Ketidaklengkapan peratutan jabatan notaris pengganti dan akibat hukumnya

IRIANI, Cuti, Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si

2009 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan karena ketidaklengkapan pengaturan jabatan notaris pengganti, hal ini diperlukan tidak hanya untuk kepentingan notaris pengganti, melainkan terutama untuk kepentingan publik yang menggunakan jasa-jasa notaris pengganti hingga tidak ada keragu-raguan lagi bahwa akta-akta yang dibuat oleh notaris pengganti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta notaris. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu dengan cara melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dikemukakan bahwa tanggung jawab, kedudukan, hak dan kewajiban, perlindungan hukum serta pengaturan tentang pengangkatan notaris pengganti tidak diatur secara jelas dan tegas dalam UUJN, ketidaklengkapan peraturan tentang notaris pengganti dalam UUJN ini tentu mempunyai akibat hukum pada notaris pengganti, akta yang dihasilkan dan juga masyarakat pengguna jasa notaris pengganti, padahal di sisi lain seorang notaris dituntut untuk melaksanakan jabatannya secara profesional sebagai layaknya seorang notaris. Ruang lingkup tanggung jawab notaris pengganti sama besar dengan notaris, diantaranya tanggung jawab dalam pelaksanaan jabatan, tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab secara pidana dan tanggung jawab terhadap kode etik notaris.

The current study aimed to determine the legal consequences arising from the incompleteness of regulation for substitute notaries. It is necessary not only for the benefit of substitute notaries, but also for the interest of general public utilizing their services. In that case, the latter will have no doubt that the official documents certified by the former has equal legal force to those certified by the notaries. The research is of normatif juridical in nature which is conducted by literature study to obtain secondary data and field study to collect the primary ones. The results tell us that the responsibility, position, right and obligation, legal protection, and the regulation concerning substitute notaries were not clearly and unequivocally defined in notary law; and that incompleteness in the regulation of substitute notaries in the notary law bring no legal consequences for them, for the official documents they certified, and for the general public using their services, in spite of the higher demand for their professionalism. Responsibilities of substitute notaries were equal to those of regular notaries which include the implementation of their functions, criminal responsibility, and their responsibility to comply with notary codes.

Kata Kunci : Pelaksanaan jabatan,Notaris pengganti,Akibat hukum,Implementation of function, substitute notary, legal consequence