State auxiliary institution pada aras lokal :: Studi tentang motif pembentukan dan peran komisi transparansi dan partisipasi Kabupaten Bulukumba

HAQ, Ahmad Rais, Abdul Gaffar Karim, MA

2010 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Ada beberapa alasan yang mengilhami penulis mengapa masalah Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Bulukumba dijadikan fokus kajian dalam penelitian ini pertama, kehadiran KTP sebagai State Auxiliary Institution dalam konteks pemerintahan lokal di Indonesia menyajikan fenomena menarik yang masih jarang dijadikan objek kajian dalam penelitian ilmiah; kedua, dalam konteks kekinian, KTP merupakan isu up-date yang lahir sebagai implikasi dari gelombang demokratisasi yang terjadi di Indonesia baik pada level nasional maupun daerah; ketiga, secara normatif KTP memiliki peran strategis dalam rangka mengawal pelaksanaan transparansi dan partisipasi dalam pemerintahan di Kabupaten Bulukumba. Ketiga alasan tersebut menjadi frame awal yang mengantarkan penulis guna membahas lebih dalam mengenai keberadaan KTP Kabupaten Bulukumba sebagai lembaga penunjang negara yang dibentuk oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah. Untuk memenuhi maksud tersebut, dalam penelitian ini pertanyaan spesifik yang ingin dijawab adalah bagaimana motif pembentukan KTP Kabupaten Bulukumba, serta sejauh mana peran KTP dalam penyelenggaraan pemerintahan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kerangka konsep yang digunakan adalah State Auxiliary Institution terkait defenisi, motif pembentukan, dan perannya. Guna memudahkan dalam proses penelitian, penulis menggunakan metode penelitian eksploratif dengan analisis kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan tekhnik pengumpulan data yakni wawancara mendalam dan studi dokumentasi dan literatur. Dari hasil temuan dilapangan menunjukkan fakta bahwa lahirnya KTP Kabupaten Bulukumba dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yakni pengaruh lembaga donor internasional melalui program Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) dan liberalisasi politik pasca Orde Baru yang tidak hanya terjadi di level nasional namun juga terjadi pada level lokal. Faktor internal yakni fenomena menguatnya masyarakat sipil ditengah citra penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bulukumba yang mengalami tekanan dan penurunan akibat kasus korupsi dan politik anggaran yang tidak berpihak kepada rakyat serta pelayanan publik yang belum optimal. Terkait peran KTP Kabupaten Bulukumba dalam penyelenggaraan pemerintahan, dapat dikatakan bahwa sejak didirikan pada tahun 2007 lembaga ini belum menunjukkan kinerja yang memuaskan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari minimnya realisasi terhadap program kerja yang telah dibuat. Kondisi inilah yang memicu aksi LSM dan Ormas yang ada di Kabupaten Bulukumba yang mendesak agar para komisioner memperbaiki kinerja atau mundur dari jabatannya sebagai anggota KTP. Ditengah tekanan dan tuntutan tersebut, lembaga ini menghadapi permasalahan diantaranya birokrasi dan politik penganggaran yang rumit, kualitas Sumber Daya Manusia KTP, regulasi dan dukungan pemerintah, dukungan masyarakat, serta yang paling ironis adalah konflik internal yang terjadi didalam tubuh anggota KTP sendiri. Olehnya itu, agar lembaga KTP dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik, mutlak diperlukan komitmen, dukungan dan sinergi dari berbagai pihak yakni dari pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, masyarakat, serta anggota KTP sendiri tentunya.

There are several reasons that motivated me to make issues on Transparency and Participation Committee (TPC) of Bulukumba Regency as the main focus in this research. First, TPC as a State Auxiliary Institution in local government context in Indonesia has became an interesting phenomena that still rarely used as an object for scientific research; second, in recent context, TPC is an updated issue which born as an implication of democratization waves in Indonesia, either in national or local domains; third, normatively, TPC has a strategic roles to escort the implementation of transparency and participation in Bulukumba Regency government. Those three reasons has became an initial framework that brought me to discuss more deeply about the existence of TPC at Bulukumba Regency as a state supporting institution that established by local government through local regulation. In order to do that, the specific question to be answered in this research is what is the motive of TPC establishment at Bulukumba Regency and its roles in government implementation? The frame of conception that used to answer this question is State Auxiliary Institution in terms of its definition, the motive of establishment, and roles. To make this research easier, the method was explorative with qualitative analysis. Data sources were primary and secondary data that collected through depth interview and document and literature study. The results of research shows that Bulukumba Regency TPC establishment was affected both by internal and external factors. The external one is the influence of international donor institution through the Local Governance Renewal Initiative programs and political liberalization post Orde Baru period that not just occurs in national level, but in local too. The internal factor is the civil strengthening phenomena in the middle of the pressed and declining image of Bulukumba Regency governance caused by corruption and political budget legal case that not aligned the peoples’ needs and public services that not optimal yet. In concerned with the roles of Bulukumba Regency TPC, it can say that since the establishment at 2007, this institution has not shown any good performance yet. This can be seen from minimum realization on work program that has been made. This condition raises the protests of NGO and peoples at Bulukumba Regency. These actions insists the commissioners to improve their performances, otherwise, they must resign their membership in TPC. Under these pressures, this institution also has its own problems includes involutes budget bureaucracy and politic, poor human resources, regulation, government, and community support, and, the most ironic, is internal conflict in TPC itself. In order to carry out its duties and responsibilities as well, there should be a commitment, support, and synergy from various party, that is, government, both executive and legislative, peoples, and of course, the members of TPC itself.

Kata Kunci : Komisi transparansi dan partisipasi (KTP),Motif peran,Transparency and Participation Committee (TPC), motives and roles