Indonesia di Provinsi DIY. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitia n ini adalah analisis model interaktif (interactive model of analysis) yang dikembangkan oleh Miles & Huberman. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi DIY dalam mengatasi permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai dampak dari krisis ekonomi global telah berhasil menempatkan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri di beberapa negara tujuan dengan berbagai jenis jabatan melalui Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), maupun dengan system G to G. Berbaga i upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan TKI terbukti belum efektif , secara kuantitas, hal ini nampak dari masih banyaknya persoalan atau kasus TKI asal Yogyakarta yang belum dapat diselesaikan dengan baik. Dari segi waktu, belum efektif karena dengan pengalaman yang dimiliki seharusnya pihak BNP3TKI dapat menentukan kisaran waktu penyelesaian masalah dan menargetkannya, dari sisi Biaya, dana yang dimiliki oleh BNP2TKI sudah dapat secara efektif dialokasikan untuk memberikan perlindungan bagi TKI di luar negeri dalam jangkauan yang terbatas. Komitmen untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap pencapaian setiap program yang dilakukan BP3TKI Yogyakarta sebagai perpanjangan tangan dari BNP2TKI cukup besar. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Evaluasi Kinerja PPTKIS/Kancab PPTKIS. Dana yang disediakan pemerintah untuk perlindungan TKI di luar negeri yang diserahkan kepada BNP2TKI masih dirasakan kurang dibandingkan dengan kompleksitas masalah TKI.

Programs to address problems such as the formation of migrant workers sending National Agency for Placement and Protection of Indonesian Workers (BNP2TKI) still needs to be improved and perfected so that workers can work well, protected human rights, and can enjoy the results of his efforts in full. The issue is whether the provincial government policies to overcome the problem of DIY in the Indonesian labor (TKI) as the impact of the global economic crisis was effective. This research includes descriptive type of research with a qualitative approach that focuses on the assessment of the effectiveness of government policy in dealing with labor issues in the province of Yogyakarta Indonesia. Data analysis techniques used in this study is the analysis of the interactive model (interactive model of analysis) which was developed by Miles & Huberman. The conclusion of this study is that the policy of the Provincial Government of DIY in overcoming problems of Indonesian Workers (TKI) as a result of the global economic crisis has successfully put the Indonesian Labor abroad in several countries with different types of destination position through Manpower Placement Company Private Indonesia (PPTKIS) , as well as with system G to G. Various attempts by the government in overcoming problems of migrant workers have not proven effective, in quantity, it appears from the still many issues or cases from Yogyakarta workers who have not completed properly, In terms of time, yet effective because of the experience should have the BNP3TKI can determine the range of time solving problems and targeting, in terms of cost, funds already owned by BNP2TKI can effectively be allocated to provide protection for workers abroad in a limited range. Commitment to conduct monitoring and evaluation of achievement of each program conducted BP3TKI Yogyakarta as the extension of the large BNP2TKI. This is indicated by the Performance Evaluation PPTKIS / Kancab PPTKIS. Government provided funds for the protection of overseas workers who left to BNP2TKI still felt less than the complexity of the problem of TKI. There is already an effort to involve stakeholders in policy formulation and supervision of workers, but in fact very rare migrant workers policy involving stakeholders.

Kata Kunci : Kebijakan,TKI,Efektifitas, Policy, TKI, Efectivity