Laporkan Masalah

Proses reintegrasi mantan anggota GAM dalam bidang politik dan sosial ekonomi yang difasilitasi oleh Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA)

AGUSTA, Dian, Drs. Riza Noer Arfani, MA

2010 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Berakhirnya konflik bersenjata di Aceh ditandai dengan penandatanganan Mou Helsinki antara GAM dan pemerintah Republik Indonesia. Salah satu implementasi MoU adalah reintegrasi mantan anggota GAM yang dilakukan melalui Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA). Penelitian ini berupaya untuk mengkaji seberapa berhasilkah upaya reintegrasi mantan anggota GAM oleh Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan objek kajian lapangan adalah Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA) dan tugasnya dalam melaksanakan reintegrasi mantan kombatan GAM. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada bidang politik, reintegrasi telah berhasil dilaksanakan, terutama dalam hal pendirian partai lokal yang ditunjukkan dengan banyaknya partai lokal yang tumbuh di Aceh, yang juga didirikan oleh mantan anggota GAM, termasuk keberhasilan partai lokal dalam memenangkan beberapa pilkada di Aceh dan pemilihan umum legislatif tahun 2009. Kesempatan para mantan kombatan GAM untuk menjadi anggota TNI/POLRI juga terbuka lebar walaupun belum dilaksanakan secara optimal, Dalam hal pemulihan kewarganegaraan, seluruh mantan kombatan GAM telah dipulihkan kewarganegaraanya dan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Reintegrasi dalam bidang sosial dan ekonomi menunjukkan bahwa rehabilitasi harta publik/personal yang rusak, jaminan sosial (pendidikan, kesehatan, bantuan jatah hidup), pemberian kesempatan kerja kepada kombatan GAM, dan alokasi lahan pertanian kepada kombatan GAM kesemuanya masih menimbulkan banyak permasalahan, baik dalam hal pendataan, pelaksanaan pemberian kompensasi, maupun dalam proses monitoring atau pengawasannya. Proses reintegrasi setidaknya telah mampu mengurangi secara drastis pada konflik bersenjata yang sangat menyengsarakan rakyat. Proses reintegrasi ini harus terus berjalan seiring semakin mampunya masyarakat Aceh menangani berbagai persoalannya. Dengan kemajuan proses reintegrasi diharapkan pengurangan intensitas konflik akan semakin drastis, sehingga pembangunan di Aceh dapat lebih ditingkatkan dan akselerasinya dapat ditingkatkan.

The end of conflict in Aceh was started by signing the Helsinki Mou between GAM and the government of the Republic of Indonesia. One of MoU implementation was reintegration of ex-GAM members conducted by Aceh Peace Reintegration Board (BRA). This research attempted to determine the level of success in the effort of reintegration of ex-GAM members by Aceh Peace Reintegration Board (BRA). This reseach was descriptive research and the field review object was Aceh Peace Reintegration Board (BRA) and its duty in conducting reintegration of ex- GAM combatants. The data used in this research was primary and secondary data. Data collection technique used interview, observation, and documentation. The result of research showed that in political area, reintegration was succesfully conducted, especially in the building of local parties. It was showed by a lot of local parties developed in Aceh built by ex-GAM members, including the success of local parties in winning some local election in Aceh and legislative election in 2009. The opportunity to be members of TNI/POLRI was also opened freely although it had not been conducted optimally. In citizenship recovery, all ex-GAM combatants had been recovered for his citizenship and had a similar right and duties as citizens. Reintegration in social and economic area showed that broken public/personal assets rehabilitation, social guarantee (education, health, live assistance), job opportunity to GAM combatants, and agricultural area allocation to GAM combatants all showed many problems, both in its database, compensation implementation, and monitoring and controlling process. At least, reintegration process had been able to decrease drastically in the scale of conflict that suffering the people. This reintegration process must run in parallel with the ability of Aceh people in handling their own problems. The advance of reintegration process is expected to decrease the intensity of conflict significantly, so the development of Aceh could be increased and its acceleration could be heightened.

Kata Kunci : MoU Helsinki,Badan Reintegrasi Damai Aceh,Proses reintegrasi, MoU Helsinki, Aceh Peace Reintegration Board, Reintegration Process


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.