Penerapan model pembangunan partisipatif dalam dinamika pembangunan di Kabupaten Natuna

RUSNADI, Daeng, Prof. Dr. Mudiyono

2009 | Tesis | S2 Sosiologi

Model pembangunan partisipatif dalam era reformasi merupakan respons atas semakin meningkatnya kecenderungan pola pembangunan sentralistik yang lebih menggunakan pendekatan dari atas-bawah (topdown approach). Berbagai program pembangunan lebih banyak inisiatifnya datang dari pemerintah, sementara inisiatif dari masyarakat kurang terakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan. Pendekatan pembangunan yang top-down tidak mampu menggerakkan sikap-sikap aktif pada masyarakat sendiri untuk berkreasi dalam pembangunan. Sementaran dalam teori pembangunan menjelaskan, bahwa pembangunan belum dianggap berhasil manakala dalam proses pelaksanaannya belum dapat membangkitkan sikap partisipatif pada masyarakat, sehingga masyarakat sendiri yang akahirnya mampu secara mandiri melanjutkan usaha pembangunan. Mengambil pelajaran dari kegagalan pembangunan sentralistik, Pemerintah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, sejak tahun 2006 menerapkan model pembangunan partisipatif dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Pendekatan yang digunakan lebih bersifat bottom-up dengan memperhatikan suara dari bawah serta membuka kesempatan secara luas bagi berkembangnya partisipasi masyarakat. Di samping melalui mekanisme politik di Parlemen, pengambilan keputusan sangat mendengarkan aspirasi masyarakat melalui survai sosial dan survai teknis. Mekanisme perencanaan pembangunan daerah dibuat secara partisipatif juga memanfaatkan forum Musrenbang. Studi ini memfokuskan pada masalah Bagaimana pelaksanaan model pembangunan partisipatif dalam kasus pembangunan pada era Otonomi Daerah di Kabupaten Natuna dan Faktor sosial-budaya apa saja yang mempunyai kontribusi dalam mempengaruhi efektivitas penerapan model pembangunan partisipatif di Kabupaten Natuna. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan argumen bahwa partisipasi bersifat heuristis dan interatif, yaitu, ia berkembang sambil menemukan pemahaman-pemahaman, yang kemudian mengubah dan membentuk kembali pertanyaan-pertanyaan yang akan ditemukan. Temuan utama penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pembangunan partisipasi di Kabupaten Nautuna meskipun masih belum berjalan secara cepat, tetapi model partisipasi dari bawah (bottom-up) mulai terasa resonansinya. Model partisipasi dari bawah ini dilaksanakan oleh warga masyarakat melalui mekanisme penyusunan RPJM dan RKPT dalam forum Musrenbang. Beberapa faktor sosial budaya mempunyai kontribusi cukup signifikan terhadap efektifnya penerapan model pembangunan partisipatif. Kendala partisipasi dalam pembangunan bersifat struktural sebagai konsekuensi daerah pemekaran, dan bersifat kultural yang tercermin pada berubahnya pandangan masyarakat yang berorientasi pada partisipasi materi dan melemahnya modal sosial, sehingga nilai gotong royong semakin memudar. Model partisipasi yang berlangsung dalam dinamika masyarakat di Natuna lebih dekat dengan teori yang cenderung developmentalistik, dengan peran pemerintah dan elite tetap sebagai motivator dalam menggerakan partisipasi masyarakat. Asumasi developmentalistik mengatakan bahwa strategi pembangunan yang bertumpu pada partisipasi dan pemberdayaan masyarakat berasumsi bahwa masyarakat bukanlah obyek dari pembangunan, tetapi menempatkan sebagai subyek sekaligus sebagai pemangku kepentingan (stakeholders) dan sekaligus sebagai pemegang saham pembangunan

Partisipative development model in reform era is response to growing of tendency of development pattern of sentralistik which more using topdown approach. Various development programs more its the initiatives comes from government, whereas initiative from public unable to be accommodated in development planning process. Development approach which top-down unable to move active positions at public x'self to be creative to in development. The development theory explains, that development has not been assumed success of when in process of its the execution is not able yet to awaken partisipative position at public, so that public x'self which its the akahir is solvent self-supportingly continuing effort for development. Takes Iesson from development failure of sentralistik, the Government of Sub-Province Natuna Kepulauan Riau Province, since the year 2006 applying partisipative development model in executing infrastructure development and human resource. Approach applied more haves the character of bottom-up by paying attention to voice from under and opens opportunity widely for growing it participation of public. Beside through political mechanism in Parlemen, decision making hardly listens aspiration of public through social survey and technical survey. Planning mechanism of development of area is made partisipatively also exploits forum Musrenbang. This study focussed at problem how execution of partisipative development model in development case at Otonomi Daerah era in Natuna and social cultural factor any kind of having contribution in influencing applying effectiveness of partisipative development model in Natuna. This research applies qualitative method with argument that participation haves the character of heuristis and interatif, that is, grows finding understandings, which then changes and forms again questions which will be found. Main finding of this research is that execution of development of participation in Kabupaten Nautuna though still have not run quickly, but participation model from under ( bottom-up) starts felt its the resonance. Participation model from under this executed by member of public through compilation mechanism of RPJM and RKPT in Musrenbang forum. Some cultural social factors has contribution enough signifikan to effective of applying of partisipative development model. Participation constraint in development haves the character of structural as spin-offs area consequence, and haves the character of cultural mirror at changing it public opinion sight orienting at participation of matter and weakens it social capital, causing mutual assistance value increasingly fades. Participation model taking place in public dynamics in closer Natuna with theory tending to developmentalistik, with the role of government and permanent elite as motivator in movement of participation of public. Asumasi developmentalistik tells that convergent development strategy at participation and enableness of public assumes that public is not object from development, but placing as subject at the same time as my pemang am importance ( stakeholders) and at the same time as development stockholder.

Kata Kunci : Top,up,Bottom,up,Development