Evaluasi aspek keuangan Kabupaten Pemekaran :: Studi kasus Kabupaten Halmahera Barat

SOAMOLE, Barkah, Prof. Dr. Abdul Halim, MBA., Akt

2010 | Tesis | S2 Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi aspek keuangan kabupaten pemekaran daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan mengevaluasi derajat desentralisasi fiskal dan peranan Pendapatan Asli Daerah serta peranan bantuan/subsidi terhadap belanja langsung. Mengevaluasi tingkat kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. mengevaluasi posisi fiskal, mengevaluasi jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang potensial di Kabupaten Halmahera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk runtun waktu (time series) selama 5 tahun meliputi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), PDRB dan jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 20004-2008, Monografi tahun 2008. Untuk benchmark digunakan Data Statistik Keuangan dan data PDRB kabupaten se-Provinsi Maluku Utara, selama 5 tahun dari tahun anggaran 2004 sampai tahun 2008. Sumber data diperoleh dari DPPKAD Kabupaten Halmahera Barat, BPS Kabupaten Halmahera Barat dan BAPPEDA Kabupaten Halmahera Barat, sumber data untuk benchmark diperoleh dari Biro Keuangan Setprov dan Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Halmahera Barat termasuk dalam katagori sangat kurang dengan derajat desentralisasi fiskal rata-rata sebesar 1,63 persen, kemandirian keuangan daerah rata-rata sebesar 1,76 persen dan tingkat ketergantungan terhadap pusat sebesar 92,75 persen, maka pola hubungan keuangannya dapat diklasifikasikan Pola hubungan instruktif atau daerah yang tidak mampu atau kurang mampu melaksanakan urusan otonominya. Nilai kemampuan keuangan daerah cukup besar yaitu rata-rata sebesar Rp281,612,709,708. Posisi fiskal yang digambarkan melalui Upaya Pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (UPAD) masih di bawah rata-rata yaitu sebesar 0,016 (rata-rata Provinsi 0.009). Demikian juga dengan Indek penampilan Pendapatan Asli Daerah (IPAD) yaitu sebesar 191 (standar Provinsi 116 ), Standar Kebutuhan Fiskal atau Tingkat Pelayanan Publik Per Kapita (PPP) sebesar 1,455 (standar Provinsi 305) dan Indek Penampilan Pelayanan Publik per Kapita (IPPP) sebesar 165 (Provinsi sebesar 118). Hasil identifikasi potensi terlihat bahwa pajak daerah dan retribusi daerah terklasifikasi berkembang,dan penerimaan lain-lain terklasifikasi terbelakang.

This research objectives were to evaluate financial aspect of regency enlargements in supporting implementation of territory autonomy by evaluated several factors as fiscal decentralization and the role of Local Income Authentic degrees, assistance/subsidy over direct purchasing. Region income capabilities level in supporting implementation of territory autonomy through index fiscal netto of enlargement regency, fiscal position and potential revenue type of Local Income Authentic of West Halmahera regency. Data used in this research were secondary data in the form of time series during 5 years including realization of Local Income Authentic (PAD) and local income and expenditure budget (APBD), PDRB and the number of West Halmahera regency inhabitant in budgeting year 2004-2008, Monograph 2008. As benchmark, statistic financial data and data of PRDB all counties in Maluku Utara province were used, during 5 years from 2004 budgeting year to 2008. Data sources generates from DPPKAD of West Halmahera regency, center institution for statistics (BPS) of West Halmahera regency, and BAPPEDA of West Halmahera regency. Data sources for benchmark obtained from Setprov financial biro and center institution for statistics (BPS) of North Maluku province. Result of this research shows that level of financial capabilities of West Halmahera Regency categorized as very low with average degree of fiscal decentralization 1.63%, average index fiscal netto 1,76% and dependency level to central government 92.75%, hence, its financial pattern can be categorized as instructive relation pattern or a region which not, or less, capability in performing autonomy. Its financial capability value is quiet high, namely IDR 281,612,709,708 in average. Fiscal position which describes from Efforts for Meeting Local Income Authentic (UPAD) is below average that is 0.016 (province average 0.009). Appearance index of Local Income Authentic (IPAD) is 191 (province standard 116), Standard of fiscal requirement or public services level per capita (KPP) is 1.455 (province standard 305) and appearance index of public services level per capita is 165 (standard province 118). The result of potency identification shows that local tax and retribution clarified as developing, and other incomes clarified as less developed.

Kata Kunci : Aspek keuangan, Kabupaten Pemekaran, Kabupaten Halmahera Barat, financial aspect of enlargement regency, West Halmahera Regency