Implementasi program pengembangan ekonomi masyarakat kemukiman (PEMK) :: Studi kebijakan tentang pemberdayaan ekonomi keluarga melalui usaha ekonomi produktif masyarakat mukim di Kota Banda Aceh

REZA, Faisal, Dr. Agus Pramusinto

2010 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kemukiman (PEMK) dan dampak yang ditimbulkan dari implementasi program PEMK tersebut bagi peningkatan pendapatan ekonomi keluarga masyarakat mukim sekaligus memahami peran implementor dan partisipasi kelompok dalam implementasi program PEMK di Kota Banda Aceh; serta mengetahui faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kinerja implementasi program PEMK di kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan obyek penelitian adalah implementasi program pengembangan ekonomi masyarakat kemukiman di Kota Banda Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, wawancara dan observasi. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian ini adalah: (1) Implementasi Program PEMK di Kota Banda Aceh dapat dikatakan tidak efektif karena belum bisa memberdayakan masyarakat miskin di Kota Banda Aceh. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan program PEMK hanya dilakukan di satu kemukiman yaitu di kemukiman Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata. Di samping itu sektor ekonomi masyarakat yang mendapatkan bantuan belum didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat dan hanya didasarkan pada kesepakatan antara Imeum Mukim dan kelompok masyarakat yang membutuhkan dana untuk penguatan modal; (2) Pada realitas pelaksanaan program PEMK, ditemukan beberapa indikasi lemahnya implementasi program PEMK yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) masih lemahnya koordinasi antara para implementor instansi teknis; (2) pemilihan lokasi program PEMK pada mukim terpilih tidak didasarkan pada kriteria kebijakan yang jelas; dan (3) posisi bargaining power dari Fasilitator Mukim sangat lemah, karena pada saat implementasi program, justru muncul pola implementasi yang ’elitis dan sentralistik’ dari aktor pelaksana; (4) kerjasama antara implementor dan warga mukim yang dilakukan melalui partisipasi usaha ekonomi produktif masyarakat gampong/desa dengan difasilitasi oleh fasilitator Mukim dan aparatur pemerintah dan lembaga dana kurang terkoordinasi dan terjadi overlapping egosektoral kewenangan antar instansi.

Research entitled the implementation of Kemukiman Community Economic Development (PEMK) program (Policy Studies on the Economic Empowerment of Families through Productive Economic Effort of Mukim Society in Banda Aceh), this is intended to determine the implementation of Kemukiman Community Economic Development (PEMK) and the impact of these the implementation of PEMK program for the increasing of Mukim society family income and to understand the role of implementer and group participation in the implementation of PEMK program in Banda Aceh; and also know the dominant factors that influence the performance of the implementation of Kemukiman Community Economic Development program in Banda Aceh. The research is qualitative research with research object that is Implementation of Economic Development Program of Kemukiman Society in Banda Aceh. Data collecting was done through documentation, interview, observation and data analysis used in the research is qualitative research with interactive model. The result of this research is: the implementation of program Kemukiman Community Economic Development (PEMK) in Banda Aceh can be said to be ineffective because it could not empower the poor in Banda Aceh. This is because the implementation of this program (PEMK) is only conducted in one of the Kemukiman, Kemukiman Lueng Bata, District Lueng Bata, Banda Aceh. In addition, the economic sectors of society that get the backing isn’t based on the real needs of society yet and only based on an agreement between the Imum Mukim and community groups in need of funds for capital strengthening. In reality of the implementation of program Kemukiman Community Economic Development, found the weak implementation of the program PEMK caused by several factors, (1) still weak coordination between technical agencies implementer; (2) the selection of PEMK program location on selected kemukiman isn’t based on clear criteria; (3) position of bargaining power from Mukim facilitator is very weak, because at the time of implementation of the program, it appears that the pattern of implementation which is ‘elitist and centralized’ from actor implementer; and (4) cooperation between implementer and Mukim citizens conducted through the participation of productive economic effort of villager were facilitated by Mukim facilitator and government apparatus, less coordinated and authority egosektoral overlapping among institutions.

Kata Kunci : Mukim, Program pengembangan ekonomi masyarakat kemukiman (PEMK), Pemberdayaan ekonomi keluarga, Usaha ekonomi produktif, Mukim, Kemukiman Community Economic Development (PEMK)