Dampak pemekaran daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten induk :: Studi tentang dampak pembentukan Kabupaten Kubu Raya terhadap keuangan daerah dan pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Pontianak

PRAWIRA, Reno, Miftah Adhi Ikhsanto, SIP., MiOP

2010 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Pemekaran daerah melalui pembentukan Kabupaten Kubu Raya berdampak luas pada Kabupaten Pontianak sebagai kabupaten induk. Dari satu sisi pemekaran akan mengurangi rentang kendali dalam pelayanan publik, akan tetapi di sisi lain pemekaran akan mengurangi potensi daerah, jumlah penduduk dan luas wilayah daerah induk yang akan berimplikasi pada kapasitas keuangan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana dampak pemekaran terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten induk yang dilihat dari aspek kapasitas keuangan daerah serta pengaruhnya terhadap output pelayanan publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan before and after analysis. Analisa data dilakukan dengan teknik komparatif yaitu membandingkan kondisi keuangan daerah dan pelayanan publik sebelum dan sesudah terpisahnya anggaran dengan kabupaten hasil pemekaran. Sesuai dengan tujuannya penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama yang kemudian dicrosscheck dengan data dokumentasi dan data hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran daerah berdampak negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten induk yang terlihat penurunan kapasitas keuangan daerah yang mengakibatkan penurunan output dan cakupan pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Penurunan pendapatan daerah terutama disebabkan oleh menurunnya DAU secara signifikan yang bahkan tidak mencukupi untuk membayar gaji PNS. Dari sisi belanja daerah proporsi yang digunakan untuk belanja tidak langsung semakin dominan sehingga mengurangi proporsi belanja langsung yang menjadi sumber pembiayaan pelayanan publik. Belanja langsung per kapita di bidang pendidikan memang meningkat akan tetapi didominasi oleh DAK yang sudah jelas peruntukannya sehingga program dan kegiatan lain yang tidak dibiayai DAK mengalami kesulitan dalam pembiayaannya bahkan sebagiannya tidak lagi dilaksanakan. Pada bidang kesehatan, secara perkapita anggarannya mengalami penurunan yang mengakibatkan terjadinya penurunan output kegiatan pelayanan kesehatan bahkan sebagian besarnya tidak dilaksanakan lagi. Untuk menyikapi situasi ini, pada masa-masa mendatang Pemerintah Kabupaten Pontianak perlu mengadakan efesiensi anggaran dan usaha ekstra untuk menciptakan pemasukan di luar transfer pusat semakin mendekati pencapaian tujuan desentralisasi dan otonomi daerah.

The split of regional governments (pemekaran) through the creation of Kubu Raya Regency have the wide impact to Pontianak Regency as the existing region. From one side pemekaran will shorten the span of control in public service, however on the other side pemekaran will decreasing local potency, number of citizens and the wide of existing regency which will have implication to local finance capacities. Related to the topic talked about, the objective of this research is to description how pemekaran impacted to goverment activity of existing regency seen from local finance capacities aspect and its influence to public service output. The applied method in this research is descriptive method with before and after analysis approach. Data analysis is done by comparability technique that is comparing condition of local finance and public service before and after separate of budget between the new regency. Appropriate with its objective, this research applies secondary data as main data which then crosschecked with documentation data and data result of interview. Result of research indicates that the pemekaran have the negative impact the to the goverment activity of existing regency which seen by the degradation of local finance capacities that resulting degradation of output and public service coverage in educational and health. Degradation of local revenue especially caused of significant degradation of General Grants (DAU) which even not enough to pay civil servant’s salaries. From the regional expenditure aspect, the proportion of indirect expenditure increasingly dominant that causing lessens proportion of direct expenditure, the source of public service cost. Direct expenditure per capita in educational sector is increases however predominated by Spesific Grants (DAK) which have the guided allocation, so that other program and activity which is not allocated by DAK have the difficulties in the defrayal, even the part of program and activity no longer be executed. At health sector, in per capita its budget experiencing degradation resulting the degradation of output health service activity even majority was not executed again. Facing to the situation at the future, the Local Government of Pontianak Regency need to perform an efficiency budget and extra effort to create own revenues outside central transfer so that increasingly comes near to destination of decentralization and local autonomy.

Kata Kunci : Pemekaran daerah,Keuangan daerah,Pelayanan publik, The split of regional governments, local finance, public service