Analisis kemungkinan penerapan balanced scorecard sebagai alternatif pengukuran kinerja pada lingkungan organisasi publik

PRASETYA, Haris, Neila Ramdhani, Dra., M.Si., M.Ed

2009 | Tesis | S2 Magister Manajemen

Organisasi publik adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan organisasi publik diukur keberhasilannya melalui efektivitas dan efisisensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu organisasi publik harus menetapkan indikator-indikator dan target pengukuran kinerja yang berorientasi kepada masyarakat. Pengukuran kinerja pada organisasi publik dapat meningkatkan pertanggungjawaban dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Dinas Kependudukan dan Catatan sipil merupakan organisasi publik yang mempunyai peran penting dalam proses pembangunan. Organisasi tersebut berperan dalam melayani masyarakat yaitu menyediakan informasi data kependudukan yang akurat bagi publik dan pemerintah dan sekaligus bertugas memberikan pelayanan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dengan melakukan berbagai program pelayanan pendaftaran dan pencatatan kependudukan. Pada saat ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menggunakan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah) sebagai salah satu alat pengukuran kinerja. LAKIP adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah pada periode tertentu. LAKIP digunakan oleh pemerintah daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota yang mempunyai hak dan tanggung jawab untuk mengelola sendiri administrasi dan keuangannya. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran berjalan yaitu 1 tahun yang secara lengkap memuat laporan perbandingan antara perencanaan dan hasil. Dalam penyusunan LAKIP suatu kegiatan belanja dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang dibutuhkan dan hasil atau bentuk nyata yang didapat dari dana yang dikeluarkan. Penggunaan pengukuran Kinerja LAKIP pada instansi pemerintah pada saat ini dinilai belum optimal karena hanya digunakan untuk mengetahui posisi kinerja suatu program baik, sedang, buruk mulai dari aspek input, output dan dampak yang dihasilkan. Penilaian tersebut dinilai tidak sampai menggambarkan secara komprehensif persoalan dibalik kinerja suatu instansi. Sistem pengukuran kinerja tersebut juga hanya berfokus pada anggaran (budget) . Pelaporan pada sistem manajemen kinerja tersebut hanya digunakan sebagai alat pengendalian (control reporting) bukan sebagai pelaporan pada sistem manajemen strategis yaitu sebagai alat pelaporan strategis (strategic reporting). Balanced scorecard sebagai alat pengukuran kinerja mampu menuntun organisasi untuk bergerak kait-mengkait antar berbagai perspektif. Balanced Scorecard dalam organisasi juga dapat mengarahkan suatu program atau kegiatan untuk mencapai visi dan misi organisasi sehingga organisasi tersebut dapat membaca peta persoalan dan strategi dengan baik. Balanced Scorecard pada saat ini memberikan alternatif yang menunjukan keterkaitan visi dan aksi, melalui data-data kuantitaif maupun kwalitatif yang menitikberatkan pada kemampuan organisasi untuk memantau perkembangan organisasi baik dalam jangka pendek maupun panjang dalam mencapai tujuan organisasi Konsep Balanced Scorecard dapat digunakan pada organisasi publik setelah dilakukan modifikasi dari konsep balanced scorecard yang awalnya ditujukan bagi organisasi bisnis. Modifikasi tersebut antara lain adalah dalam hal misi organisasi publik, sehingga tujuan utama suatu organisasi publik adalah memberi pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai secara efektif dan efisien. Bagian lain yang perlu dimodifikasi adalah posisi antara perspektif finansial dan perspektif pelanggan. Selanjutnya perspektif customers diubah menjadi perspektif customers & stakeholders dan perspektif learning dan growth menjadi perspektif employess and organization capacity. Sebelum melakukan implementasi balanced scorecard terlebih dahulu dilakukan proses perancangan balanced scorecard melalui beberapa tahap-tahap sebagai berikut : 1) Mengidentifikasi isu-isu kunci atau tantangan yang dihadapi melalui analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi 2) memilih tujuan masing-masing perspektif 3) membangun keterkaitan strategis. 4) memilih inisiatif (program) prioritas 4) menentukan ukuran dan target 5) Merencanakan implementasi. Untuk itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul dapat menggunakan Balanced Scorecard sebagai alat komunikasi komprehensif dan efektif kepada semua anggota organisasi untuk mencapai visi, misi dan rencana strategis dalam rangka memperbaiki proses pengambilan keputusan dan meningkatkan pertanggungjawaban pelayanan kepada masyarakat. Kata Kunci : Balance Scorecard, Organisasi Publik, Stakeholder, Pemerintah

Public organization is an organization founded with the aim of providing service to society. This causes public organization measured its successfulness through affectivity and efficiency in providing service to public. Public organization therefore should draw up indicators and performance target that has orientation to public. Performance measurement to it can raise the responsibility and improve decision making process. Demography and Civil Registration Official (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) is a public organization that has important role in development process. This organization plays role in serving people which is providing accurate demographic data information for public and government and assigns to give law certainty assurance service for society by conducting various registration service programs and demographic registration. Currently, Demography and Civil Registration Official uses LAKIP (Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah / Government Accountability Report) as one of performance measurement tools. LAKIP is a report containing accountability and performance of a government instance in certain period. LAKIP is used by local government in Provincial and Regency level or Municipality that has rights and responsibility to manage its own administration and financial. LAKIP arrangement is based on the annual running budget cycle that contains full comparison report between planning and result. In LAKIP arrangement, a purchasing activity is made an input i.e. a number of fund needed and the result or the actual form obtained from the fund expended. The usage of LAKIP performance measurement in government official recently is justified less optimum because it is only used to know the performance position whether good, moderate, or bad from the aspect of input, output and the impact resulted. This justification is justified not until depicting the problem behind the instance performance comprehensively. The performance measurement system also focuses only to budget. Reporting at performance management system is only used as a control reporting but not as reporting at strateic management system i.e. as a strategic reporting tool. Balanced scorecard as a performance measurement tool is able to guide organization to move interrelated among various perspectives. Balanced scorecard in organization can also direct a program or activity to achieve its vision and mission so that the organization can read problem and strategy plan well. Currently, balanced scorecard gives alternative showing the association between vision and action, through both quantitative and qualitative data emphasizing on organization ability to monitor its development either in short term or in long one in achieving the goal. Balanced scorecard concept can be used in public organization after some modification conducted from balanced scorecard concept that initially directed to business organization. One of the modifications is in the public organization mission, thus the main purpose of an organization in giving service to society can be achieved affectively and efficiently. Other part of it that need to be modified is the position between financial and customer perspective. Customer perspective is

Kata Kunci : Balance scorecard,Organisasi publik,Stakeholder,Pemerintah, then changed to be customer & stakeholder perspective and learning & growth perspective to be employees and organization capacity perspective. Prior to balanced scorecard implementation, it’s b