Kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan dan upaya pengentasan kemiskinan :: Studi kasus di Regiao Especial Enclave Oe-cuse Republik Demokratika Timor Leste

MUNI, Joao, Prof. Dr. Warsito Utomo

2009 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Instituto de Apoio ao Desenvolvemento Empresarial – IADE atau Institusi Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan – IPPK sebagai salah satu lembaga pemerintah yang bersifat independen dalam mengatur, merencanakan sistem administrasi dan keuangan dengan tugas pokok dan fungsi dibawah pembinaan Departemen Ekonomi Pembangunan Timor Leste. Sebagai institusi harus mempunyai suatu sistem dan tatanan kerja yang memadai, sehingga semua sasaran dari tugas pokok dan fungsi tersebut dapat tercapai dengan baik. IADE / IPPK dalam mengimplementasikan fungsinya dibentuk Centro do Desenvolvimento Empresarial – CDE atau Pusat Pengembangan Kewirausahaan – PPK yang terdapat di kabupaten – kabupaten. Tugas pokok CDE – PPK adalah pertama, memberikan pelatihan dan kapasitas kewirausahaan kepada pengusaha mikro, UKM, Koperasi, Asosiasi – asosiasi lokal, lembaga – lembaga pemerintah, serta Institusi profesional dan Institusi kapasitas pengusaha lokal. Kedua, memberikan sosialisasi informasi tenatng investasi nasional dan ekternal, sosialisasi pasar nasional dan internasional dan kerjasama perdagangan. Ketiga, memberi dukungan kewirausahaan dan monitoring kepada pengusaha nasional, klien dan asitensi teknis secara periodik. IADE dibentuk berdasarkan Decreto Governo No.5/2005 tanggal 27 Juli 2005 tentang Struktur Organisasi IADE dan Regulasi Intern No.01/IADE/MED/XII/2007 tentang anggaran dasar IADE. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah RDTL dalam menetapkan arah pembangunan ekonomi secara makro. 2. Untuk mengetahui secara mikro pengembangan usaha kecil menengah (UKM) Timor Leste melalui regulasi dan upaya – upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan. 3. Sebagai upaya pengembangan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan di Timor Leste. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Unit analisa dalam penelitian ini adalah kebijakan Departemen Ekonomi Pembangunan tentang Pembangunan Ekonomi, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Upaya Pengentasan Kemiskinan yang diimplementasikan Oleh IADE. Dari penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: 1. Kebijakan Pembangunan Ekonomi. Belum maksimalnya kemampuan pemerintah menjalankan berbagai produk hukum untuk memberdayakan pembangunan dan pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, mendorong berkembangnya sektor swasta dengan upaya konkrit memberikan subsidi untuk mengatasi kendala – kendala moneter, sosial, politik, budaya, perbaikan infrastruktur serta pengembangan sumber daya manusia melalui pemberdayaan UKM, Koperasi. 2. Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. Pembangunan di Regional Oecusse dengan mengembangkan potensi – potensi ekonomi yang teridentifikasi dengan didukung perangkat hukum, regulasi yang masih bersifat sentralistik menjadi operasional melalui desentralisasi dengan struktur pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi melalui semangat kewirausahaan didukung SDM yang berkualitas dengan anggaran yang proporsional. 3. Upaya Pengentasan Kemiskinan. Kebijakan pemerintah yang masih bersifat normatifsentralistik- politis, isolasi daerah dengan terpencarnya penduduk miskin yang tidak dijangkau layanan sosial (pendidikan, kesehatan, gender, pemuda), dengan prosentase mayoritas penduduk bermatapencaharian petani tradisional. Keterbatasan akses pasar dangan minimnya peredaran uang. Upaya yang dilakukan adalah subsidi kesehatan gratis baik warga negara, subsidi pendidikan gratis bagi pendidikan dasar – menengah dan subsidi perguruan tinggi yang terakreditasi, serta perbaikan dan penambahan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau daerah pedesaan secara bertahap.

Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial – IADE or The Institution of Establishment and Entrepreneurship Development – ICED as an independently government institution in managing, planning the administration system and financing by the main task and function under the Control of Department of Development Economy of Timor Leste. The institution should have a system and work order adequately, so all of the goals of the main task and the function could be reached well. IADE/ICED in implementing the function developed by Centro do Desenvolvimento Empresarial - CDE or Business Development Center - BDC which the institution have been found in every district. The main task of CDE – BDC consist of : firstly, giving training and entrepreneurial capacity to the micro entrepreneur, cooperation, local associations, government institutions, professional and institution of local entrepreneur capacity. Secondly, socializing information about national investment and external, socialization of national market and international and trading cooperation. Thirdly, supporting the entrepreneurship and monitoring to national entrepreneur, client and technical assistance periodically. IADE was founded based on Decreto Governo No. 5/2005, July 27, 2005 about the Organization Structure of IADE and Intern Regulation No.01/IADE/MED/XII/2007 about The Statutes of IADE. There are some aims of this programmed: 1. Understanding the policy of RDTL government in determining the purpose of the macro economy development. 2. Understanding the development of Small and Medium Enterprise SMEs) of Timor Leste through the regulation and efforts of people economy empowerment. 3. As one of effort of people economy development and poverty abolishing in Timor Leste. This research used the qualitative descriptive method. The analysis unit in this research was the policy of Department of Economy Development about the Economy Development, People Economy Empowerment and the Effort of Abolishing of Poverty that have been implemented by IADE. The result could be obtained that: 1. The Policy of Economy Development. The government ability has not conducted the legal product maximally to empower the development and abolishing the poverty through the economic growth, creating job, supporting the growing of private sector with concrete effort by giving subsidy to over come the obstacle of monetary, social, politic, cultural, improvement of infrastructure and developing the human resource through the UKM empowerment and Cooperation. 2. The Policy of People Economy. The developing in Oecusse Regional by building the potency of economy which has been identified based on the law tools, the regulation that is still centralistic become operational through decentralization with the empowerment structure and economic growth through entrepreneurship spirit supported by the quality of human resource and the proportional budgeting. 3. The Effort of Poverty Abolishing. The policy of government still normative – centralistic – politic, the region isolation and speared of poor people who were not reached by social servicing (education, healthy, gender and youth), which majority of the people are traditional peasant. Less of access to market because of less of money circulation. The efforts which have been conducted by the government such as giving subsidy of gratis healthy to the citizen, educational gratis subsidy to basic education – high school and collage which had accreditation, and improvement and adding the development infrastructure to reach the village region step by step.

Kata Kunci : Kebijakan pembangunan ekonomi, Pengembangan ekonomi kerakyatan, Upaya pengentasan kemiskinan, The Policy of Economy Development, Developing of People Economy, Poverty Abolishing Effort