Fungsi dan peran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Manusia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam harmonisasi produk hukum daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

YULIANDARI, Susanti, Aminoto, S.H., M.Si

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji fungsi dan peran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DIY dalam harmonisasi produk hukum daerah di Provinsi DIY; kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DIY dalam harmonisasi produk hukum daerah di Provinsi DIY; dan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DIY untuk mengatasi kendala dalam harmonisasi produk hukum daerah di Provinsi DIY. Penyusunan tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mendasarkan pada data sekunder sebagai data utamanya yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara studi dokumen. Data penelitian kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah : (1) Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi DIY mempunyai fungsi dan peran dalam harmonisasi produk hukum daerah sebagai koordinator dalam proses harmonisasi yang dilakukan bersama dengan Biro Hukum Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi DIY dalam harmonisasi produk hukum daerah antara lain adalah: (a) Masih adanya semangat egoisme sektoral dari masing-masing instansi terkait, karena belum adanya persamaan persepsi tentang rancangan peraturan daerah sebagai suatu sistem; (b) Wakil-wakil yang diutus oleh instansi terkait sering berganti-ganti dan tidak berwenang untuk mengambil keputusan; (c) Rancangan peraturan daerah yang akan diharmoniskan sering baru dibagikan pada saat rapat atau baru dipelajari pada saat rapat; (d) Tenaga fungsional Perancang Peraturan Daerah masih terbatas dan belum memiliki spesialisasi untuk menguasai bidang hukum tertentu; (e) Kurangnya referensi yang dapat dijadikan bahan perbandingan atau analisis dalam penyusunan peraturan daerah; (f) Sarana dan dana untuk mendukung kegiatan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah belum memadai. (3) Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendalakendala antara lain dengan menetapkan jadwal pembahasan kebijakan publik sesuai dengan tahapan yang disepakati bersama maupun dengan upaya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pada setiap pembahasan materi Raperda.

The purpose of this research is to determine and assess the function and role of the Regional Office of Ministry of Law and Human Rights in Yogyakarta Province in the implementation of region legislation in the Province of DIY; any constraints faced by the regional office of the Department of Justice and Human Rights in Yogyakarta Province in the implementation of areas legislation in the province of DIY; and the efforts that must be made by the Regional Office of Ministry of Law and Human Rights of DIY Province to overcome obstacles in the implementation of legislation in the province of DIY. Formulation of this thesis is a normative juridical research, ie research based on secondary data as the primary data from the research literature taken by way of study documents. Research data then analyzed with qualitative methods. The results of this research are: (1) Regional Office of Ministry of Law and Human Rights of DIY Province carry out the function of : Coordinating, Planning, Control and Surveillance Program; guidance on legal and human rights; Law enforcement in the social field, immigration, public law administration and intellectual property rights; protection, advancement and enforcement of human rights; legal services; development of legal culture and the provision of legal information, legal counseling, and discrimination of human rights; implementation of policy and technical guidance in the field of administration in the local office area. (2) In the implementation of regional legislation program in the province of Yogyakarta, found some constraints inhibiting factor Regional Legislation Program, ie : Number of Regional Legislation Plan is too much to be completed over five years; the dynamics of the proposed establishment of good laws that came from the Parliament and Government ; substance of draft Regional Regulation and Quality draft Regional Regulation, (3) The efforts made in overcoming obstacles such as by setting a schedule of public policy discussion in accordance with mutually agreed stages as well as with efforts to increase coordination and synchronization of any discussion of Raperda

Kata Kunci : Fungsi dan peran,Kanwil Departemen Hukum dan HAM,Harmonisasi produk hukum daerah,Function and Role of Regional Office of the Department of Justice and Human Rights, Regional Legislation Program