Kebijakan pilot project desentralisasi :: Studi di Distrik Bobonaro dan Aileu di Negara Republik Demokrat Timor Leste (RDTL)

BARRETO, Albino Maia, Dr. Agus Pramusinto, MDA

2010 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien dari pemerintah kepada masyarakat melalui terutama pada pelayanan Pemerintahan, pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, terutama Timor Leste yang baru memperoleh pengakuan kemerdekaanya pada tanggal 20 Mei 2002, dimana setiap kebijakan yang menyangkut hidup orang banyak adalah menjadi kewenangan pemerintah pusat ( Sentralisasi ) dan daerah hanya merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Selama 8 (delapan tahun ) perjalanan Pemerintahan Timor Leste, banyak kebijakan yang telah diambil salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah pusat pada tahun 2005 adalah kebijakan tentang proyek percontohan desentralisasi. Kebijakan ini diambil berdasarkan pada amanat Konstitusi RDTL pasal 5 yang menyatakan bahwa : 1. Dalam hal penataan daerah, negara akan menghormati asas desentralisasi pemerintahan umum 2. Undang-undang akan menentukan dan menetapkan ciri-ciri dari masing-masing tingkat daerah, serta wewenang badan pemerintahan masing-masing. 3. Oeqeussi dan Atauro akan mendapatkan perlakuan khusus secara administratif dan ekonomi. Berdasarkan pada amanat Konstitusi diatas, Ministerio Administracao Estatal E Ordanamento Teritorrial sebagai departemen yang memiliki kewenangan dan memiliki tanggung jawab atas distrik-distrik / daerah-daerah mengeluarkan Keputusan Menteri No. 8 Tahun 2005 tentang Assembleias Locais dan pada tahun 2008 direvisi menjadi Keputusan Menteri No. 1 Tahun 2008 Tentang Assembleias Locais. Dan sebagai petunjuk operasionalnya dikeluarkanlah petunjuk-petunjuk baik dari Direktorat Nasional Pemerintahan Daerah maupun petunjuk-petunjuk dari Direktorat Nasional Pembangunan Daerah dan Penataan Wilayah, dengan adanya petunjuk-petunjuk tersebut diharapkan implementasi kebijakan pilot project desentralisasi akan berjalan sesuai perencanaan dan memberikan hasil yang efektif dan efisien. Strategi kebijakan pilot project desentralisasi adalah sebagai salah satu cara untuk memperdayakan masyarakat, lebih mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan pemerataan pembangunan, hal ini lebih mempersipakan masyarakat daerah agar lebih siap pada pelaksanaan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sesuai Undang-undang tentang Pemerintahan daerah yang masih dibahas di Parlemen Nasional dan menurut rencananya akan diimplementasikan pada tahun 2011. Tujuan penelitian pertama untuk mengetahui bagaimana dampak pilot project desentralisasi terhadap kedua distrik, proses pelaksanaannya serta manfaat apa saja yang diperoleh dari proyek percontohan tersebut terhadap dua distrik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa data sekunder dan teknik wawancara mendalam terhadap obyek di lapangan. Data-data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keadaan obyek penelitian sesuai yang ditemukan. Lembaga-lembaga pelaksana pilot project, sumber anggaran yang dipakai, dan dampak apa saja yang didapatkan dari pilot project terhadap kedua distrik. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kebijakan pilot project di 2 distrik yaitu Distrik Bobonaro dan Aileu, membawa dampak terhadap peningkatan kemampuan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, aparatur pemerintah distrik, sub distrik dan Suku. Dan dampak secara fisik telah membawa perubahan lingkungan terhadap dua distrik serta hasilnya telah dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat kedua distrik.

East Timor as a newest country in 20 May 2002 is needed to develop in an equity and community empowerment in aim to achieve the effectiveness and efficiency of public service that provided by government of Timor Leste. Government has an obligation and making a policy and it should be met to the public needs. Decentralization is an important policy to improve and enhancement the quality of public service and to reach the rural areas. In 2005 through the government has making a pilot project in relation with decentralization based on the constitution of RDTL (Republic of Democratic of Timor Leste) article 5, stated that: 1. In terms of structuring territory, the state will respect the principle of decentralization of general government. 2. The law will establish and determine characteristic each level of territory and the authority of each government body. 3. Oe-cuse and Atauro will have an especial territory in terms administration and economically treatment According to the constitution is mentioned, and through the Ministry of Administration Affairs (STATAL) as a government body which has authority and responsibility under those districts and has issued a Ministerial Decree No 8/2005 regarding Local Assemblies and in 2008 was revised to be Ministerial Decree no 1/2008 on local assemblies. And as an operational guidelines was issued by National Directorate on Local development and structuring territory, and hoped that the implementation of the pilot project will be running well and to achieve the effectiveness and efficiency of the program of decentralization. The strategy of pilot project of decentralization is a manner to (1) empowering people, (2) to bring the public services close to the society (public), and (3) the equity of development. It’s quietly preparing the local government to be ready and has the authority in developing their own territory as stated in the law on Local Government, and in plan will be implemented in the year 2011. The objective of the research is to know how the impact, benefit and process of implementation of pilot project toward to the both districts. The method of the research is qulitative and using secunder data analysis and depth interview in order to describe the object of the research and was found in the field such as the institution as operator of the pilot project, source of budget is used and the impacts of its project to the both districts. Based on the result of the research is found that the pilot project was bring the positive impact to the district of Bobonaro and Aileu, particluarly in aspect of capacity building in terms of encreasing knowledge and skill of aparateur in local government at district level, sub district and vilage. Physically the pilot project impacted to the infrastructure in both district and bring up and facilitate the economic movement in such districts

Kata Kunci : Policy,Pilot project,Decentralization,Policy, pilot project and decentralization