Jual beli hak milik atas tanah oleh orang asing dengan meminjam nama warga negara Indonesia melalui akta pengakuan hutang notariil di Denpasar

HARISMAYANA, Agus Aditya, Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., C.N

2010 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui status hukum dari hak milik atas tanah bila terjadi jual-beli tanah hak milik oleh orang asing dengan warga negara Indonesia dengan meminjam nama seorang warga negara Indonesia serta upaya yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam mengantisipasi terjadinya penyelundupan hukum oleh orang asing dalam jual-beli hak milik atas tanah dengan akta pengakuan hutang di Denpasar. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yang diperkuat dengan data empiris yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan nara sumber, sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara penelusuran bahan-bahan hukum yang bersifat primer dan sekunder. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) status hukum dari hak milik atas tanah bila terjadi jual beli hak milik atas tanah antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia dengan meminjam nama seorang warga negara Indonesia adalah tidak sah, batal demi hukum karena perbuatan hukum tersebut tidak mengindahkan syarat obyektif dari sahnya suatu perjanjian yaitu causa yang halal. Kenyataan ini menunjukan bahwa amanat Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 26 Ayat(2) UUPA disimpangi dalam praktik. Perjanjian dengan penggunaan kuasa semacam itu, dengan menggunakan pihak WNI sebagai trustee atau nominee merupakan penyelundupan hukam karena substansinya bertentangan dengan UUPA, khususnya pasal 26 ayat (2), dan tanah jatuh ketangan Negara dan (2) upaya yang dilakukan oleh BPN adalah dengan membuat peraturan-peraturan yang secara formal memberikan pedoman bagi PPAT berkenaan dengan perbuatan hukum yang menjadi tanggung jawab PPAT dalam proses pendaftaran tanah.

This study aims to understand and know the legal position of land tiles and ownership in case of transaction of land tiles and ownership conducted by foreigners through indonesian citizens trustee substisted and the efforts done by the National Land Agency in anticipation of the smuggling law conducted by foreigners in transaction of land titles and ownership in the admission certificate of notarial loan in Denpasar. This research belogs to normative juridical approach completed by empirical data obtained from the field research. The data used in this research is the primary data and secondary data. The primary data obtained through interviews with resource persons, while the secondary data obtained by tracing the legal material, primary and secondary. Overall the data obtained and analyzed qualitatively based on descriptive methods. The results showed that: (1) the legal positon of land tiles and ownership in case of transation of land tiles and ownership between a foreign citizen and an Indonesian citizen trustee substisted is illegal, void before the law, because the law did not heed the objective requirements from the legacy of an agreement, namely legal casual. This fact shows that the trusteeship subsisted in Article 9, Article 21, and Article 26 Clause (2) Basic Agrarian Law are deviated in its practice. Agreements with such authority employment, using the indonesian citizens as a trustee or nominee belong legal smuggling due to its substance which is contradictionary with the Basic Agrarian Law, particularly Article 26 clause (2), and moreover the land becomes the property of the State and (2) the efforts done by the Basic Agrarian Law are to make regulations that formally provide guidance for the the Land Deeds Officials dealing legal actions under the Land Deeds Officials’ responsibility in the process of land registration.

Kata Kunci : Pinjam nama (trustee atau nominee),Akta pengakuan hutang notariil, trustee or nominee, admission certificate of notarial loan