Tinjauan konseptual majelis pengawas daerah notaris menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

PURWANINGRUM, Dyah Antarukmi, Dr. Sutanto, S.H., M.S

2009 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan mengetahui ksesuaian antara tujuan dibentuknya Majelis Pengawas Daerah Notaris berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan landasan konseptual yang digunakan dalam pembentukannya, dan melanisme pengawasan terhadap Profesi Notaris berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena dapat melukiskan keadaan obyek masalah yang diteliti secara menyeluruh dan sistematis berdasarkan data yang diperoleh berkaitan dengan kesesuaian landasan konseptual yang digunakan dengan tujuan dibentuknya Majelis Pengawas Daerah Notaris serta mekanisme pengawasan terhadap Profesi Notaris berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai pelaksanaannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan dibentuknya Majelis Pengawas Daerah Notaris berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris belum sesuai dengan landasan konseptual dibentuknya Majelis Pengawas Daerah Notaris yang mencita-citakan pada suatu sikap tidakan atau perilaku konkret yang berujung pada pelayanan dan perlindungan hokum yang lebih baik bagi masyarakat seperti yang tercantum dalam Penjelasan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sedangkan mekanisme pengawasan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena tidak didukung oleh perangkat peraturan pelaksanaan, sarana-prasaran, dan benturan letak geografis dari masing-masing daerah

The research aims at identifying the relevance of obyectives underlying the establishment of Regional Surveillance Council for Notary based on the Act No. 30 Year 2004 on Notary position with conceptual bases invoved as well as indentifying the surveillance mechanism on the Notary Profession based on The Act No. 30 Year 2004 on Notary Position. The research belongs to descriptive analytic one because it can illustrate the situation of the analyzed object of study comprehensively and systematically based on the data obtained. Data obtained are dealing with the relevance of conceptual bases used with a purpose of the establishment of Regional Surveillance Council for notary as well as the surveillance mechanism on the Notary Profession based on the Act No. 30 Year 2004 on Notary position as its implementation. The research results show that the obyective of Regional Surveillance Council establishmentis not relevant with its conceptual bases wich attempts to accomplish an attutide or concrete behavior lead to a better service and legal protection for the people as mentioned in the Exlanation Section of The Act No. 30 Year 2004 on Notary Position. Meanwhile, the surveillance mechanism of the Regional Surveillance Council for notary can not be carried aout maximally due to infrastructure, an collision of the geographic location of each region.

Kata Kunci : Majelis Pengawas Daerah Notaris,Notaris, Regional SurveillanceCouncil, Notary