Laporkan Masalah

Penghapusan dan pelaksanaan lelang non eksekusi wajib terhadap barang inventarisasi pemerintah di Kabupaten Klaten

PURNAMASARI, Dian Ika Kusuma, Dwi Haryati, S.H., M.H

2009 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian mengenai Penghapusan Dan Pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Wajib Terhadap Barang Inventarisasi Pemerintah Di Kabupaten Klaten dilakukan untuk mengetahui penghapusan dan pelaksanaan lelang non eksekusi wajib terhadap barang inventarisasi pemerintah yang sudah dihapus di Kabupaten Klaten dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan lelang non eksekusi wajib terhadap barang inventarisasi pemerintah di Kabupaten Klaten dan bagaimana upaya hukumnya. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan situasi dan kondisi yang diteliti dihubungkan dengan isi peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan judul penelitian. Data penelitian ini menekankan pada sumber data sekunder sebagai data utama yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier didukung data primer yang diperoleh dari studi dokumen dan wawancara pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Klaten. Data yang diperoleh dari hasil penelitian setelah dianalisis secara kualitatif menunjukkan bahwa sebelum penghapusan dilakukan identifikasi dan klarifikasi terhadap barang inventarisasi yang dihapus. Penghapusan dilakukan apabila barang sudah turun nilainya sehingga nilai kemanfaatannya tidak seimbang lagi dengan nilai ekonomisnya. Penghapusan ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah penghapusan ditindaklanjuti dengan penjualan melalui lelang. Lelang dilaksanakan di KPKNL Surakarta yang diumumkan secara terbuka tetapi pesertanya dibatasi hanya pegawai di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Klaten. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan Lelang Non Eksekusi Wajib dimana pesertanya seharusnya terbuka untuk umum. Adapun hambatan dalam pelaksanaan lelang non eksekusi wajib tersebut adalah lelang itu diulang karena wanprestasi peserta lelang/pembeli terhadap pembayaran yang telah diperjanjikan. Peserta lelang yang melakukan wanprestasi dinyatakan batal dan hak sebagai pembeli dicabut.

The research about obliteration and realization non excecution obligatory of auction toward government stock taking in Kabupaten Klaten is to know about obliteration and realization non excecution obligatory of auction toward annulment government stock taking in Kabupaten Klaten and to know about barriers in obliteration and realization non excecution obligatory of auction toward annulment government stock taking in Kabupaten Klaten and the law effort of it. This research is the normative juridical with qualitative descriptive method, to describes the situations and conditions that are associated with the content of regulations related to the research title. Data of this research emphasizes to the source of secondary data as the primary data in the form of primary, secondary and tersier law stuff, that supported the primary data obtained through field research in Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Klaten. Data from the research analyzed using qualitative method shows that the before obliteration government to perform identification and clarification of the inventory that want to be obliterate. To perform obliteraton if the value of inventory is decrease so the using value is not balance again between economical value. This obliteration is equal with the regulation. After obliteration followed by selling the stuff by auction. Auction will be do in KPKNL Surakarta and publicied to the citizen, but the participant only for Klaten Residence local government employee. This is not equal with the regulation of non excecution obligatory that the participant of auction must be open for the citizen. The barrier in non excecution obligatory realization is the auction must be reschedule because the participant/buyer contravention pact of accordance with the provisions. For participant/buyers who do contravention pact, revoked his right as a buyer.

Kata Kunci : Penghapusan, Lelang, Barang inventarisasi, obliteration, auction, stock taking


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.