Komite peralihan Aceh (KPA) transformasi gerakan politik pasca perjanjian damai Helsinki :: Studi kasus mobilisasi sumber daya KPA dalam pilkada Kota Lhokseumawe

RACHMAN, Surya Edy, Abdul Gaffar Karim, MA

2009 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Sebagai konsekwensi dari kesepakatan MoU Helsinki, GAM di haruskan membubarkan sayap militernya, Tentara Nanggroe Aceh (TNA). GAM selanjutnya mendirikan sebuah organisasi baru yang di beri nama Komite Peralihan Aceh (KPA). Komite Peralihan Aceh (KPA) dibentuk untuk menjaga kendali dan sumber data atau informasi mengenai mantan GAM. Pengurusnya terdiri dari panglima-panglima GAM dari tingkat wilayah sampai kecamatan. Melalui wadah organisasi ini di maksudkan agar mantan GAM tetap terkendali. Butir-butir MoU memberi peluang kepada mantan gerilyawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk berpartisipasi dalam proses politik di Aceh. Proses ini akan menjadi babak baru bagi GAM untuk melakukan transformasi dari gerakan bersenjata ke gerakan politik. Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang dilakukan serentak untuk 18 Kabupaten/Kota termasuk pemilihan Gubernur di Aceh pasca perjanjian damai Helsinki merupakan ujian pertama Komite Peralihan Aceh (KPA) dalam transformasi politik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan dan lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif ekploratif. Penelitian ekploratif bertujuan menggambarkan secara lebih rinci tentang status keadaan fenomena sosial yang melibatkan manusia sebagai instrumen pengumpulan data. Tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan, kemenangan sebahagian besar calon yang maju dari jalur perseorangan tidak terlepas dari mobilisasi massa yang dilakukan KPA serta adanya beberapa modal yang dimiliki diantaranya, modal sosial, modal politik, dan modal kultural. Sebagai gerakan yang mengandalkan perjuangan bersenjata selama hampir tiga puluh tahun, KPA telah berhasil menanamkan pengaruhnya dalam masyarakat Aceh, terutama di kampung-kampung. Hal ini di buktikan kemampuan KPA mempertahankan struktur dan ideologi perjuangan mereka serta kemampuan mendapatkan dukungan kaum muda yang selama ini belum melihat adanya keadilan. Pada masa konflik, organisasi KPA telah membangun organisasi politikmiliter yang sangat efektif yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah perlawanan. Di banyak wilayah pedesaan, jaringan KPA secara nyata sulit dibedakan dari jaringan sosial dan kekeluargaan yang menjiwai kehidupan masyarakat pedesaan. Kandidatkandidat yang di dukung KPA mengandalkan jaringan ini untuk memobilisasi massa. Calon yang di dukung KPA berhasil karena mereka mampu memberikan pesan yang mendukung perdamaian dengan penekanan pada kesinambungan dengan perjuangan masa lalu. Kandidat yang di dukung KPA mengetahui bahwa janji mereka untuk meninggalkan kemerdekaan merupakan hal utama dalam perjanjian Helsinki. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka perlu adanya ketegasan dan kajian serius dari pemerintah untuk memberikan solusi atas peran KPA yang proporsional dalam kontek reintegrasi. Ini dimaksudkan agar KPA tidak mengulangi kesalahan militer dimasa lalu yang terlibat dalam politik dan birokrasi.

As a consequence of the Helsinki MoU agreement, GAM is required to disband its military wing, Nanggroe Aceh Army (TNA). GAM then founded a new organization called the Aceh Transitional Committee (KPA). Aceh Transitional Committee (KPA) was formed to maintain control and sources of data or information on former GAM members. The managers consist of GAM commanders from regional to district level. Through this organization it is intended for former GAM members to keep in control. Items of the MoU provide an opportunity to former guerrilla of Aceh Movement for Freedom (GAM) to participate in the political process in Aceh. This process will be a new phase for GAM to perform the transformation from an armed movement into a political movement. Local elections are performed simultaneously directly on 18 districts / municipal including election of Aceh Governor after the Helsinki agreement for peace is the first test for the Aceh Transitional Committee (KPA) in the political transformation. This study use literature and field research with qualitative approach which is descriptive explanatory. Exploratory research aims to describe in more detail about the status of state social phenomenon that involves human beings as instruments of data collection. Techniques of data collection are interviews, observation, and documentation. The results of this study showed that the winning most of the candidates who advanced from individual lines can not be separated from the mass mobilization made by the KPA and several of them have capital including social capital, political capital, and cultural capital. As a movement that relies on the armed struggle for nearly thirty years, the KPA has successfully invested its impact in the Aceh community, especially in villages. This was proven through the ability of KPA to maintain the structure and ideology of their struggle and the ability to get support for young people who has not seen any justice yet. During the conflict, KPA have built a political-military organization, a very effective organization which is needed to run a resistance. In many rural areas, it is really difficult to distinguish between KPA networks and social and familial networks which permeates the life or rural communities. Candidates who supported by KPA was relying on the networks to mobilizing the masses. Their candidates succeed because they can give the message that support for peace with the emphasis on continuity with the past struggles. They know that their promise to leave the independence is the main thing in the Helsinki agreement. Based on the results of this research, it is necessary by the government to conduct coherence and serious study to provide solutions about the proportional role for KPA in context of reintegration. This meant that KPA does not repeat the military mistakes in the past when involved in politics and bureaucracy.

Kata Kunci : Komite Peralihan Aceh (KPA), Transformasi politik ,Jaringan, Mobilisasi massa, Aceh Transitional Committee (KPA), Politic Transformation, Networks, Mass Mobilization