Responsivitas pelayanan izin membangun bangun bangunan (IMBB) di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

FADLY, Dr. Wahyudi Kumorotomo

2010 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Responsivitas menjadi kata kunci dalam memberikan pelayanan publik di pemerintahan. Setidaknya ada empat hal yang terkait dalam responsivitas tersebut, yaitu: aparat pemerintah, prosedur pelayanan, proses otentifikasi data legal, dan masyarakat yang diberi pelayanan. Untuk dapat mencapai tingkat responsivitas maksimal, empat hal itu harus berjalan secara sinergis. Jika salah satu mengalami masalah dan tidak segera teratasi, maka responsivitas menyeluruh di dalam proses pemberian pelayanan itu akan terhambat dan mengakibatkan pemerintah terlihat tidak memiliki kredibilitas dalam menyediakan pelayanan publik. Berdasarkan hal itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti responsivitas Dinas Perizinan dalam pengurusan Izin Membangun Bangun Bangunan di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh lewat studi dokumenter. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian layanan publik dalam pengurusan IMBB pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dapat dikatakan sudah responsif. Responsivitas lebih banyak mengacu pada ketepatan waktu pelayanan dalam tahap-tahap yang sesuai prosedur sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku di dinas tersebut. Artinya, selama persyaratan administratif pemohon IMBB sudah lengkap sebagaimana ditentukan, maka pemberian pelayanan dalam pengurusannya akan berjalan normal dan tidak berlarut-larut. Responsivitas dalam pelayanan publik tersebut ditandai dengan kemampuan pegawai dalam mengenali kebutuhan pengguna layanan, kemampuan menetapkan agenda, dan kemampuan mengembangkan program dalam inovasi sistem dan prosedur pelayanan. Paling tidak, ada tiga faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya responsivitas dari Dinas Perizinan tersebut, yaitu: (1) budaya birokrasi, di mana pegawai memiliki budaya berorganisasi rasional yang mengedepankan prosedur tanpa mengabaikan substansi, (2) tuntutan masyarakat, yang disambut Dinas Perizinan secara positif dan terbuka dengan sengaja menyediakan ruang pengaduan, baik melalui telepon, SMS, website, maupun touchscreen, dan (3) adopsi teknologi, di mana penerapan Sistem Informasi berbasis-web dan Sistem Manajemen Informasi Perizinan sangat memudahkan penyampaian informasi pada publik dan memudahkan pemrosesan berkas, penyimpanan input, dan pengambilan-kembali dokumen yang diperlukan kembali dengan cara yang lebih mudah, cepat, dan murah. Dengan responsivitas semacam itu, kinerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta meningkat dan mendapat Piala Citra Pelayanan Prima Tahun 2008 dari Menpan.

Responsiveness is a key word in delivering public service in government. There are at least four things related in the responsiveness, namely: governmental apparatuses, service procedures, legal data authentification processes, and society entitled for service. In order to achieve the maximum level of responsiveness, the four things should sinergically work. If one of those encountered problems and was not immediately handled, the entire responsiveness in such service delivery process will be obstacled and lead government seemingly uncredible in delivering public service. Based on the background, purpose of this study is to find out the responsiveness of the License Service in administering the Building Construction License in Yogyakarta City. The study used a descriptive qualitative method. The location of the study was the License Service of Yogyakarta City. Data used were both primary data obtained from interview and secondary data obtained through documentary study. Data collected were then analyzed by a qualitative technique. Result of the study shows that public service delivery in administering the Building Construction License in the License Service of Yogyakarta City could be said having been responsive. The responsiveness referred more to the accuracy of service delivery time in stages in accordamce with procedures determined in the prevailing regulation of the License Service. It means that provided administrative requirements proposed by the applicant of the Building Construction License was relatively complete as predetermined, the service delivery in administering it will normally work and not prolonged. The responsiveness in public service delivery was characterized by the ability of civil servants in recognizing the need of service users, that in determining agenda, and that in developing programs in innovation of service system and procedures. There were at least three factors influencing the increased responsiveness of the License Service, i.e., (1) bureaucratic culture, in which civil servants have rationally organizing culture putting forward procedures without ignoring substance, (2) society demand, which was positively and openly welcomed by the License Service deliberately providing complaint rooms through survey, telephone, SMS, website, and touchscreen, and (3) technological adoption, where the application of web-based Information System and License Information Management System highly facilitated the articulation of information to public and facilitated in processing data, computerizing input, and retrieving documents immediately required anytime in an easer, quicker, and inexpensive manner. by such responsiveness, the performance of the License Service of Yogyakarta City increased and was eventually respected with the Citra Award for the 2008 Prime Service by the Minister of State Apparatus Empowerment.

Kata Kunci : Pelayanan publik,Budaya birokrasi,Tuntutan masyarakat,Adopsi teknologi,REsponsivitas,Dinas perizinan, Public Service, Bureacratic Culture, Society Demand, Technological Adoption, Responsiveness, the License Service