Kerjasama pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam memanfaatkan program CSR PT NNT dalam pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di wilayah lingkar tambang

SYAFRUDDIN, Akhmad, Dra. Ratnawati, SU

2010 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Adanya pemekaran wilayah di daerah Kabupaten Sumbawa menjadi Kabupaten Sumbawa Barat merupakan buah dari pemencaran demokrasi sejak dikeluarkannya UU No. 32 tentang Pemerintah Daerah. Status daerah baru dengan segala kewenangan yang dimiliki, dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Selain menambah ruang partisipasi publik di tingkat lokal namun kebijakan pemekaran ini juga harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran nasional maupun Provinsi untuk membiayai daerah tersebut. Pembiayaan di sini maksudnya adalah alokasi dana perimbangan dan DAU yang harus diperhitungkan untuk daerah yang baru. Selain keterbatasan anggaran daerah juga profesionalitas aparatur pemerintahan sangat dibutuhkan dalam menggerakkan roda pemerintahan di daerah. Namun dengan keterbatasan yang ada pemerintah daerah melakukan inovasi melalui kerjasama dengan pihak ketiga dalam memenuhi segala kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks khususnya penyediaan pendidikan dan kesehatan gratis yang berkualitas di Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kerjasama pemerintah daerah dengan PT Newmont Nusa Tenggara dalam pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di wilayah lingkar tambang dalam memenuhi minimnya infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan mengindentifikasi kepentingan masing-masing pihak yang bekerjasama. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kesepakatan kerjasama dalam pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan antara pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan PT NNT tidak mencerminkan kerjasama yang kuat karena dalam kerjasamanya tidak dilandasi oleh regulasi yang jelas sehingga dapat menggangu proses keberlangsungan kerjasama. Pada awalnya kerjasama ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang memadai dan di pihak PT NNT yaitu kepentingan melaksanakan program CSR kepada masyarakat lingkar tambang. Namun dalam perjalanannya, kerjasama ini dilandasi kepentingan politis Bupati dalam mendapatkan legitimasi sosial sebagai basis kekuatan dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Sumbawa Barat dan sebagai upaya meredam konflik dampak rivalitas pilkada tahun 2005 dan bagi PT NNT adalah untuk mendapatkan legitimasi masyarakat sebagai ijin sosial keberlangsungan perusahaan. Adanya kepentingan tersebut telah memberikan pengaruh negatif terhadap kerjasama yaitu kerjasama instant. Implikasi dari adanya kerjasama ini menjadikan tujuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan publik yaitu penyediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di wilayah lingkar tambang dapat tercapai yang diwujudkan melalui pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah lingkar tambang dan di PT NNT adalah berhasil menjalankan program CSR tanpa permasalahan perijinan dari pemerintah dan hambatan dari masyarakat lingkar tambang.

The existence of regional expansion in the region became Sumbawa Regency West Sumbawa Regency is the fruit of the dispersal of democracy since the passing of Law No. About 32 local governments. Status of new areas with all the authority possessed required to provide the best service to the community, especially in education and health. Because of the limited existing local governments to innovate through collaboration with third parties in meeting all the needs of an increasingly konpleks especially the provision of education and free health care quality in the West Sumbawa regency. This study aims to determine how local government cooperation with PT Newmont Nusa Tenggara in the development of education and health infrastructure in the area of the mine perimeter lack of infrastructure to meet the education and health that can affect the quality of public services. This research is a descriptive study, using qualitative analysis approach to identify the interests of each party to cooperate. From the research note that the agreement of cooperation in infrastructure development and health education among the West Sumbawa regency governments with PT NNT no reflect the strong partnership for the co-operation, not based on clear regulations so as to disrupt the continuity of cooperation. Initially, this cooperation is a form of local government responsibility in providing quality public services to the community through the provision of adequate infrastructure and in the PT NNT interests of implementing CSR programs to the community the mine perimeter. But the way this cooperation is based on political interests of the regent in the social legitimacy as a power base in the running of the government in the District of West Sumbawa and the impact of efforts to reduce rivalry conflict elections in 2005 and for PT NNT is to obtain public legitimacy as a social license corporate sustainability. The existence of these interests has a negative effect on the cooperation of instant collaboration. The implications of this cooperation makes the goal of local government in meeting public needs is the provision of education and health infrastructure in mining areas can be achieved circumference that is realized through the development of education and health facilities in the area and circumference of mining in PT NNT is successfully run the program without problems CSR licensing of government and the resistance of the loop mine.

Kata Kunci : Pemekaran,Kerjasama,Pendidikan gratis,Kesehatan gratis,Pembangunan infrastruktur, Expansion, Cooperation, Education and Health Services free of charge, development of infrastructure