Tuntutan pembayaran dan penyelesaian ganti rugi tanah Bandara Mopah Kabupaten Merauke

GEBZE, Yoseph B, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si

2009 | Tesis | S2 Magister Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana bentuk dan proses penyelesaian sengketa terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagai konsekwensi logis pelaksanaan UUPA terkait dengan ketentuan dan penjelasan Pasal 2 UUPA yang menunjuk pada “hak menguasai negar”, dengan mengkaji tuntutan masyarakat adat Marind Anim baik corak tampilannya, penyebab timbulnya dan strategi pemecahan yang seharusnya dipilih dalam penyelesaian ganti rugi tanah adat Bandara Mopah di Kabupaten Merauke. Strategi pemecahan terkait pula dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan pertanahan dalam upaya mencari bentuk penyelesaian yang diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan bersifat win-win solution. Penelitian ini didukung dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dan quisioner untuk melengkapi data yang diperoleh. Hasil penelitian ini diketahui bahwa bentuk dan proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme musyawarah sebagaimana pengaturannya dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 kurang tepat untuk dilaksanakan karena Pemerintah Llebih mengutamakan struktur dan prusedur hokum melalui pendekatan sektoral. Namun jika dilihat lebih dalam menyangkut substansinya, menyangkut berbagai aspek kehidupan sebagai penyebab timbulnya sengketa yakni aspek social budaya, aspek psikologis (penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat) dan aspek ekonomi, sehingga bentuk penyelesaian dengan melibatkan subyek hak, obyek hak yang diterapkan dalam rangka menerapkan bentuk dan besarnya ganti rugi tanah ulayat kurang memberikan rasa keadilan kepada masyarakat adat. Upaya yang harus dilakukan yaitu melalui pendekatan sistemik dengan mengakomodir mekanisme mediasi yang diatur dalam ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Solusi penyelesaian yang harus ditempuh adalah seyogyanya meliat mekanisme penyelesaian yang memungkinkan terbukannya ruang perpaduan sejauh mungkin antara nilai-nilai diselaraskan dengan perkembangan masyarakat dalam menafsirkan keadilan bagi kepentingan kedua bela pihak.

This research is aimed to look at how far the form and process in lawsuit solution related to the Rule of President Number 65 in the year of 2006 concerning the Changing on it Number 36 in the year of 2005 concerning Supplying the Land for Developing Implementation to Public Interest related to the Decision of Agricultural Secretary of State, the Chief of National Land Affairs Board Number 5 in the year of 1999 concerning the Manual of Problem Solution on the Right belongs to Customary Law of People as a logic consequence of UUPA enforcement related to the certainty and explanation on article 2 of it which pointed to “the right to have control over the nation”, by exploring the claim of Marind Anim customary law of people both in its viuw feature, the reason to be emerged and the solution strategy should be selected in the solution to replace the loss on customary law land of Mopah Airport in the Regency of Merauke. Solution Strategy is also related to the authority of Local Government in the land affairs on the effort to lok for the form of solution which is expected to be able to fulfill the sense of justice and to be characteristic of win-win solution. This research is supported by using 2 (two) approaches namely literature and field activity study through interview and questionnaire to complete obtained data. The result of this research is known that the form and process in the lawsuit solution through the mechanism of discussion as its arrangement in the Rule of President Number 65 in the years 0f 2006. It is not right enough to be implemented because government gives more priority to structure and law procedure through sector approach. However, if it is looked more deeply concerning its substance, various aspect, of life as the reason of legal action to be emerged, namely social-culture aspects, physiological aspect (the honor toward the right on customary law of people), and economic aspect, so the form of solution by involving right subject, right object applied to be proposed to determine the form and its numbers to replace the loss of ulayat land is not enough to give the sense of justice to customary law of people. The effort which should be done namely through systemic approach by accommodating mechanism of mediation arranged in the certainty on Article 43 of the Rule Number 21 in the year of 2001 concerning special autonomy. For Province of Papua, problem solution which should be taken place is appropriately to look at the solution mechanism which is enable to open widely the unification space as far as between the same values and development of people in estimating justice for both side of interest.

Kata Kunci : Sengketa tanah ulayat, Proses penyelesaian, Bentuk penyelesaian, Keadilan, ulayat land affairs, process of solution, form of solution, justice