Rekrutmen calon anggota legislatif (caleg) partai politik lokal di Kota Banda Aceh :: Studi kasus Partai Aceh

SAPUTRA, Saipan, Drs. Haryanto, MA

2010 | Tesis | S2 Ilmu Politik

15 Agustus 2005 di Helsinki adalah pada aspek politik dengan adanya partai lokal di Aceh. Salah satu partai lokal yang lolos verifikasi untuk mengikuti pemilihan umum tahun 2009 adalah Partai Aceh. Sebagai partai baru, rekrutmen politik menjadi faktor penentu kemenangan Partai Aceh dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan mekanisme rekrutmen politik calon anggota legislatif dari Partai Aceh pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009. Penelitian ini mengukur derajat demokrastisasi proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh Partai Aceh. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan objek kajian adalah partai politik lokal (Partai Aceh) di Kota Banda Aceh. Rekrutmen dioperasionalisasikan dengan indikator kualitas kandidat, keterbukaan proses rekrutmen, partisipasi elemen masyarakat, dan pengembangan basis atau jaringan dengan komunitas sipil. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, metode wawancara, dan metode observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kandidat Partai Aceh relatif sudah memadai dilihat dari sisi pendidikan, ini ditandai dengan keseimbangan yang terlihat dari tingkat pendidikan caleg antara lulusan SMA dengan Sarjana. Pengalaman politik yang dimiliki oleh caleg juga masih kurang, dikarenakan caleg yang lolos merupakan orang-orang baru yang memiliki pengalaman dalam perpolitikan masih rendah. Pengakuan atau penerimaan masyarakat yang dilihat dari popularitas di masyarakat pada calon anggota legislatif Partai Aceh sudah ada. Tingkat popularitas calon anggota legislatif dari Partai Aceh relatif tinggi, karena penyaringan dari tingkatan paling bawah juga melibatkan berbagai struktur dalam masyarakat yang mempunyai kekuatan dalam masyarakat. Secara De Joure, proses rekrutmen yang dijalankan oleh Partai Aceh sudah terbuka, namun secara De Facto, proses rekrutmen yang dilaksanakan masih bersifat eksklusifisme terutama dalam hal tim yang melaksanakan rekrutmen. Partai Aceh juga tidak menggunakan media massa atau media elektronik untuk melakukan sosialisasi tentang proses rekrutmen politiknya, Dalam hal partisipasi elemen masyarakat, Partai Aceh melakukan political tracking para calon anggota legislatif oleh masyarakat dari tingkat paling bawah (Gampong/Desa) dan juga memanfaatkan media untuk melakukan political tracking. Dalam pengembangan basis atau jaringan dengan komunitas sipil guna menjalankan rekrutmen politik, Partai Aceh memanfaatkan organisasi yang menjadi underbownya, yaitu Komite Peralihan Aceh (KPA). Dalam hal pengembangan basis atau jaringan dengan komunitas sipil, para calon anggota legislatif dari Partai Aceh juga melakukan kontrak sosial.

One of the agreements in Helsinki MoU signed at August 15th, 2005 at Helsinki was political aspect about the establishment of political party in Aceh. One of local party that passed the verification process to take part in 2009 election is Aceh Party. As a new party, political recruitment has became a determinant factor for Aceh Party to win the 2009 Legislative Election at Aceh. Therefore, this research purposes to analyze the political recruitment process and mechanisms for legislative candidates from Aceh Party at 2009 Legislative Election. This research was measured the degree of democratization on the recruitment process conducted by Aceh Party. This is a qualitative descriptive research with a local political party (Aceh Party) at Banda Aceh City as the object of analysis. The indicators used in recruitment were candidate’s quality, the openness of recruitment process, the participation of community’s elements, and the development of basis or network with civil community. Data was collected by documentation, interview, and observation methods. The results shows that the quality of Aceh Party’s candidates are relatively adequate based on their education, and seen in the balance of candidate’s educational level between high school and college graduates candidates. Political experiences of the candidates are still inadequate because the passed candidates were novices with low political experiences. There are acceptance and recognition of peoples to the candidates based on their popularity. The popularity level of legislative candidates from Aceh Party is relatively high because the screening for candidates at lowest level involves various community structures which have the power in their community. De jure, the recruitment process conducted by Aceh Party is already open. De facto, however, this process is still exclusive especially on the recruiter team. In addition, Aceh Party didn’t use any mass media or electronic media in socializing their recruitment process. In terms of community participation, Aceh Party conducted a political tracking for their legislative candidates by the communities from the lowest level (Gampong/Village) and also used the media to do that. In developing the base or networks with civil communities, the legislative candidates from Aceh Party made social contracts too.

Kata Kunci : Partai Politik, Partai lokal, Partai Aceh, rekrutmen, Political Party, Local Political Party, Aceh Party and recruitment