Proses implementasi program pemberdayaan distrik :: Studi kasus pada Kampung Ebungfa Kabupaten Jayapura

MONIM, Hans, Dr. Wahyudi Kumorotomo

2010 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Status otonomi khusus bagi Papua memungkinkan diadakannya program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan secara komprehensif. Untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Jayapura, pada Tahun 2002 dilaksakan kebijakan Pemberdayaan Distrik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pengelolaan dalam implementasi program pemberdayaan distrik di Kampung Ebungfa, Distrik Ebungfaw Kabupaten Jayapura. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengelolaan dalam implementasi program pemberdayaan distrik di Kampung Ebungfa, Distrik Ebungfaw Kabupaten Jayapura. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik perolehan data menggunakan wawancara, pengamatan, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data (display) dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan program pemberdayaan distrik di Kampung Ebungfa belum sepenuhnya berhasil memberdayakan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tahapan pengelolaan yang tidak berhasil dilakukan dengan baik oleh berbagai pihak yang berkaitan dengan implementasi program pemberdayaan distrik di Kampung Ebungfa. Pada tataran perencanaan, kegagalan dalam upaya pemberdayaan politik dapat dilihat dari tidak banyak dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan. Pada tahapan pelaksanaan, kegagalan dalam upaya pemberdayaan politik terlihat dari adanya sarana dan prasarana yang dikerjakan dengan pole yang melibatkan kontraktor untuk pembangunan sebuah proyek. Pola ini juga membuka "ruang" KKN antara para perangkat Kampung dengan pihak kontraktor. Pada tahapan pengawasan, peran pengawasan sudah dijalankan secara internal maupun eksternal, namun demikian pengawasan terhadap hasil-hasil pembangunan belum nampak Tahapan pemeliharaan atau kemandirian masyarakat menunjukkan adanya masalah kurangnya kesadaran (rasa memiliki) dan tanggung jawab masyarakat untuk memelihara sarana dan prasarana yang telah dibangun.

Special autonomy status of Papua possibly makes the program and policy of poverty alleviation could be done comprehensively. To alleviate the poverty in Jayapura Regenc, in the year 2002, it implemented District Empowerment Policy. The problem formulation of this research is how the process of management in program implementation of district empowerment in Ebungfa Village, Ebungfa District Jayapura Regency. The purpose of this research is to analyze the process of management in program implementation of district empowerment in Ebungfa Village, Ebungfa District Jayapura Regency. This research is qualitative desriptive one. Data was obtained using technique of interview, observation, and literature study. Technique of data analysis used three steps including data reduction, data display, and verification. The result of study showed that the management of District Empowerment Program in Ebungfa Village did not successfully empower the community. It could be seen from the management phase that was not well done by all parties related to the implementation of district empowerment program in Ebungfa Village. In planning steps, the failure in empowerment could be seen from no involvement of society in the process of planning. In implementation steps, the failure in empowerment was seen in the structure and infrastructure that was conducted using a pattern that involved contractor in building a project. This pattern open a possibility of KKN between village staffs and contractor. In controlling step, the role of controlling was done internally and externally. However, a controlling of development results was not surfaced. The maintenance steps showed that there was no bellongingness and responsibility of community to maintain the structure and infrastructure developed.

Kata Kunci : Implementasi,Pemberdayaan,Program,implementation,empowerment,program