Pemberian hak atas tanah kepada warga negara Indonesia non pribumi setelah berlakunya Undang-undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

AGRARISTANTI, Westi, Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si

2009 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tesis ini mengenai Pemberian Hak Atas Tanah Kepada WNI Non Pribumi Sesudah Berlakunya Undang Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Di Propinsi DIY. Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui pemberian hak atas tanah kepada WNI non pribumi sebelum dan sesudah berlakunya Undang Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Di Propinsi DIY, untuk mengetahui peran PPAT dan BPN, juga mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam pemberian hak atas tanah kepada WNI non pribumi di DIY. Penelitian mengenai Pemberian Hak Atas Tanah Kepada WNI Non Pribumi Setelah Berlakunya Undang Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Di Propinsi DIY menggunakan penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini mengutamakan penelitian yang diperoleh dari data sekunder dan literatur-literatur, disamping itu juga melakukan penelitian lapangan guna memperoleh data primer. Pemberian hak atas tanah kepada WNI non Pribumi di Propinsi DIY baik sebelum ataupun sesudah berlakunya Undang undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Di Propinsi DIY yang terkuat adalah Hak Guna Bangunan, berdasar Instruksi Kepala DIY 5 Nomor: K.898/I/A/1975 tentang penyeragaman policy pemberian Hak Atas Tanah kepada WNI non Pribumi, dalam undang-undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis tersebut, pada konsiderannya tidak mencantumkan UUPA sehingga peraturan ini bersifat umum lebih pada mengatur hak asasi manusia, dan peraturan ini tidak dapat disejajarkan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 dengan implementasinya yaitu Instruksi Kepala Daerah DIY, sehingga berlaku lex spesialis derogat lex generalis. PPAT berperan memberikan saran hukum dalam proses pelepasan hak di Kantor Pertanahan. Peranan BPN dalam peralihan hak atas tanah setelah lengkap syarat dan prosedur, para pihak melakukan pelepasan hak di depan Kepala Kantor Pertanahan setempat diikuti permohonan hak dengan ganti rugi. Faktor pertimbangan pemerintah DIY dalam hal ini adalah dari faktor historis, ekonomis, sosiologis dan yuridis.

The thesis discusses the land ownership rights of non-native Indonesian citizens upon the application of ethnic and racial discrimination law in Yogyakarta Special Province. The research aims to investigate the land ownership rights of nonnative Indonesian citizens before and after the anti ethnic and racial discrimination law is applied in Yogyakarta Special Province, to find out the roles of PPAT (public notary officials managing land certificates) and BPN (National Land Affair Agency) and to seek for the factors considered by the government to give away the land ownership rights to non-native Indonesian citizens in Yogyakarta Special Province. The study employs normative juridical method which means that it uses secondary data and literature as well as field research to collect primary data. The highlighted rights of non-native Indonesian citizens before and after the application of anti ethnic and racial discrimination law in Yogyakarta Special Province is Hak Guna Bangunan (Lease Hold or Rights to Build). This right is based on Instructions of the Head of Yogyakarta Special Province 5 No K.898/I/A/1975 on the policy of land ownership rights of the non-native Indonesian citizens stated in the anti ethnic and racial discrimination law. The law did not specifically mention UUPA, so the rules focused more on the human rights; therefore, this law could not be compared to Law no 3/1950 on their implementations that was Instruction of the Head of Yogyakarta Special Province which forced the lex specialis derogate lex generalis to apply. PPAT’s role was to give legal advices on releasing the rights in the Land Office. The role of BPN is in the transfer of land ownership. When all requirements had been fulfilled, the parties released their rights before the local Head of Land Office followed by compensation requests. The issues considered by the government, in this case, are historical, economic, sociological and juridical factors.

Kata Kunci : Hak atas tanah,WNI Non Pribumi,Penghapusan diskriminasi ras dan etnis, Land Ownership Rights, Non-native Indonesian citizens, Anti Ethnic and Racial Discrimination Law