Tinjauan hukum terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam penataan bidang pertanahan

DIRMAN, Erfian Nur, Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si

2010 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan koordinasi kewenangan penataan bidang pertanahan di Kabupaten Pinrang serta faktor-faktor mempengaruhi pelaksanaannya dalam kerangka otonomi daerah. Urusan pertanahan yang sebelumnya adalah sepenuhnya tanggung jawab pemerintah pusat. Akhirnya setelah terbitnya PP No. 38 tahun 2007 beberapa urusan didekonsentrasikan kepada Pemerintah Daerah. Dengan adanya perubahan tersebut memberikan pengaruh pada implementasi kebijakan pertanahan di Kabupaten Pinrang. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang didasarkan pada penelitian lapangan yang dilakukan di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas berkaitan penataan pertanahan di Kabupaten Pinrang. Analisis data disusun dalam suatu kerangka yang sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh terhadap pokok permasalahan penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa: (1) pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam bidang pertanahan oleh saat ini belum berjalan optimal. Disebabkan, kewenangan di bidang pertanahan yang telah dilaksanakan saat ini hanya sebatas melaksanakan empat urusan dari sembilan urusan yang telah didelegasikan kepada Pemerintah Daerah. (2) koordinasi antar pemegang kewenangan penataan bidang pertanahan di Kabupaten Pinrang belum optimal dalam mendukung pelaksanaan kewenangan penataan bidang pertanahan. BPN dan Pemerintah Daerah dan instansi yang terkait dengan penataan pertanahan masih berjalan sendiri-sendiri dalam pelaksanaan pelayanan di bidang pertanahan. (3) Faktor yang mempengaruhi penataan pertanahan di Kabupaten Pinrang yakni (a) aturan; (b) Kelembagaan; dan (c) kultur masyarakat.

This study aims to examine the implementation and coordination of arrangement Authority in land sector at Pinrang Regency, also factors affecting its implementation within the framework of regional autonomy. The previous land affair is solely the responsibility of central government. Finally, after the publication of Government Regulation No. 38 of 2007 in many matters are de concentrated to the Local Government. With these changes have an impact on the implementation of land policy at Pinrang. This is empirical juridical methods research based on field research conducted in Pinrang Regency. This study is descriptive, which is expected to provide a clear picture regarding the land arrangement at Pinrang Regency. Data analysis is arranged in a systematic framework, so it is obtained an overall picture of research subjects. Results indicated that: (1) the Implementation of arrangement authority in Land Sector at Pinrang Regency currently not running optimally because the land competence which have been conducted currently its only four of the nine affairs which had been delegated to the Local Government. (2) The coordination between authority owner at Pinrang Regency is not optimally to supporting the implementation of land arrangements. BPN and local governments with associated agencies are still running alone to do land services. (3) Factors affecting the land arrangements in Pinrang are (a) The rules; (b) The institutional and (c) The culture of the community.

Kata Kunci : Tinjauan hukum, Kewenangan, Pemerintah daerah, Penataan, Bidang pertanahan, Legal Reviews, Local Government, Authority, Arrangement, Land sector