Local governance and poverty alleviation in Indonesia :: A Case study in Sleman Yogyakarta

ESKAK, Mohamad Nasier, Dr. Agus Pramusinto, MDA

2009 | Tesis | S2 Administrasi Negara

Saat ini, tata kelola pemerintahan secara internasional dianggap sebagai penyebab kemiskinan. Terutama tata kelola pemerintah daerah saat ini diakui sebagai alat penting untuk meningkat pelayanan sosial, manajemen sumber alam, dan pembangunan lokal sebagai faktor-faktor penting untuk mencapai penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan dan tujuan-tujuan millennium.Sebelum desentralisasi di Indonesia, tata kelola pemerintahan sangat bersifat sewenang wenang dalam pembuatan kebijakan, birokrasi yang tidak akuntabel dan koruptif. Meskipun banyak program penaggulangan kemiskinan telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, angka kemiskinan tidak menurun bahkan meningkat di beberapa daerah seperti halnya di kabupaten Sleman. Dengan terjadinya reformasi sejak tahun 1998, tata kelola pemerintahan yang baik atau “good governance” lebih terpusat pada pemerintah daearah sebagai kunci untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk mencapai pembangunan sosial ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah tata kelola pemerintahan di Sleman menyediakan pendorong yang baik untuk penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan melalui pembangunan yang inklusif terhadap semua stakeholder, termasuk masyarakat dan swasta. Kapasitas tata kelolah pemerintahan Sleman dilihat dari segi efektivitas, ekuitas, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pemeritah daerah di Sleman cukup inovatif terhadap penanggulangan kemiskinan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan telah berubah dari rutin pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ke pendekatan yang berbasis prioritas yang lebih sesuai dengan kebutuhan orang miskin. Kebijakan baru ini memperhatikan empat aspek penanggulangan kemiskinan, yaitu: memperluas kesempatan, meningkat pemberdayaan masyarakat, meningkat kapasitas sumber daya manusia, dan perlindungan sosial.Strategi pemerintah daerah ini didukung oleh penegakan “good governance” seperti akuntabilitas dan transparansi dan juga untuk mewujudkan koordinasi yang terintegrasi antara dinas-dinas yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan dan aktor lain. Dalam waktu jangka panjang, pendekatan pemerintah bisa menghasilkan hasil yang optimal untuk membebaskan orang miskin dari kemiskinan.

Governance is recently the international ongoing debate on causes of poverty. Especially good local governance has been recognized as an important instrument for improving social service delivery, natural resources management, and local economic development; factors that are important for achieving sustainable poverty alleviation and achieving the MDG’s.In pre-decentralized Indonesia, governance has been severely affected by arbitrary policy making, unaccountable bureaucracies and widespread corruption.Despite the implementation of many poverty alleviation programs by the central government, the number of the poor has stayed more or less the same or even increased in some regencies, as is the case in Sleman. The recent decentralization reforms since 1998 has shifted the impetus for good governance to the local level where local governments have become key elements for improving the way of governance to enhance solutions for poverty alleviation.This thesis looks at the local governance capacity of Sleman to determine whether or not it offers the impetus for sustainable poverty alleviation by providing for development that focuses on inclusive involvement of all stakeholders, including local communities and private sector to promote supportive local governance for poverty alleviation. For this purpose, the local governance capacity is assessed in terms of effectiveness, accountability, equity in access of public services and people’s participation.Research results reveal that local governance in Sleman shows some innovative approaches to the problem of poverty. Policy development for poverty alleviation has evolved from routine implementation of poverty alleviation programs to a more specific priority-based approach that is more attuned to the needs of the poor. The new policy tends to take consideration of four important aspects to alleviate poverty with the hope for better results: (1) expand opportunities; (2) enhance community empowerment; (3) raise the capacity of human resources; (4) social protection.This strategy is further supported by upholding good governance practices such as accountability and transparency as well as to seek an integrated coordination between departments involved in poverty alleviation activities and other actors. On the long term, this can provide for better results in freeing the people from poverty.

Kata Kunci : Tata kelola pemerintah daerah, Penanggulangan kemiskinan, Kapasitas tata kelola pemerintahan, Koordinasi terintegrasi, Local governance, Poverty alleviation, Governance capacity, Good governance, integrated coordination