Penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Lampung Selatan

MURTOPO, Elik, Aminoto, S.H., M.Si

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Keterbukaan pemerintahan merupakan prasyarat lahirnya sistem pemerintahan yang demokratis. Prinsip keterbukaan ini seharusnya mampu diterjemahkan secara nyata dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembentukan Peraturan Daerah. Penerapan asas keterbukaan secara konsisten dan konsekuen dalam proses pembentukan Peraturan Daerah akan menjadikan Peraturan Daerah yang dihasilkan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Jelas bahwa asas keterbukaan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah memiliki peran dan fungsi yang penting bagi dihasilkannya suatu produk peraturan perundang-undangan yang berwatak responsif. Berdasarkan uraian ini maka yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Lampung Selatan dan kendala apa saja yang dijumpai dalam menerapkan asas tersebut. Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian normatif empiris sebagai suatu tipe penelitian yang menggabungkan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Tipe penelitian hukum normatif dilaksanakan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian, sedangkan tipe penelitian hukum empiris dilaksanakan melalui observasi terhadap fakta-fakta hukum yang relevan dengan materi penelitian dan wawancara secara mendalam terhadap narasumber. Dari tahapan-tahapan yang dilalui dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Lampung Selatan, menunjukkan bahwa asas keterbukaan belum diterapkan secara optimal. Kesimpulan ini didasarkan atas beberapa indikator, yaitu konsultasi publik dalam pembentukan Peraturan Daerah tidak dibangun sistematik, keterbatasan informasi yang disediakan oleh Pemerintah karena tidak adanya publikasi yang luas terhadap kebijakan yang akan tertuang melalui pembentukan Peraturan Daerah dan terbatasnya ruang partisipasi masyarakat. Keadaan ini terutama disebabkan oleh belum adanya political will yang kuat dari para penyelenggara pemerintahan untuk mewujudkan asas keterbukaan. Selain itu, belum tersedianya instrumen hukum yang dapat menjadi rule of game pelaksanaan asas keterbukaan, pola pendokumentasian yang belum terintegrasi dan faktor keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan bagi diterapkannya asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Lampung Selatan. Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah : pertama, Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi Publik perlu segera dibentuk; kedua, pendokumentasian hendaknya terselenggara dengan baik dan terintegrasi; ketiga memperkuat jaringan kerjasama antara eksekutif dan legislatif dengan masyarakat

Government transparency is a prerequisite of democratic administration system. It should be that this principle of transparency can be concretely translated into various aspects of administration implementation including the development of Local Regulation. The consistent and consequent principle of transparency in the process of Local Regulation will make the Local Regulation products can be effectively and efficiently applied. It is clear that the principle of transparency in the process of Local Regulation development has critical roles and functions to produce a responsive legal regulation product. Based on the description, problem of this thesis refers to how the implementation of transparency principle in the development of local regulations in South Lampung district and what obstacles encountered in the implementation of such principles. This was an empirical normative research; it combined normative and empirical legal studies. The normative legal study was conducted by studying various legal regulations related to research objects, while the empirical legal regulation study was carried out through observations on relevant legal facts with research material and through in-depth interviews with resource persons. The stages undergone in the development of Local Regulation in South Lampung showed that transparency principle had not been optimally adopted yet. This was based on several indicators, namely public consultancy in Local Regulation development was not systemically performed; limited information that the Government provided was due to the unavailable wide publication of policies to be stated through the establishment of Local Regulation and limited public participation. Such a condition, particularly, was caused by less strong political will from administration executive to make transparency principle real. In addition, unavailable legal instrument that could become rule of game in the implementation of transparency principle, un-integrated documentation pattern and limited budget factor turned out to be the obstacles of transparency policy implementation in developing the Local Regulation of South Lampung District. Suggestions can be proposed in this research involve: firstly, it is necessary to develop Local Regulation on Transparency and Public Participation; secondly, documentation should be well conducted and integrated; thirdly, strengthening cooperation network of executive and legislative bodies and community should be conducted.

Kata Kunci : Penerapan Asas Keterbukaan, Pembentukan Peraturan Daerah, Transparency Principle Implementation, Local Regulation Development