Manajemen kepegawaian Timor Leste :: Antara idelitas menurut UU No.8/2004 dan realitasnya

SOARES, Aleixo, Dr. Samodra Wibawa

2009 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Berdasarkan fenomena manajemen kepegawaian yang muncul dalam administrasi publik Timor Leste, mengindikasikan adanya kesenjangan atau gap antara idealitas dimensi-dimensi fungsi manajemen kepegawaian dengan realitasnya. Idealitas peran manajemen kepegawaian menurut aturan hukum memberikan kontribusi sumber daya manusia professional yang memadai untuk kebutuhan layanan publik. Secara realitasnya menekankan penerapan prinsip-prinsip ideal tersebut dalam implementasi pelayanan birokrasi pemerintahan yang memiliki karakter kapabilitas dan aksetabilitas untuk menjamin kepercayaan masyarakat. Aturan hukum kepegawaian Timor Leste, tujuannya adalah membangun, mengembangkan aparatur fungsional sehingga mewujudkan netralitas birokrasi pemerintahan dengan menegakkan prinsip dan nilai dasar profesionalisme pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seharusnya idealitas manajemen kepegawai menurut hukum kepegawaian dan kenyataan atau realitas pelaksanaan manajemen kepegawaian di Timor Leste. Penelitian di lakukan di Kantor Sekretariat Komisi Kepegawaian Timor Leste pada bulan September dan Oktober 2009. Maka metode penelitiannya bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena menggunakan beberapa metode; analisis isi (contents analysis) aturan hukum, wawancara terhadap informan (diidentifikasi dari pejabat struktural yang relevan), kuesioner untuk responden (diidentifikasi dari pejabat dan staf administrasi publik) dan pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan dari dimensi-dimensi fungsi manajemen kepegawaian. Desain analisisnya dengan pendekatan studi implementasi kebijakan dari perspektif top-down untuk mengetahui bagaiaman seharusnya idealitas manajemen kepegawaian menurut hukum kepegawaian, dan perspektif bottom-up untuk mengetahui kenyataan atau realitasnya. Idealitas manajemen kepegawaian menurut hukum kepegawaian, ditemukan bahwa prinsip-prinsip administrasi publik dan nilai-nilai profesionalisme layanan publik menjadi dasar acuan untuk mewujudkan netralitas birokrasi pemerintahan Timor Leste melalui pengembangan aparatur fungsional yang efektif dan partisipatif. Kenyataan atau realitas implementasi manajemen kepegawaian di Timor Leste mengindikasikan bahwa netralitas birokrasi sulit diwujudkan karena di satu sisi dominasi kewenangan politik yang kuat menyebabkan ketidakseimbangan kewenangan profesional dalam pengembangan atau pembangunan aparatur fungsional yang efektif dan partisipatif. Pada sisi lain kemampuan aparatur fungsional yang lemah (minim) mudah dipengaruhi oleh berbagai potensi kepentingan, maka aparatur fungsional juga mudah dipolitisir dalam birokrasi pemerintahan yang berdampak secara linear dan dinamik dalam proses kegiatan manajemen kepegawaiannya. Sehingga realitas manajemen kepegawaian berjalan tidak sepenuhnya sesuai dengan idealitas prinsip, model, teori, metode dan teknik serta cara yang tersirat secara idealitas dalam aturan hukum kepegawaian (UU No. 8 / 2004). Maka direkomendasikan bahwa perlu adanya ketegasan dan kejelasan keseimbangan kewenangan dalam birokrasi pemerintahan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah, baik tentang prosedur pelayanan publik maupun pelaksana manajemen organisasi dalam birokrasi pemerintahan di Timor Leste. Sehingga netralitas birokrasi dapat diwujudkan dengan proses pelaksanaan dimensi fungsi-fungsi manajemen secara profesional.

Based on personnel management phenomena that appear in the public administration of Timor-Leste, indicating the gap between the dimensions of personnel management functions with reality. Ideal role of personnel management according to the rule of law contributes professional human resources that adequate to the needs of public services. In reality, it emphasizes the application of the principles of ideal bureaucracy in the implementation of government services that have the capability and character accessible to ensure public confidence. The goals of Civil Service Act No. 8 of 2004 in East Timor, is to build, develop a functional apparatus that achieve neutrality of government bureaucracy to enforce the principles and basic values of public service professionalism. This aims of this study are to find out ideal personnel management should be according to Law No. 8 / 2004 and the facts or the reality of the implementation of personnel management in Timor Leste. Research conducted at the Civil Service Commission Secretariat Office of East Timor in September and October 2009. In this study, the writer used descriptive method with qualitative approach using several methods; content analysis of law, interviews with informants (identified by officials and public administration staff) and observations on the implementation of the activities of the dimensions of personnel management functions. The analysis design used the policy implementation approach from top-down perspective to know how the ideal personnel management according to Law No. 8 / 2004, and the bottom-up perspective to know the facts or reality of it. The ideal management personnel according to Law No. 8 / 2004 is the principles of public administration and professional values of public service are basic of reference to establish the neutrality of the bureaucracy of government of East Timor through the development of effective functional apparatus and participatory. The fact or reality of the implementation of personnel management in Timor- Leste indicated that the realization of neutrality of the bureaucracy is difficult because of the dominance of one side of a strong political authority led to an imbalance in the development of professional authority or development of effective functional apparatus and participatory. On the other side, the apparatus functional ability is weak (low), easily influenced by a variety of potential interests, and then the functional apparatus can also be easily politicized by the government bureaucracy which can cause an linear impact and dynamic in the process of personnel management activities. So that, in reality the personnel management does not run well in accordance with the ideal principles, models, theories, methods, techniques and ways in the civil service law (Law No. 8 / 2004). So the recommendations are need coherence and the clarity of the balance of power in government bureaucracy through government policies, both on public service procedures and the implementation of organizational management in the government bureaucracy in East Timor. So that, neutrality of bureaucracy can be realized with the implementation process of dimensional functions management professionally.

Kata Kunci : Manajemen kepegawaian,Timor Leste, Management of Human Resources between Idealistic and Reality