Perlindungan hukum terhadap notaris sebagai saksi dalam proses peradilan pidana

MAIHANI, Mutya, Sigid Riyanto, S.H., M.Si

2009 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap notaris sebagai saksi dalam proses peradilan pidana dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap notaris sebagai saksi dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dan data sekunder yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara diskriptif kualitatif sehingga mendapatkan penjelasan yang akurat tentang perlindungan hukum terhadap notaris sebagai saksi dalam proses peradilan pidana. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap notaris sebagai saksi dalam proses peradilan pidana pada tahap pendahuluan, adakalanya polisi penyidik tidak menerapkan Pasal 66 UUJN, terlihat masih terjadi penyidik langsung memanggil notaris tanpa melalui persetujuan MPD. Pada tahap penuntutan, jaksa memanggil notaris sebelum sidang tidak melalui persetujuan MPD mengingat pemanggilan notaris dengan ijin MPD telah dilakukan penyidik dan pada tahap pemeriksaan notaris sebagai saksi di persidangan oleh hakim, ada kewajiban bagi semua notaris untuk memberikan segala keterangan berkaitan dengan isi akta (ambtelijk acte) yang dibuatnya karena tugas hakim adalah menemukan kebenaran materiil. Dalam hal notaris melaksanakan kewajibannya menjadi saksi di persidangan tersebut, notaris tidak akan dikenakan pidana membuka rahasia jabatan karena sifat melawan hukumnya dihilangkan mengingat notaris menjalankan kewajiban menjadi saksi untuk melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP). Hambatan-hambatan yang dihadapi meliputi: hambatan bagi MPD karena belum adanya ijin beracara bagi seksi pengayoman untuk mendampingi notaris selama proses pemeriksaan saksi di persidangan, hambatan bagi notaris, para penegak tidak memposisikan diri sebagai pihak yang netral sehingga seringkali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak sesuai dengan relevansi perkara yang sedang diperiksa sedangkan penyidik, penuntut umum, dan hakim memeriksa notaris berdasarkan KUHAP dan menghendaki semua notaris wajib menjadi saksi.

This research aimed at knowing the implementation of the protection of the law for the notary as a witness in the process of the criminal judicature and obstacles in the implementation of the protection of the law for the notary as the witness in the process of the criminal judicature. This research was empirical juridical research. The data that was used in this research was the primary data that was carried out by means of the interview and the secondary data that were carried out by means of the study of the bibliography. The data that was received afterwards was analysed in a diskriptif manner qualitative so as to get the explanation that was accurate about the protection of the law for the notary as the witness in the process of the criminal judicature. Was based on results of the research, could be concluded that the implementation of the protection of the law for the notary as the witness in the process of the criminal judicature, the police applied called the notary through the Region Overseer Committee of Natory (MPD) agreement despite not yet perfect was seen still had several investigators who at once called the notary without through the agreement of MPD. The prosecutor called the notary not through the MPD agreement considering had called the notary by the investigator through the MPD agreement and in the stage of the notary's inspection as the witness in the meeting, there was the obligation for all notaries to give all information regarding the contents of the certificate (ambtelijk acte) that was made by him remembered the task of the judge of being to find the material truth. In the matter of the notary carried out his obligation to become the witness in this meeting, the notary will not be put on criminal opened the official secret because the characteristics were against his law eliminated in view of the fact that the notary undertook the obligation to become the witness to carry out regulations (the Article 50 code penal). Obstacles that were dealt with in the implementation of the protection of the law are: The obstacle for MPD because of the permission lack hand down for the section of care to accompany the notary for the process of the witness's inspection in the meeting, the obstacle for the notary, the upholders did not position himself as the neutral side so as often questions that were put forward were not in accordance with the relevance of the case that was questioned whereas the investigator, the public prosecutor, and the judge checked the notary was based on KUHAP and wanted all the obligatory notaries to become the witness

Kata Kunci : Perlindungan hukum,Notaris,Peradilan pidana, law protection, notary, criminal justice process